Latest Posts

Bengkel Da'i Siap Digelar Oktober, Anggota Dewan Tengku Azwendi Siap Sinergikan dengan Pemko Pekanbaru

Tue, 22 Sep 2026 21:21:33 +0700

PEKANBARU, LIPO - Persiapan agenda keagamaan Bengkel Da'i yang digagas DPD Ittihadul Muballighin Kota Pekanbaru mendapat dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru.

Dukungan itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, saat menerima audiensi pengurus DPD Ittihadul Muballighin, Selasa (22/9/2026) di ruang kerjanya, Lantai 2 Gedung DPRD, Jalan Jenderal Sudirman.

Turut mendampingi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung.

Dari pihak Ittihadul Muballighin, hadir Ketua Umum Sarwan Kelana, Sekretaris M. Sergio Fernando, Bendahara Nurhadi, dan Humas Adnan Buyung Al Kampari.

Ketua Umum DPD Ittihadul Muballighin, Sarwan Kelana, menjelaskan audiensi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Bengkel Da'i yang rencananya digelar akhir Oktober 2026.

Menanggapi itu, Tengku Azwendi Fajri menyatakan siap mendukung penuh.

"InsyaAllah kami akan dukung dan support kegiatan keagamaan ini agar berjalan lancar," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga akan membantu mensinergikan kegiatan tersebut dengan Pemerintah Kota Pekanbaru agar dampaknya lebih luas.

Sementara itu, Sarwan Kelana berterima kasih atas dukungan DPRD.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada abang kami Wakil Ketua DPRD Kota yang mendukung dan mensupport kegiatan kami ini," ujarnya.

Bengkel Da'i diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas para da'i di Pekanbaru, agar mampu menyampaikan dakwah yang sejuk, moderat, dan membangun.*****

Penyidikan Kasus MBG BGN Berlanjut, Jampidsus Periksa 5 Saksi dari Yayasan hingga Perusahaan

Tue, 22 Sep 2026 21:10:43 +0700

JAKARTA, LIPO - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir.

Pada Selasa, 22 September 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 5 orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H., membenarkan pemeriksaan tersebut.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 5 orang saksi," ujar Anang dalam keterangan resminya, Selasa (22/09/26).

Kelima saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik berasal dari unsur yayasan pengelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pihak swasta.

Mereka adalah inisial MO dari Yayasan GUI, inisial ES dari Yayasan BBK, inisial DQ dari SPPG Kabupaten Karawang, inisial TS dari Yayasan BMS, dan inisial GW dari PT NGS.

Menurut Kejagung, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," jelasnya.

Anang menegaskan, seluruh proses penyidikan kasus MBG ini dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Ia menyebut Jampidsus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program prioritas nasional yang dikelola BGN dan melibatkan banyak mitra yayasan dan SPPG di daerah sebagai dapur penyedia. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola anggaran program berskala nasional.

Hingga kini, Kejagung belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi dari unsur yayasan dan SPPG ini diduga untuk menelusuri alur tata kelola, penyaluran anggaran, hingga mekanisme kerja sama antara BGN dengan mitra pelaksana di lapangan.*****

UPDATE Banjir Bandang Solok: 1 Korban Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang

Tue, 22 Sep 2026 20:57:23 +0700

SOLOK, LIPO - Operasi SAR banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memasuki hari kedua, Selasa (22/9/2026).

Basarnas Padang mengkonfirmasi satu dari dua korban hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban atas nama Dafi (20), warga Kayu Aro Aia Baliang, ditemukan tim SAR gabungan pada Selasa pukul 13.30 WIB sekitar 4,5 KM dari lokasi kejadian awal (LKP). Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Arosuka.

"Tim SAR gabungan menemukan korban an. Dafi dalam keadaan MD dan dievakuasi ke RSUD Arosuka Solok," demikian disampaikan Jody Harryawan, Humas SAR Kota Padang dalam keterangan tertulisnya.

Dengan temuan ini, data korban sementara yang selamat 36 orang, Meninggal Dunia (MD) 1 orang (Dafi), dan sedang Dalam Pencarian (DP) 1 orang (Algusral, 59).

Selain itu, 4 orang luka-luka (3 di RSUD Arosuka, 1 di RS Semen Padang), dan 32 warga terdampak telah dievakuasi.

Banjir bandang sendiri terjadi Minggu (21/9/26) pukul 20.00 WIB setelah hujan lebat sejak pukul 18.00 WIB di Jorong Arosuko Nagari Batang Barus dan Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Guguk.

Operasi pencarian hari kedua melibatkan 631 personel gabungan, bertambah dari hari pertama. Terdiri dari Basarnas Padang 12 orang, Unit Siaga Tanah Datar 4 orang, Unit Siaga Solok Selatan 6 orang, TNI, Polri, Brimob, BPBD, Satpol PP, Damkar, hingga masyarakat.

Pencarian juga dibantu drone termal, rescue truck, excavator, dan peralatan SAR air dan mountaineering.

Hingga berita ini diterbitkan, pencarian terhadap satu korban tersisa, Algusral (59), masih terus dilanjutkan.*****

Agung Nugroho Tegaskan Jalan di Perumahan Dibangun Pakai APBD Tidak Boleh Ditutup Portal

Tue, 22 Sep 2026 20:25:26 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota Pekanbaru melarang penutupan jalan lingkungan di kawasan perumahan yang pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan portal atau palang jalan.

Larangan tersebut ditegaskan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ia menyebut, jalan yang dibangun dengan APBD adalah uang masyarakat, sehingga manfaatnya harus dirasakan secara luas, bukan hanya oleh penghuni perumahan tertentu.

"Kalau jalan sudah dibangun menggunakan APBD, berarti dibangun dengan uang rakyat. Jalannya harus dapat digunakan masyarakat. Jangan setelah diaspal atau dibeton oleh pemerintah, malah dipasangi portal dan hanya boleh dilalui warga perumahan itu saja," tegas Agung, Selasa (22/9/2026).

Menurut Agung, akses jalan perumahan yang terbuka penting untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Jalan lingkungan bisa menjadi jalur penghubung dan alternatif, sehingga beban kendaraan tidak hanya menumpuk di jalan utama.

