Latest Posts

Pemkab Siak Manfaatkan Lahan Tidur Jadi Produktif Dorong PAD dan Kesejahteraan Warga

Wed, 24 Jun 2026 21:43:35 +0700

SIAK, LIPO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya menjadi aset administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang digelar di Ruang Rapat Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, Rabu (24/6/2026).

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Siak seluas 10 hektar di Jalan Raja Kecik, Kelurahan Kampung Rempak, Kota Siak.

Lahan tersebut lokasinya bersebelahan dengan Kompleks Rumah Rakyat Bupati Siak, saat ini masih ditumbuhi semak belukar, namun telah memiliki sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Siak.

"Lahan ini, rencananya kita kembangkan menjadi kawasan sentra pangan yang bisa dikelola baik kelompok maupun masyarakat kampung melalui mekanisme sewa," kata Wakil Bupati Siak Syamsurizal.

Mekanisme sewa ini, berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik Daerah, untuk tambahan PAD.

"Dalam pengembangannya kita minta PT Permodalan Siak (Persi) sebagai penyedia dukungan permodalan," sebutnya.

Syamsurizal, mengatakan bahwa pemanfaatan aset daerah harus mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana aset daerah dapat termanfaatkan dengan baik, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan pada saat yang sama mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syamsurizal, pemerintah ingin membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat yang belum memiliki lahan agar dapat memanfaatkan aset milik daerah secara produktif melalui sistem sewa yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, skema pemanfaatan lahan tersebut akan dibedakan berdasarkan kategori kegiatan, mulai dari kegiatan bisnis yang bersifat komersial, kegiatan non bisnis yang menyediakan barang dan jasa tanpa orientasi keuntungan, hingga kegiatan yang dikenakan tarif sosial.

“Maka rapat ini menjadi langkah awal untuk memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan agar dapat memanfaatkan aset pemerintah daerah secara produktif melalui sistem sewa yang transparan dan sesuai aturan,” katanya.

Keberhasilan petani melon di Kampung Buantan turut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian produktif di kawasan tersebut.

Ia berharap keberadaan kawasan ketahanan pangan itu nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi baru, menciptakan lapangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi warga, pemanfaatan lahan tersebut juga diharapkan mampu mengubah aset daerah yang selama ini belum produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah.

Bagi masyarakat yang berminat memanfaatkan lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak membuka kesempatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Informasi mengenai persyaratan dan tahapan pengajuan dapat diperoleh melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.*****

Di Tengah Tekanan Fiskal, Pemkab Siak Bayar Gaji 13 Rp41 Miliar: P3K Paruh Waktu Perdana Dapat Hak

Wed, 24 Jun 2026 21:25:24 +0700

SIAK, LIPO – Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Siak memastikan pembayaran gaji 13 ASN cair. Termasuk P3K Penuh Waktu dan P3K Paruh Waktu yang untuk pertama kali dapat hak ini.

Dana gaji 13 bersumber murni dari APBD Kabupaten Siak senilai Rp41 miliar. Kepastian itu disampaikan Bupati Siak Dr. Afni, Rabu 24 Juni 2026, didampingi Wabup Syamsurizal.

"Pembayaran gaji 13 ini murni dari APBD. Begitu PAD masuk dan cukup maka alokasinya disisihkan. Perdana P3K paruh waktu juga mendapatkannya. Sebelumnya mereka juga perdana dapat gaji 14 atau THR dari APBD," ujar Afni.

Dana gaji 13 sudah tersedia di kas daerah. Mulai Rabu 24 Juni 2026 seluruh OPD bertahap bisa ajukan Surat Perintah Membayar SPM.

Bersamaan itu Pemkab juga salurkan pembayaran non ASN yang didominasi guru, kesehatan, dan kebersihan sebesar Rp10 miliar.

Ditambah gaji ASN bulan Juli senilai Rp57 miliar dari DAU yang mulai diproses akhir Juni. Total ada Rp108 miliar yang digelontorkan ke lebih dari 11 ribu penerima.

"Harapannya ASN belanjakan uangnya di Siak demi jaga perputaran ekonomi. Alokasi gaji 13 bisa dimanfaatkan beli perlengkapan sekolah anak," imbau Wabup Syamsurizal.

Selain gaji, Pemkab Siak tetap prioritaskan cicilan tunda bayar pihak ketiga meski fiskal tertekan akibat pemangkasan transfer pusat.

