INHU, LIPO- Pemerintahan Desa (Pemdes) Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, menganggarkan dana Rp.194.698.000, untuk program Ketahanan Pangan 2023. Dana ini nantinya akan dibagikan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola.
Dimana, program ketahanan pangan ini meliputi Budidaya Cabe Rp. 53.186.00.000, Budidaya Ternak Babi Rp. 120.931.400, Pelatihan Ternak Babi Rp. 13.181.000, dan Pelatihan Budidaya Cabe Rp. 7.400.000.
Pengadaan ketahanan pangan ini mengacu kepada Permendes No. 8 Tahun 2022, tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan 201/PMK.07/2022 tahun 2022, tentang Pengelolaan Dana Desa. Dimana, disebutkan dana desa penggunaannya antara lain untuk program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20 persen.
Menurut kepala Desa Talang Lakat, Anton Lumban Raja, ternak babi di desanya sangat dibutuhkan dan akan berdampak peningkatan ekonomi. Menurutnya, ternak babi keuntungannya menjanjikan dibanding ternak hewani lainnya. Babi dimaksud, merupakan babi indukan yang berkarakter jenis Babi besar atau biasa disebut dengan Babi Burox.
Alasan lain kenapa lebih memilih ternak babi, kata Anton, karena penduduk desanya mayoritas non muslim.
"Ketahanan Pangan di Desa Talang Lakat dipilih Ternak babi dan tanaman hortikultura. Direncanakan disini Babi Indukan betina 1 ekor dan jantan nya 4 ekor, dengan nilai 120 juta sudah termasuk pakan dan obat-obatannya yang diperuntukan dalam satu kelompok," jelas Kepala Desa Talang Lakat Anton Lumban Raja, pada Jumat (12/05/2023).
Ditambahkan Kades, program ini sudah melalui musyawarah bersama masyarakat desanya.
"Sejauh ini tidak ada komplain, sedangkan untuk pengadaan barang sendiri tidak menggunakan perusahaan ataupun pihak ketiga, disarankan langsung sama kelompok dengan melobi pembeliannya," tutup Kades.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Roma Doris SS.MPS.M.Eng, mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa ketahanan pangan di Desa Talang Lakat memilih hewan dan tanaman tertentu tidak ada persoalan jika telah melalui musyawarah dan disetujui bersama oleh masyarakat setempat.
"Kalau sudah melalui proses musyawarah desa dan disetujui ya tidak ada persoalan. Sama seperti di Bali banyak gitu, kita tidak mengatur babi jenis Babi apa itu, hanya saja mengatur harus ada sertifikat sehat dari dokter hewan saja, kalau harga standar pasar harga jual babi tidak ada harus dilihat harga jual pasarnya," pungkap Roma Doris. (*15)
GoogleNews