"Kalau akses jalannya terbuka, masyarakat memiliki pilihan jalan lain. Ini bisa membantu mengurai kemacetan dan memperpendek jarak perjalanan. Namun, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan fungsi jalan, kapasitas, keamanan, dan keselamatan warga," jelasnya.

Agung menjelaskan, sebelum Pemko menangani jalan di perumahan dengan APBD, status lahannya wajib jelas. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan harus sudah diserahkan pengembang kepada Pemko Pekanbaru.

Penyerahan PSU ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membangun, memperbaiki, hingga memelihara jalan.

"Kalau ingin jalannya dibantu pemerintah, selesaikan terlebih dahulu penyerahan PSU-nya. Setelah diserahkan dan dibangun menggunakan APBD, jalan tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat umum. Tidak boleh lagi dimonopoli untuk kepentingan satu perumahan," paparnya.

Aturan penataan dan penyerahan PSU sendiri mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, serta Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perwako Nomor 19 Tahun 2023.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Agung telah memerintahkan OPD terkait bersama camat dan lurah untuk menginventarisasi jalan-jalan perumahan yang pernah dibangun menggunakan APBD. Pendataan meliputi status PSU dan keberadaan portal yang membatasi akses umum.

Jika hasil verifikasi menunjukkan jalan tersebut sudah menjadi PSU atau aset Pemko dan dibangun dengan APBD, maka portal yang menutup akses akan ditertibkan dan harus dibuka.

"Kami memahami kebutuhan keamanan warga perumahan. Pengamanan tetap dapat dilakukan melalui petugas keamanan, pos penjagaan, CCTV, atau pengaturan lalu lintas. Namun, jangan sampai menutup akses masyarakat maupun menghambat ambulans, mobil pemadam kebakaran, petugas kebersihan, dan layanan darurat TRC 112," tegasnya.

Agung menambahkan, dengan keterbatasan APBD, pembangunan jalan harus diprioritaskan di lokasi yang memberi manfaat luas. Arah pembangunannya adalah membuka konektivitas antar wilayah, mengurai kemacetan, serta mempermudah akses warga ke sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat ekonomi.

"Prinsipnya sederhana, kalau dibangun dengan uang rakyat, manfaatnya juga harus dirasakan oleh rakyat. Jangan meminta pemerintah membangun, tetapi setelah jalannya bagus justru ditutup untuk masyarakat," pungkasnya.*****

APBD-P Pekanbaru 2026 Disepakati Rp3,26 Triliun, Fokus Atasi Banjir dan Infrastruktur

Tue, 22 Sep 2026 20:14:30 +0700

PEKANBARU, LIPO - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,26 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang digelar pada Selasa, 22 September 2026.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara legislatif dan eksekutif.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi tiga wakil ketua, Tengku Azwendi Fajri, M Dikki Suryadi Khusaini, dan Andry Saputra. Dari pihak Pemko, hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nilai APBD Perubahan 2026 ini naik signifikan. Dibandingkan APBD murni yang sebelumnya ditetapkan Rp3,049 triliun, ada kenaikan lebih dari Rp200 miliar.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, setelah penandatanganan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya adalah penyampaian nota keuangan APBD Perubahan untuk dibahas dan disahkan.

"Alhamdulillah ini kita sudah menandatangani MoU perubahan KUA-PPAS. Insya Allah setelah ini masuk ke nota keuangan APBD Perubahan," ujar Markarius.

Ia berharap proses pengesahan bisa dipercepat. Pasalnya, sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 hanya sekitar tiga bulan.

"Mudah-mudahan bisa segera disahkan dan kegiatan-kegiatan program yang memang dibutuhkan harus kita masukkan di perubahan ini. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan di sisa waktu anggaran yang cukup pendek ini, tiga bulan ke depan," katanya.

Markarius menegaskan, dua program prioritas akan diakomodir dalam APBD Perubahan kali ini.

Fokus utama adalah penanganan banjir yang masih menjadi persoalan klasik di Pekanbaru. Anggaran akan diarahkan untuk perbaikan sistem drainase dan normalisasi anak sungai.

"Memang ada beberapa program yang fokus sedang kita kerjakan, di antaranya penyelesaian masalah banjir. Intinya perbaikan-perbaikan drainase dan normalisasi anak-anak sungai," jelasnya.

Selain banjir, Pemko juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya untuk ruas jalan utama sebelum masuk ke jalan lingkungan.

"Jadi infrastruktur terbesar, dan kelanjutan pembangunan jalan. Menyelesaikan jalan-jalan utama dan mungkin tahap berikutnya kita masuk ke jalan-jalan lingkungan," tutup Markarius.*****

Sekolah Berdinding Triplek di Kampar Viral, Anggota DPRD Riau Minta Jangan Saling Menyalahkan

Tue, 22 Sep 2026 18:40:09 +0700

PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Kampar, Amal Fathullah, angkat bicara menyikapi viralnya pemberitaan tentang sekolah berdinding triplek di Kabupaten Kampar. Ia mengapresiasi langkah Wakil Bupati Kampar yang langsung turun ke lokasi dan merespons baik berita tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Ibu Wabup dengan turun langsung ke lokasi dan merespons baik tentang berita sekolah yang rusak," ujar Amal Fathullah, Selasa 22 September 2026.

Meski demikian, politisi PKS itu mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi saling menyalahkan. Menurutnya, guru tidak boleh dijadikan pihak yang disalahkan hanya karena menyampaikan kondisi sekolah apa adanya.

"Jangan jadikan guru sebagai pihak yang harus disalahkan karena menyampaikan kondisi sekolah. Dan jangan pula menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang harus disudutkan," tegasnya.

Amal menilai, persoalan sekolah rusak semestinya menjadi momentum untuk duduk bersama, melihat fakta di lapangan, dan mencari solusi terbaik.

Ia pun menyerukan tiga hal kepada semua pihak. Pertama, guru jangan takut menyampaikan kondisi pendidikan. Kedua, pemerintah jangan alergi terhadap kritik dan masukan. Ketiga, masyarakat diminta mengawal persoalan ini dengan bijak.

"Karena yang harus kita pikirkan bukan siapa yang salah, tetapi bagaimana anak-anak Kabupaten Kampar bisa belajar di tempat yang aman, layak, dan bermartabat," paparnya.

