Minggu, 12 Juli 2020
Follow:
 
PWI Kecam lntimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan Detik.com

elpi | Nasional
Jumat, 29/05/2020 | 19:27:36 WIB
JAKARTA, LIPO - Persatuan Wartawan Indonesia mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Imbauan ini panting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19. Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Berita itu dikoreksi karna ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi. ldentitas pribadi jumalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Serangan serupa ditujukan pada Redaksi media Detikcom. Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk itu, Pengurus Pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut.

1. Mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik com. Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers. Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

2. Meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan tersebut.

3. Meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi.

Jakarta, 28 Mei 2020

PWI Pusat

Ketua Umum Atal S Depari
Sekretaris Jenderal Mirza Zulhadi



Berita Lainnya :
 
  • Warga Inhu Geger, Semburan Gas Keluar Digalian Sumur Bor
  • Riwayat Penularan Pasien Positif Covid-19 Asal Pekanbaru Belum Diketahui
  • Hari ini Empat Pasangan Calon di Riau Gagal Terima SK Dukungan dari DPP Golkar
  • Kalahkan Alaves, Real Madrid Perlebar Jarak dari Barcelona
  • Viral Video Mobil RI 2 Kehabisan BBM di Jalan, Ini Penjelasan Istana Wapres
  • Polres Inhil Evakuasi Warga Terdampak Bencana Tanah Longsor di Seberang Tembilahan
  • Di Tengah Pendemi, Produk Anak Negeri Hadirkan Minuman Bernutrisi Ci Limonia
  • Lagi, Bupati Siak Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19
  • Optimis Bakal Menang, DPP Golkar Segera Serahkan SK Dukungan untuk 4 Pasangan Calon di Riau
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2015 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index