PEKANBARU, LIPO - DPW PKB Riau melalui Ketua Harian Dani M Nursalam menyampaikan klarifikasi terkait pemberhentian dua orang Kader dari jabatan struktural Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Dodi Irawan dan Adek Chandra.
Klarifikasi ini sekaligus menipis isu liar belakangan ini yang ramai berseliweran di berbagai media dan medsos.
Dani M Nursalam menyampaikan, klarifikasi bahwa pemberhentian atau pergeseran kader dalam kepengurusan PKB adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan. Demikian juga halnya seperti yang terjadi terhadap Dodi Irawan dan Adek Chandra, yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu.
Dani menegaskan, bahwa Dodi Irawan dan Adek Chandra hanya diberhentikan dari jabatan struktural DPC PKB Kabupaten Indragiri Hulu, bukan dipecat dari kader partai maupun sebagai anggota DPRD.
"Pemberitaan belakangan ini sangat bias, sekilas kalau kita baca narasi beritanya mengarah kepada pemberhentian Anggota dari jabatannya di DPRD, padahal hanya pergantian di struktural dan itu sangat wajar," tegas Dani kepada liputanoke.com pada Minggu (05/02/23) malam.
Dani mengatakan, sebelum diganti, DPW PKB sudah melakukan pendekatan agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kepengurusan DPC Inhu, dirinya pun mengaku pernah ditugaskan partai untuk memanggil Dodi Irawan terkait banyaknya pengaduan yang masuk ke DPW PKB.
Sejak awal 2022 peringatan juga sudah dilakukan oleh Korwil DPW PKB secara lisan maupun surat resmi, bahkan salah satunya di acara pengukuhan PAC Perempuan Bangsa (PB) se- Kabupaten Inhu, Sekretaris Wilayah PKB secara terbuka memperingatkan Dodi Irawan selaku Ketua DPC PKB Inhu pada saat itu, namun DPW PKB melihat tidak ada perubahan berarti yang dilakukan oleh saudara Dodi selaku Ketua DPC PKB Indragiri Hulu sehingga mengakibatkan mesin partai tidak bekerja sebagaimana mestinya.
"Awal Desember 2022 lalu pasca saya diminta memanggil saudara Dodi, DPW PKB melakukan rapat pleno, jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba atau mengada-ada." ungkap Dani.
"Sebenarnya persoalan internal seperti ini tidaklah elok dibawa ke ruang publik, namun karena ini sudah menjadi konsumsi publik, maka mau tidak mau DPW PKB Riau harus memberikan klarifikasi," tambahnya.
Dani menegaskan, bahwa DPW PKB menilai Dodi gagal memenuhi komitmen sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hulu, tidak pernah menyelenggarakan rapat pengurus baik DPC maupun dengan DPAC terhitung sejak menjabat sebagai ketua DPC tahun 2021, kemudian tidak memenuhi target pembentukan struktur organisasi seperti pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dan Dewan pengurus Ranting (DPRt) yg sudah disepakati tuntas pada Desember 2022.
Kedua, adanya mosi tidak percaya dari DPAC se Kabupaten Indragiri Hulu yang ditandatangani oleh 8 DPAC, karena yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi komitmen sebagai ketua terpilih bersama DPAC yang sepakati bersama saat yang bersangkutan akan maju sebagai Ketua DPC.
Ketiga, termasuk masalah-masalah lain seperti sering tersendatnya komitmen sebagai anggota DPRD terpilih kepada caleg di bawah yang juga berkeringat mendapat suara saat Pemilu 2019 lalu sesuai dengan pakta integritas caleg 2019 yang lalu.
"Atas berbagai persoalan tersebut demi soliditas organisasi dan berjalannya mesin partai untuk Pemilu 2024 maka DPW PKB Riau mengambil langkah strategis dengan mengganti saudara Dodi sebagai Ketua DPC dan Adek Chandra sebagai Bendahara," kata Dani.
"Kepada para kader dan simpatisan perlu kami sampaikan bahwa penggantian ini sudah sesuai prosedur dan mari kita sama-sama bersatu membesarkan PKB di Indragiri Hulu menuju 2024 karena banyak agenda yang akan dihadapi antara lain pencalegan dan kampanye. Tentu kita butuh pengurus yang benar-benar bekerja untuk membesarkan PKB." ucap Dani lagi.
Di sisi lain Sekretaris Wilayah DPW PKB Provinsi Riau Ade Agus Hartanto juga menjelaskan hal senada.