Amal menutup pernyataannya dengan pesan menyentuh. "Sekolah boleh sederhana, tetapi masa depan anak-anak tidak boleh diperlakukan secara sederhana," pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah bangunan kelas jarak jauh UPT SDN 007 Desa Sungai Agung di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, viral di media sosial karena kondisi bangunannya yang memprihatinkan. Dinding sekolah terbuat dari triplek, sementara atapnya dari seng. Kondisi itu disebut telah bertahan puluhan tahun tanpa perbaikan berarti, hingga akhirnya mendapat perhatian publik dan pemerintah daerah.******

Nmax Raib Saat Magrib, Dua Residivis Dibekuk Saat Hendak Jual Motor Curian

Tue, 22 Sep 2026 18:10:52 +0700

PEKANBARU, LIPO — Aksi pencurian sepeda motor di teras rumah kembali terjadi di Kota Dumai. Kali ini, dua pria yang merupakan residivis kasus pencurian diringkus Unit Reskrim Polsek Bukit Kapur setelah diduga menggasak satu unit Yamaha Nmax milik warga di Kelurahan Bukit Nenas.

Kedua pelaku berinisial CYP dan SG ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif. Dari tangan mereka, petugas mengamankan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang diduga hasil curian, lengkap dengan dokumen kendaraan.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh melalui Kasi Humas Polres Dumai, AKP Zaini Waluyo, mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah di Jalan Pawang Sidik, sebelum masuk ke dalam rumah.

“Sekitar pukul 19.00 WIB, suami korban pulang dan menanyakan sepeda motor tersebut. Setelah dicek, kendaraan sudah tidak ada di tempat,” ujar Zaini, Selasa (22/9/2026).

Korban bersama keluarga sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan, namun motor tidak ditemukan. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp18,5 juta dan melaporkannya ke Polsek Bukit Kapur.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Wan Boby Dharmawan langsung bergerak melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menerima informasi dari Tim Opsnal Polsek Dumai Timur terkait adanya sepeda motor Nmax yang hendak dijual secara mencurigakan.

Petugas segera melakukan pengecekan. Hasilnya, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut identik dengan motor milik korban yang dilaporkan hilang. Saat ditemukan, motor sudah tidak lagi menggunakan pelat nomor.

“Dari situ kami mengamankan SG. Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui perbuatannya bersama rekannya CYP,” jelas Zaini.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap CYP di sebuah rumah di Jalan Jakoline, Kota Dumai. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur.

Kedua tersangka langsung digelandang ke Polsek Bukit Kapur bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain sepeda motor, polisi juga menyita BPKB, STNK, dua kunci kontak asli, serta satu buah pisau cutter yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(***)

Tiga Pengedar Dibekuk di Siak, Narkoba Disembunyikan di Kotak Rokok hingga Kloset

Tue, 22 Sep 2026 16:04:43 +0700

LIPO — Peredaran narkotika di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, diguncang operasi senyap Satresnarkoba Polres Siak. Dalam penangkapan beruntun kurang dari enam jam, tiga orang terduga pelaku jaringan narkoba diringkus dengan barang bukti ekstasi dan sabu yang disembunyikan di tempat tak lazim—mulai dari kotak rokok hingga kloset.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial AS (25), RH (24), dan S alias Aseng (49). Mereka diamankan dalam rangkaian pengungkapan yang berlangsung sejak Minggu (20/9/2026) malam hingga Senin (21/9/2026) dini hari.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah Kandis.

“Informasi itu langsung kami tindaklanjuti dengan penyelidikan hingga dilakukan penangkapan,” ujar Benny, Selasa (22/9/2026).

Penindakan pertama dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Mutiara, Kelurahan Telaga Sam-Sam. Polisi mengamankan AS beserta barang bukti 39 butir pil ekstasi dengan berat kotor 12,13 gram. Barang haram itu disembunyikan dalam beberapa bungkus rokok serta lemari kamar.

Dari hasil interogasi, AS mengaku memperoleh ekstasi tersebut dari S alias Aseng. Polisi kemudian melakukan pengembangan cepat.

Sekitar pukul 00.15 WIB, petugas memancing kedatangan RH ke lokasi yang sama. Saat tiba, RH langsung diamankan dengan barang bukti 11 butir ekstasi seberat 3,51 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Kepada polisi, RH mengaku mendapatkan barang tersebut dari AS.

Rantai peredaran kemudian mengarah ke pemasok utama. Berdasarkan pengakuan AS, tim bergerak ke Jalan Lintas Pekanbaru–Duri Km 53, Kelurahan Bekalar. Sekitar pukul 04.50 WIB, polisi menggerebek sebuah rumah di Dusun Sei Leko dan meringkus S alias Aseng.

Dari tangan pria 49 tahun itu, petugas menemukan satu paket sabu seberat 5,23 gram yang disembunyikan di dalam kloset, lengkap dengan alat hisap dan uang tunai hasil transaksi.

“Aseng mengakui sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seseorang berinisial SGT yang kini masuk daftar pencarian orang,” ungkap Benny.

Secara keseluruhan, polisi menyita 50 butir pil ekstasi dan satu paket sabu, berikut barang bukti lain seperti telepon genggam, alat isap, plastik klip, hingga sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran.

Hasil tes urine terhadap ketiga tersangka juga menunjukkan positif mengandung amphetamine dan metamfetamina.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi masih memburu pemasok utama yang diduga menjadi bagian dari jaringan ini.

“Pengembangan terus kami lakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar,” tegas Benny.(***)

Wako Agung Nugroho Resmi Luncurkan 4 MPP Mini, Warga Pekanbaru Tak Perlu Jauh ke MPP Induk

Tue, 22 Sep 2026 15:12:30 +0700

PEKANBARU, LIPO - Akses layanan perizinan di Pekanbaru kini semakin mudah dan dekat. Sebab, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di empat kecamatan, Selasa (22/9/2026).

Peluncuran dilakukan secara simbolis dari Rumah Dinas Walikota, didampingi Wakil Wali Kota Markarius Anwar dan Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Zaki Helmi. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri beserta jajaran kepala OPD.

Empat MPP Mini yang langsung beroperasi hari ini berada di Kantor Kecamatan Bukit Raya, Binawidya, Tenayan Raya, dan Rumbai. Lokasinya sengaja dipilih untuk mewakili empat penjuru Kota Pekanbaru.

"Pekanbaru bagian Barat di Binawidya, Timur di Tenayan Raya, Utara di Rumbai, dan Selatan di Bukit Raya. Empat penjuru mata angin," ujar Kepala DPMPTSP Pekanbaru Zaki Helmi.

Saat peluncuran, Wako Agung menyapa warga dan petugas di empat lokasi melalui video conference. Warga terlihat langsung memanfaatkan layanan seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin praktik dokter.

Agung menegaskan MPP Mini hadir agar warga tak perlu lagi jauh-jauh datang ke MPP Induk di Jalan Jenderal Sudirman.

"Tolong dibantu masyarakat. Tolong disosialisasikan keberadaan MPP Mini, Pak Camat," kata Agung saat berdialog via video.

Menurut Agung, kehadiran MPP Mini adalah komitmen Pemko Pekanbaru untuk mempermudah layanan, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi kota.

Zaki Helmi menambahkan, semua layanan yang ada di aplikasi SIP AMAN, Online Single Submission (OSS), dan layanan help desk MPP Induk bisa diakses di MPP Mini.

"Semua layanan SIP AMAN, semua layanan OSS, dan semua layanan di MPP, karena bersifat help desk. Nanti pemrosesannya bisa dilanjutkan di MPP Induk," jelasnya.

Pemko tidak menutup kemungkinan MPP Mini akan diperluas ke 15 kecamatan. Untuk tahap awal, Pemko akan melihat animo masyarakat di empat lokasi tersebut terlebih dahulu.*****

Indonesia-Tiongkok Pacu Kerja Sama Kota Digital dan Keamanan Publik

Tue, 22 Sep 2026 15:02:47 +0700

Jakarta, LIPO – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) bersama Beijing Security and Protection Industry Association (BSPIA) menyelenggarakan Indonesia–China Digital City & Security Technology Application Forum 2026 dengan tema “Digital Cities, Secure Futures: Advancing China–Indonesia Digital Collaboration.”Kegiatan yang memadukan seminar dan pameran teknologi ini berlangsung pada Senin, 21 September 2026, bertempat di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung RRI Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Barat No. 4–5, Jakarta Pusat.

Forum strategis ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pemimpin organisasi, akademisi, praktisi, serta pelaku industri dari Indonesia dan Tiongkok. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan, memperkenalkan inovasi, serta menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan kota digital dan penerapan teknologi keamanan.

Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan.“Transformasi digital telah membawa banyak kemudahan sekaligus tantangan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kota digital harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan publik.

Melalui forum ini, kami berharap Indonesia dan Tiongkok dapat saling berbagi pengalaman, teknologi, serta membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Handojo.

Menurutnya, penyelenggaraan forum ini juga merupakan bentuk kontribusi FORMAS dalam mendorong kolaborasi internasional yang mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.“FORMAS ingin menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, investasi, alih teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia,” lanjutnya.Sejumlah narasumber dari Indonesia dijadwalkan hadir dalam forum ini, dan Ketua Beijing Security and Protection Industry Association (BSPIA) yaitu Zhang Ying.

Selain sesi seminar, kegiatan ini menghadirkan pameran teknologi yang menampilkan berbagai solusi dan inovasi di bidang kota digital, keamanan, perlindungan masyarakat, serta teknologi pendukung lainnya. Pameran tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerja sama langsung antara pelaku industri Indonesia dan Tiongkok.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah instansi, antara lain Basarnas, BNPB, BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Radio Republik Indonesia.

Melalui semangat “Connecting Digital Cities, Securing Digital Futures,” FORMAS dan BSPIA berharap forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan Indonesia–Tiongkok, sekaligus mendorong terciptanya kota masa depan yang modern, aman, inovatif, dan berkelanjutan.

Tentang FORMAS

Formas lahir sebagai inisiatif dan tindak lanjut dari gagasan yang disampaikan dalam Dialog Nasional Vox Point Indonesia bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan beberapa organisasi di Gedung Dewan Pers.

Pada acara dialog nasional mengusung tema "Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintahan yang Baru",
Pada kesempatan Dialog Nasional itulah, Formas dideklarasi tepatnya pada sabtu 27 April 2024, yang dihadiri Hashim Djojohadikusumo.

Pada kesempatan deklarasi tersebut Bapak Hashim Djojohadikusumo di daulat menjadi Ketua Dewan Pembina Formas.

Tak terasa, Formas yang di deklarasikan dua tahunbl silam yanh merupakan wadah kolaborasi berbagai organisasi, asosiasi, yayasan, komunitas, serta pelaku usaha yang berkomitmen mengawal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 kini telah begitu besar dan menggurita, sehingga menjadi harapan banyak komponen untum dapat berperan dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional dengan menghadirkan program program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Firdaus wakil Ketua Dewan Pembina Formas "Formas menyongsong Indonesia Emas 2045, perannya sangat strategis, menjembatani dua era, menuju Indonesia masa depan." Ujar Firdaus

Firdaus juga menyampaikan "Formas dengan anggota 103 ormas dan lembaga nirlaba di bawah pimpinan Bapak Handoyo sebagai ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Bapak Khairul Makhali serta Bapak Dr. Serian sebagai Ketua Dewan Pakar, SMSI berdiri semakin kokoh" ungkap Firdaus (rls/fars)

Pemkab Siak Prioritaskan 4 Wilayah Pembersihan Sungai

Tue, 22 Sep 2026 14:43:39 +0700

SIAK, LIPO – Pemerintah Kabupaten Siak, mulai prioritaskan pembersihan sungai di empat wilayah untuk memperlancar aliran sungai dan mengurangi resiko banjir saat musim hujan.

Langkah ini dilakukan dengan memaksimalkan alat berat bantuan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Pekanbaru yang saat ini berada di Siak.

Bupati Siak Afni Z mengatakan, saat ini, alat berat sedang pembersihan sungai Mengkapan, kecamatan Sungai Apit dengan target sepanjang 5 kilometer, masa pekerjaan ditargetkan satu bulan.