"Sebenarnya saya enggan mempublikasi masalah internal ini, namun karena ada penggiringan isu yang menceritakan tentang kondisi DPC PKB Inhu yang jauh dari keadaan sesungguhnya maka hal ini harus diluruskan." jelas Ade.
Ade yang juga anggota DPRD Riau ini juga menegaskan bahwa pergantian atau pergeseran posisi di PKB Inhu adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi.
"Ketika kader yang diamanahkan jadi pengurus partai dinilai gagal, tidak menjalankan komitmen dan standar kerja yang sudah disepakati, maka perlu dilakukan evaluasi dan penggantian." ucapnya.
Ade yang saat ini juga dipercaya sebagai Ketua PKB Inhu, menjelaskan, bahwa keputusan yang diambil DPP PKB tentu sudah dalam tahap kajian dan pertimbangan yang sesuai sebagaimana termaktub dalam AD/ART partai.
Ade menilai Dodi Irawan sebenarnya secara kinerja sebagai anggota DPRD cukup baik, hal ini terlihat dari berbagai postingan kegiatan yang selalu beliau share di media sosial, namun dalam hal menjalankan kepengurusan partai beliau dinilai belum mencapai standar yang ditetapkan DPP dan DPW, sehingga akhirnya dievaluasi.
"Kita akui kapasitas sebagai anggota DPRD, saudara Dodi eksis, sering memberitakan dan share kegiatan-kegiatan, namun mengurusi partai tidak cukup hanya dengan share media sosial dan eksis secara personal, karena ada manajemen partai yang harus dijalankan, ada kebijakan partai yang harus dilaksanakan, keputusan mufakat melalui rapat-rapat serta menyusun dan melaksanakan rencana kerja partai, termasuk membentuk DPAC dan ranting, kalau lah kantor terus tutup, tidak pernah ada rapat, komunikasi antar pengurus tersendat, maka berdampak terhadap kinerja partai, sementara kita akan menghadapi pemilu 2024, sebab itu dievaluasi," jelas Ade.
Lebih lanjut ade mengatakan, terkait beberapa minggu terakhir banyak kader yang menghubunginya terkait situasi ini, termasuk pengakuan Dodi kepada pengurus di DPC dan DPAC bahwa Dodi punya niat pindah partai.
"Tentu informasi dan pengakuan dari beberapa kader dan simpatisan PKB di Inhu ini akan segera kami lakukan pendalaman," katanya.
Termasuk adanya kabar ada beberapa Ketua DPAC yang mengaku diajak untuk meninggalkan PKB dan berpindah ke partai lain, juga akan didalami kebenarannya.
"Saat ini semua sudah bicara secara terbuka, terkait dengan sikap Dodi ini, jika benar pengakuan DPAC dengan adanya ajakan keluar dari PKB atau pindah ke partai lain tersebut, maka kita akan segera mengambil langkah tegas terhadap Dodi. Sejauh ini ada beberapa DPAC dan dewan Syuro PKB yang bersedia menjadi saksi terkait ajakan mundur dari partai serta niat pindah partai yang diutarakan Dodi ini." terangnya.
Ade menjelaskan dalam minggu ini pihaknya akan memanggil Dodi untuk menjelaskan terkait pengakuan dari pengurus dan kader PKB ini, jika terbukti benar maka sanksi tegas akan diberikan.
"Pengakuan yang disampaikan beberapa pengurus dan kader PKB di Inhu ini sesuai dengan apa yang beredar di media belakangan ini, bahwa dengan digantinya Dodi dari Ketua DPC PKB Inhu, pengurus ramai mengundurkan diri. Bila itu ternyata ajakan dari saudara Dodi sendiri untuk menggiring isu seolah-olah jika beliau diganti maka banyak pengurus yang keluar, tentunya hal ini akan kita proses secepatnya," tegasnya.
Ade meminta semua pengurus kader dan simpatisan PKB tidak terganggu konsentrasinya untuk menuju kemenangan 2024 mendatang dan dapat memahami situasi ini. Ade juga memastikan kondisi PKB Inhu saat ini baik-baik saja, sudah siap untuk menghadapi pemilu dan merebut kemenangan pada 2024 mendatang.
"Semua pasti berdasarkan AD/ART partai dan standar organisasi partai. Apa yang telah ditetapkan DPP PKB, tentu sesuai dengan fakta dan data yang lengkap Tentunya partai dapat menilai mana pengurus yang benar-benar mengurusi partai dan mana yang sekedar mengklaim saja, kondisi kita baik-baik saja, jauh dari apa yang diberitakan, kita sudah siap menghadapi pemilu dan merebut kemenangan," tutupnya. (*1)
GoogleNews
.jpeg)