"Mumpung alatnya ada di Kabupaten Siak, saya minta camat-camat mengusulkan sungai yang perlu dibersihkan. Jangan sampai alat ini menganggur, kita carikan solusi supaya tetap bekerja," kata Afni, saat rapat tentang isu yang berkaitan dengan Pertanian, Perkebunan, dan Perdagangan, di Zamrud Room, Selasa (22/9/2026).

Setelah Sungai Mengkapan, alat tersebut akan diarahkan ke wilayah Mempura dan Sungai Mandau sementara Sungai Sam-sam di kecamatan Kandis direncanakan masuk agenda 2027.

Selain menentukan lokasi pekerjaan, Bupati Afni minta dinas PUPR mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pembersihan sungai.

"Kita coba alokasikan anggaran khusus untuk cuci sungai. Kasihan nelayan kita. Kalau sungai tidak dibersihkan, dampaknya juga bisa menyebabkan banjir,” ujar Afni.

Afni menjelaskan, normalisasi sungai dilakukan karena terjadi pendangkalan dan penyempitan aliran berpotensi terjadinya banjir saat musim hujan.

"Tentu kita berharap pembersihan Sungai secara bertahap dapat memperlancar aliran air, menekan potensi genangan, sehingga mendukung aktivitas masyarakat yang bergantung pada sungai," pungkasnya.*****

Penjual CPO dan Kernel Merosot, Harga TBS Sawit Mitra Plasma Turun

Tue, 22 Sep 2026 14:18:58 +0700

LPEKANBARU, LIPO - Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mitra Plasma sepekan ini (23-29 September) mengalami penurunan dari Minggu lalu. Penurunan ini berdasarkan hasil penetapan harga, Selasa 22 September 2026.

Defris Hatmaja kepala bidang pengolahan dan pemasaran dinas perkebunan provinsi Riau mengatakan untuk penurunan harga tertinggi berada dikelompok umur 9 tahun sebesar Rp 27,86/Kg atau mencapai 0,70% dari harga periode lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 3.948,70/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan, dengan harga cangkang sebesar Rp 15,46Kg," katanya.

Dijelaskannya penurunan ini disebabkan harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 114,15 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp 404,41 dari minggu lalu.

"Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.733,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 13.810,00," terangnya.

Berikut penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 35 Periode : Rabu - Selasa, 23 - 29 September 2026:

Umur 3 Th (Rp 3.041,83 );

Umur 4 Th (Rp 3.449,45 );

Umur 5 Th (Rp 3.656,30 );

Umur 6 Th (Rp 3.815,85 );

Umur 7 Th (Rp 3.898,07 );

Umur 8 Th (Rp 3.944,19 );

Umur 9 Th (Rp 3.948,70 );

Umur 10-20 Th (Rp 3.927,50 );

Umur 21 Th (Rp 3.865,68 );

Umur 22 Th (Rp 3.806,41 );

Umur 23 Th (Rp 3.743,11 );

Umur 24 Th (Rp 3.673,73 );

Umur 25 Th (Rp 3.595,72 );

Umur 26 Th (Rp 3.548,42 );

Umur 27 Th (Rp 3.500,92 );

Umur 28 Th (Rp 3.454,70 );

Umur 29 Th (Rp 3.437,04 );

Umur 30 Th (Rp 3.422,32 );

Indeks K : 93,93 %

BOTL : 1,24 %

Harga CPO Rp/Kg 15.670,35

Harga Kernel Rp/Kg 13.572,09

Harga Cangkang Rp/Kg 15,46

Turun Rp (27,86) per Kg untuk umur 9 th.*****

Banjir Bandang di Solok Sumbar, 2 Warga Hilang dan 4 Luka-luka

Tue, 22 Sep 2026 14:05:34 +0700

SOLOK, LIPO - Bencana banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu malam (21/9/2026).

Banjir terjadi di Jorong Arosuko Nagari Batang Barus dan Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 18.00 WIB.

Basarnas Padang melaporkan, banjir bandang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang mengerahkan tim rescue pada pukul 21.53 WIB dengan 6 personel, disusul tim dari Unit Siaga SAR Tanah Datar dengan 4 personel pada pukul 23.05 WIB.

“Tim tiba di lokasi pada Senin dini hari (22/9) dan langsung melakukan evakuasi warga bersama unsur gabungan,” jelas Humas SAR Kota Padang, Jody Harryawan.

Hingga pukul 09.33 WIB Senin (22/9), data sementara tercatat 32 orang terdampak telah dievakuasi, 4 orang luka-luka (3 dirawat di RSUD Arosuka, 1 di RS Semen Padang), dan 2 orang dilaporkan hilang

Dua warga yang masih dalam pencarian yakni: Algusral (59), warga Jorong Pasar Usang Lubuk Nagari Koto Gadang Guguak, dan Dafi (20), warga Kayu Aro Aia Baliang.

Jody menjelaskan, operasi SAR masih berlangsung. Total 619 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari Basarnas, TNI 35 orang, Polda Sumbar 35 orang, Polres Solok 35 orang, Brimob 100 orang, BPBD Solok 50 orang, Satpol PP 100 orang, Damkar 80 orang, serta unsur PUPR, Dinkes, PMI, dan masyarakat.

“Basarnas menggunakan rescue car, excavator, peralatan SAR air, mountaineering, evakuasi, ekstrikasi, medis, dan komunikasi untuk mendukung pencarian korban,” tukas Jody. *****

Kabut Asap Menipis, Siswa di Pekanbaru Kembali Sekolah Tatap Muka Besok

Tue, 22 Sep 2026 13:37:50 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memantau perkembangan kualitas udara akibat paparan kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Jika kondisi terus membaik, pembelajaran tatap muka untuk siswa PAUD hingga SMP di Kota Pekanbaru akan kembali digelar mulai Rabu (23/9/2026) besok.

Sinyal membaiknya kualitas udara terlihat pada Selasa (22/9/2026) pagi. Kabut asap yang sebelumnya menyelimuti Kota Pekanbaru terpantau mulai menipis. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) juga tercatat berada di kategori sedang.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar untuk kembali membuka sekolah tatap muka.

"Alhamdulillah hari ini kondisi cuaca sudah mulai membaik. Insyaallah besok sudah bisa belajar tatap muka," kata Agung saat membuka kegiatan sosialisasi Produk Hukum se-Kecamatan Pekanbaru Kota, Selasa (22/9/2026).

Ia berharap kualitas udara di Pekanbaru bisa segera pulih sepenuhnya dan dijauhkan dari musibah Karhutla.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru telah beberapa kali menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar daring bagi siswa PAUD hingga SMP karena kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Kebijakan terakhir, PJJ diperpanjang pada 21 hingga 22 September 2026 untuk melindungi kesehatan peserta didik.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menegaskan pembelajaran tatap muka akan kembali jika ISPU membaik. Namun ia tetap meminta sekolah waspada.

"Kami mengimbau untuk tetap mengurangi aktivitas di luar kelas. Kemudian menggunakan masker jika berada di luar ruangan," ucapnya.*****

HUT Lantas ke-71, Herry Sentil Keras Karhutla: Riau Jangan Dicap Penghasil Asap!

Tue, 22 Sep 2026 13:11:49 +0700

PEKANBARU, LIPO – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026 di Polda Riau tak sekadar seremoni. Momentum ini ditegaskan sebagai titik dorong memperkuat integritas pelayanan sekaligus memperluas peran polisi lalu lintas dalam menjawab persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam doa bersama dan syukuran yang mengusung tema “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri”, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama yang hanya bisa dijaga melalui integritas.

“71 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian. Kepercayaan masyarakat itu tidak datang begitu saja, tetapi harus dijaga dengan integritas,” tegas Herry, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat kini tak cukup hanya menjaga keamanan. Polri, khususnya Polantas, dituntut responsif, cepat, dan humanis dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Polisi harus mampu memberi rasa aman dan hadir cepat ketika dibutuhkan. Ukurannya jelas, seberapa cepat kita merespons,” ujarnya.

Lebih jauh, Herry menyoroti persoalan serius di Riau yang tak kunjung tuntas, yakni degradasi lingkungan akibat deforestasi dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Ia bahkan mempertanyakan komitmen bersama dalam memutus siklus asap yang selalu menjadi langganan.

“Apakah kita tidak bosan setiap tahun menghadapi asap? Setiap tahun apel siaga, tapi masalahnya terus berulang,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut telah membentuk stigma negatif terhadap Riau sebagai “penghasil asap”. Karena itu, diperlukan langkah serius dan berkelanjutan, salah satunya melalui pendekatan ekologis.

Herry mencontohkan gerakan penanaman pohon sebagai investasi jangka panjang. Ia menegaskan, hasil dari upaya tersebut memang tidak instan, namun akan berdampak besar di masa depan.

“Menanam pohon hari ini bukan untuk memadamkan api besok. Tapi 15 hingga 20 tahun ke depan, kita akan merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya regulasi yang tegas dari pemerintah daerah serta pembiasaan menanam pohon sejak usia dini, termasuk di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, peran strategis Polantas dinilai sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Karena itu, selain mengatur lalu lintas, Polantas juga didorong menjadi agen edukasi, termasuk dalam isu lingkungan.

“Polantas harus bisa memberi pencerahan, bukan hanya soal lalu lintas, tapi juga kepedulian lingkungan,” ujarnya.

Program Polantas Go to School disebut bisa menjadi pintu masuk untuk menanamkan kesadaran keselamatan berlalu lintas sekaligus kepedulian terhadap alam kepada generasi muda.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menegaskan bahwa usia ke-71 Korps Lalu Lintas harus menjadi energi untuk menghadapi tantangan pelayanan ke depan.

“Sejarah panjang ini tidak boleh berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi harus menjadi energi untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Jeki.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme yang diimbangi dengan pendekatan humanis dalam bertugas. Selain itu, Polantas juga diminta merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring, angkutan umum, hingga komunitas otomotif dan dunia pendidikan.

“Mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi mitra dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Momentum HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 ini pun diharapkan menjadi penguat sinergi antara Polantas dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang presisi, berintegritas, serta berkontribusi pada Indonesia yang lebih baik.(***)

Emas Antam Turun Tipis Hari Ini, Selasa 22 September: 1 Gram Rp2,627 Juta

Tue, 22 Sep 2026 12:57:46 +0700

LIPO - Harga emas Antam melemah tipis pada perdagangan Selasa, 22 September 2026.

Melansir laman resmi Logam Mulia, emas batangan 1 gram hari ini dipatok Rp2.627.000. Turun Rp1.000 dibanding harga Senin (21/9) di level Rp2.628.000.

Tren serupa terjadi di harga buyback atau harga jual kembali. Buyback hari ini juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.462.000 per gram.

Secara mingguan, pergerakan emas Antam cenderung tidak stabil.

Pekan lalu, harga dibuka di Rp2.602.000 per gram pada Senin (14/9), lalu turun ke Rp2.592.000 pada Selasa (15/9).

Sempat naik tipis Rp1.000 pada Rabu (16/9), harga kembali menguat ke Rp2.598.000 pada Kamis (17/9) dan melonjak Rp25.000 menjadi Rp2.623.000 pada Jumat (18/9).

Di akhir pekan, harga sempat menyentuh level tertinggi sepekan di Rp2.638.000 per gram, sebelum terkoreksi pada perdagangan hari ini.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini:

- 0,5 gram: Rp1.363.500

- 1 gram: Rp2.627.000

- 2 gram: Rp5.194.000

- 3 gram: Rp7.766.000

- 5 gram: Rp12.910.000

- 10 gram: Rp25.765.000

- 25 gram: Rp64.287.000

- 50 gram: Rp128.495.000

- 100 gram: Rp256.912.000

- 250 gram: Rp642.015.000

- 500 gram: Rp1.283.820.000

- 1.000 gram: Rp2.567.600.000*****

APBD-P Riau 2026 Disepakati Naik Rp57 Miliar, Fokus untuk Tunda Bayar

Tue, 22 Sep 2026 11:15:33 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau resmi menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Nilai APBD Perubahan tersebut naik tipis dari Rp8,321 triliun menjadi Rp8,378 triliun, atau bertambah sekitar Rp57 miliar. Kenaikan itu bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berupa anggaran kedaruratan senilai Rp30 miliar.

Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan MoU KUPA-PPAS dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin 21 September 2026 malam. Rapat itu dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, dan sejumlah anggota dewan.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengungkapkan bahwa penambahan dalam APBD Perubahan kali ini tidak terlalu besar. Menurutnya, anggaran masih diprioritaskan untuk menuntaskan kewajiban tunda bayar Pemerintah Provinsi Riau.

"Masih fokus untuk pembayaran tunda bayar yang sebelumnya. Untuk pembangunan fisik memang belum bisa kita anggarkan," kata Kaderismanto usai paripurna.

Tahap berikutnya, pembahasan akan diserahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dibicarakan bersama komisi-komisi DPRD Riau. DPRD Riau menargetkan APBD Perubahan 2026 disahkan sebelum 30 September 2026.

Setelah itu, pembahasan akan berlanjut ke APBD Riau 2027 yang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan APBD Riau 2026.*****

BMKG Prakirakan Hujan Guyur Riau di Banyak Daerah, Diharapkan Mampu Perbaiki Kualitas Udara

Tue, 22 Sep 2026 10:32:49 +0700

PEKANBARU, LIPO - Kondisi udara kabur akibat kabut asap masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Riau, Selasa (22/9/2026). Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan hujan akan turun di banyak daerah dan dapat membantu memperbaiki kualitas udara.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Anggun R, mengatakan cuaca pada pagi hari didominasi kondisi udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan radar cuaca, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Riau.

"Udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau," kata Anggun.

Memasuki siang hingga sore hari, hujan masih berpeluang mengguyur sejumlah daerah, di antaranya Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Sementara pada malam hingga dini hari, cuaca berkabut dan berawan diperkirakan masih bertahan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar dan Kota Dumai.

BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi.

"Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi, siang hingga malam hari di beberapa wilayah Riau," ujarnya.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 55 sampai 100 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 kilometer per jam. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang diprakirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah.(***)

Pondok Jadi Sarang Narkoba, Polisi Ringkus Bandar di Siak

Tue, 22 Sep 2026 08:38:49 +0700

PEKANBARU, LIPO — Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Siak kembali diguncang. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Siak menggerebek sebuah pondok di kawasan Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, dan meringkus dua pria yang diduga kuat sebagai bandar dan perantara shabu.

Penggerebekan dilakukan pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Gg. Nauli, RT 001/RW 006. Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial PPT alias T (35) dan AMS alias A (27).

Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas transaksi narkoba yang diduga kerap terjadi di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan sejak siang hari.

Setelah memastikan target, tim langsung melakukan penggerebekan dan mendapati kedua pelaku berada di dalam pondok. Dari tangan tersangka PPT alias T yang diduga sebagai bandar, polisi menemukan 15 paket shabu siap edar, plastik klip pembungkus, serta satu unit ponsel.

Sementara dari tersangka AMS alias A yang berperan sebagai perantara, petugas menyita dua paket shabu yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Total barang bukti yang diamankan berjumlah 17 paket dengan berat kotor mencapai 2,52 gram.

Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan milik mereka yang diperoleh dari seorang pria berinisial S. Polisi kini telah menetapkan S sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran.

Tak hanya itu, hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan positif mengandung amphetamine dan metamfetamina.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar menyatakan, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Siak untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya, termasuk memburu pemasok yang saat ini berstatus DPO,” tegasnya, Senin (21/9/2026).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana dalam KUHP terbaru.(***)

KPK OTT di Kabupaten Bolmut, Bupati Sirajudin Lasena Diamankan

Mon, 21 Sep 2026 22:08:43 +0700

JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Budi, Senin (21/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merinci total ada 14 orang yang diamankan dalam OTT ini. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, Jakarta dan Sulawesi Utara.

"Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang, yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut," jelas Budi.

Menurut Budi, ada 5 orang yang diamankan di Jakarta termasuk Bupati Bolmut, sementara 9 orang lainnya diamankan di wilayah Sulawesi Utara.

Hingga kini KPK belum memerinci kasus yang melatarbelakangi OTT tersebut maupun identitas 13 orang lainnya yang turut diamankan.

Para pihak yang terjaring masih berstatus terperiksa. Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumumkan status hukum para pihak, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.*****

Fraksi Golkar DPRD Riau Buka Ruang Aspirasi untuk Masyarakat dan Mahasiswa

Mon, 21 Sep 2026 20:54:02 +0700

PEKANBARU, LIPO - Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Imustiar, ingin ruang Fraksi Golkar bisa menjadi tempat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka.

Hal ini ia sampaikan setelah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru di ruang Fraksi Golkar DPRD Riau, Senin 21 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Imustiar mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi dari para mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa di Provinsi Riau.

"Kita menerima aspirasi adik-adik pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru," kata Imustiar.

Menurutnya, pertemuan itu bukan hanya tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membahas berbagai masalah dan kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan Fraksi Golkar DPRD Riau ingin ruang fraksi tidak hanya dipakai untuk kegiatan internal, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan.

"Kita juga berdiskusi berbagai hal tentang kebutuhan adik-adik mahasiswa di Riau," ujarnya.

Imustiar berharap ruang Fraksi Golkar bisa menjadi tempat bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.

"Kita menginginkan ruang Fraksi Golkar ini sebagai wadah menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga organisasi mahasiswa seperti hari ini," jelasnya.

Ia menambahkan, budaya berdiskusi perlu terus dihidupkan supaya berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat bisa dibahas secara terbuka.

"Kita ingin hidupkan budaya diskusi dalam berbagai hal tentang kepentingan masyarakat banyak," jelasnya.*****

Pastikan Pemprov Riau Masuk Kepengurusan, Komisi III DPRD Riau Supervisi Yayasan Raja Ali Haji

Mon, 21 Sep 2026 20:22:42 +0700

PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau menggelar pertemuan dengan Yayasan Raja Ali Haji yang mengelola Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Politeknik Caltex Riau (PCR), Senin 21 September 2026. Pertemuan ini membahas keberadaan yayasan sejak berdiri hingga saat ini, termasuk status aset yang dikelolanya.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan yayasan ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk memajukan pendidikan di daerah. PCR sendiri didirikan pada masa Gubernur Riau Saleh Yazid, yang saat itu bekerja sama dengan Presiden Caltex.

Dari hasil pertemuan, terungkap katanya bahwa aset yang dahulu disumbangkan Caltex berasal dari hasil produksi minyak Riau dan telah diserahkan sepenuhnya kepada yayasan berdasarkan audit DJKN. Namun, aset dari Pemerintah Provinsi Riau belum pernah diserahkan atau dihibahkan secara penuh kepada yayasan.

"Tanahnya masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Riau, meskipun di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan," ujar Edi Basri.

Karena itu, Edi berharap tahun depan aset tersebut bisa diperjuangkan agar menjadi milik yayasan secara penuh. Dengan status kepemilikan yang jelas, yayasan tidak lagi terbentur saat menjalin kerja sama, menerima bantuan dari lembaga pemerintah lain, maupun lembaga internasional.

Politisi Gerindra ini juga menyoroti adanya aturan baru, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang melarang pemberian hibah kepada lembaga bersifat komersial. Karena itu, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu status yayasan ini, apakah termasuk non-komersial atau komersial.

"Kami sangat mendukung yayasan pendidikan ini. Politeknik Caltex Riau adalah salah satu politeknik swasta terbaik, bahkan masuk 17 besar di Indonesia. Satu-satunya politeknik swasta di daftar itu adalah PCR," tegasnya.

Ke depan, Komisi III ingin melakukan koordinasi dan supervisi terhadap yayasan, termasuk dalam penataan kepengurusan universitas dan politeknik. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dilibatkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam struktur kepengurusan yayasan maupun perguruan tinggi.

"Kami ingin yayasan ini menjadi sosok pembangunan sumber daya manusia Riau, sesuai visi dan misi pemerintah provinsi," tutupnya.*****

BK DPRD Riau Rampungkan Mediasi Perselisihan Parisman dan Indra Gunawan Eet

Mon, 21 Sep 2026 18:28:04 +0700

PEKANBARU, LIPO - Penyelesaian perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau telah memasuki tahap akhir. Hasilnya akan segera diserahkan kepada Ketua DPRD Riau.

Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan mediasi kedua belah pihak. Sebelumnya, BK juga telah memeriksa saksi-saksi.

"Saat ini mediasi antara keduanya sudah kami lakukan. Hasilnya akan kami bawa ke rapat BK lagi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Riau," ujar Imustiar singkat, Senin, 21 September 2026.

Diketahui, Parisman dan Indra Gunawan terlibat cekcok dalam rapat Banggar yang berujung baku hantam antara simpatisan kedua pihak. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dua kader Golkar.

Hingga kini, publik masih menunggu rekomendasi BK terkait perselisihan kedua anggota DPRD Riau tersebut.*****

Kejagung Periksa 4 Saksi di Kasus Korupsi KSO Migas Bekasi, Direksi BUMD hingga Pegawai Pemkot Diperiksa

Mon, 21 Sep 2026 18:25:26 +0700

JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi tata kelola migas di Kota Bekasi yang merugikan negara hingga Rp2 triliun terus bergulir.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) memeriksa 4 orang saksi pada Senin (21/9/2026).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan terkait perkara dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 hingga 2024.

Keempat saksi yang diperiksa adalah:

1. HB selaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda)

2. S selaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda)

3. TUE dari Pemerintah Kota Bekasi

4. AW selaku Direksi PT Migas Kota Bekasi (Perseroda)

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan," ujar Anang.

Kasus ini terkait pengelolaan Lapangan Gas Blok Jatinegara. KSO antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP ditandatangani 7 Februari 2011 dengan masa 15 tahun hingga Februari 2026. Dimana, di dalamnya juga ada perjanjian operasi bersama dengan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. yang memberikan dukungan pembiayaan dan teknis.

Sebelumnya, perkara ini ditangani Kejari Bekasi sebelum diambil alih Jampidsus pada Agustus 2026.

Pada Kamis (17/9) dan Jumat (18/9) yang lalu, penyidik menggeledah 6 lokasi untuk mencari alat bukti:

- Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi

- Kantor Bagian Hukum Setda Bekasi

- Kantor PT Migas Kota Bekasi (Perseroda)

- Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bekasi

- Bapenda Kota Bekasi

- Kantor Foster Oil & Energy di Sampoerna Strategic Jakarta

Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen perjanjian KSO, RKAB, dan dokumen perencanaan lainnya. Kerugian negara ditaksir Rp2 triliun.

Pihak Pertamina EP menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap untuk bekerja sama," kata Manager Communication Relations & CID Pertamina EP Pinto Budi Bowo Laksono.

Ia menyebut mulai Februari 2026 Blok Jatinegara dikelola mandiri secara own operation oleh Pertamina EP.*****

Kejagung Periksa Saksi dari Balai BPKH Lampung di Kasus Dugaan Korupsi Hutan PT PSMI

Mon, 21 Sep 2026 18:16:16 +0700

JAKARTA, LIPO - Penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di areal PT Inhutani V Lampung terus bergulir.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) memeriksa seorang saksi pada Senin (21/9/2026).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan saksi yang diperiksa adalah APBN dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung periode 2013-2016.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Anang.

Ia menegaskan penyidikan dilakukan secara profesional, independen, akuntabel dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Kasus ini sebelumnya diambil alih Jampidsus dari Kejati Lampung dan langsung dikebut. Hingga awal September, penyidik telah memeriksa 47 saksi dan 3 ahli, menyita dokumen, serta memblokir 10 rekening perusahaan.

Perkara bermula saat PT Inhutani V mengantongi izin pengelolaan hutan produksi seluas 55.157 hektar di Way Kanan, Lampung, berdasarkan SK Menhut 398/Kpts-II/1996.

Namun sejak 2007, PT PSMI diduga menguasai secara melawan hukum lahan seluas 32.375 hektar milik Inhutani V dan mengubahnya menjadi kebun tebu. Pada 2013, Direksi PSMI menandatangani MoU pola kemitraan dengan Inhutani V yang diberlakukan surut sejak 2007, yang dinilai tidak sah oleh Kementerian Kehutanan.

Kejagung bahkan telah menyita uang senilai Rp1,003 triliun dan USD 166 ribu dari PT PSMI sebagai penitipan kerugian negara. Uang itu diserahkan secara sukarela melalui pegawai berinisial VRL sebagai goodwill jika nantinya terbukti ada kerugian negara. *****