Afni merinci, utang tahun 2024 sebesar Rp249,5 miliar sudah dicicil. Sisa Rp77,4 miliar. Utang 2025 sebesar Rp239,9 miliar. Total beban yang ditanggung sejak menjabat 4 Juni 2025 masih Rp317,3 miliar.

"Kalau pusat bayar utangnya ke kita Rp489 miliar, maka kami pasti prioritaskan bayar utang pihak ketiga. PMK sudah ada, pusat akui berhutang. Kami terus berjuang menagih dan mohon doanya," harap Afni.

Ia minta seluruh ASN jaga pelayanan dan terus berinovasi. "Alhamdulillah kewajiban gaji 13 bisa terbayarkan dan utang pihak ketiga pelan-pelan dicicil," tutupnya.*****

KKP Pastikan Investasi di KITB Tetap Jalan, Penyegelan Bersifat Sementara

Wed, 24 Jun 2026 21:10:24 +0700

SIAK, LIPO - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa investasi di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) tidak terganggu dan tetap jalan. Adapun penyegelan terhadap PT MNS dan PT TFDI yang dilakukan pihaknya hanya bersifat sementara.

"Begitu denda administrasinya dipenuhi, investasi di KITB bisa jalan kembali. Kan penyegalan ini hanya sementara dan wajib diambil sebagai bagian dari pengawasan pemanfaatan ruang laut agar tetap sesuai regulasi, ke depan tidak merusak ekosistem pesisir dan tidak tumpang tindih dengan usaha lainnya," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, dalam pernyataannya untuk dikutip awak media, Rabu (24/6/ 2026).

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa KKP mendukung penuh investasi yang sedang berjalan di kawasan industri berstatus BUMD milik Pemkab Siak tersebut. KKP hanya memastikan bahwa seluruh fasilitas di atas ruang laut harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang menjadi syarat utama dalam setiap kegiatan pemanfaatan wilayah perairan.

"Penyegelan pasti langsung dibuka setelah penyelesaian kelengkapan administrasi. Jadi tidak mengganggu investasi. Ini hal biasa yang diambil dan pasti akan selesai. Begitu nanti kelengkapan administrasinya terpenuhi, investasinya langsung bisa jalan lagi. Kami justru mendukung investasi di KITB dengan memenuhi semua regulasi yang ada," kata Pung.

Sementara itu Direktur Utama Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Eriyanto meminta para pihak untuk terus memberikan dukungan pada kemajuan KITB. Terlebih investasi PT MNS bernilai ratusan miliar dan menjadi industri pertama yang diresmikan setelah 22 tahun KITB berdiri berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2004.

"Perihal izin PKKPRL ini bagian dari kelengkapan administrasi. PT MNS telah menyampaikan ke kita, bahwa izinnya sudah diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Penghentian sementara inipun tidak untuk seluruh kegiatan. Hanya pada titik pembangunan slipway (dudukan penarikan kapal) dan pembangunan dermaga yang dalam proses penimbunan.

Perlunya perizinan dari KKP, karena ada kegiatan yang melebihi bibir tebing atau menjorok ke tengah. Pembangunan titik melebihi tebing inilah penghentian sementara kegiatannya oleh KKP. Sementara, kegiatan pembangunan di sisi darat tetap berlanjut.

‘’Kita perlu menjelaskan hal ini, agar tak terjadi mis-informasi. Ada beberapa pihak yang bertanya ke kita, kenapa kegiatan pembangunan galangan kapal dihentikan. Makanya perlu kita luruskan bahwa yang diberhentikan sementara slipway dan dermaga. Sedangkan kegiatan lainnya masih diteruskan. Tidak ada yang terganggu,” ungkap Eriyanto.

PT MNS merupakan investor yang membangun industri galangan kapal di KITB, yang beberapa waktu lalu diresmikan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si. Pembangunan galangan kapal ini menelan investasi Rp400 miliar lebih dalam dua tahap dan diperkirakan mampu menampung 200 lebih tenaga kerja. *****

Raih Sertifikat ISO Anti Penyuapan, Kemnaker Perkuat Sistem Pengawasan

Wed, 24 Jun 2026 21:05:12 +0700

JAKARTA, LIPO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan capaian tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan merupakan bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan Kemnaker agar semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan.

"Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Yassierli saat memberikan arahan pada acara penyerahan Sertifikat SMAP di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi kedua sistem ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Yassierli menjelaskan, SMAP dan SIKENCUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Penerapan sistem tersebut dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

"SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal, tetapi pondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Atas keberhasilan implementasi tersebut, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa nilai utama dari pencapaian itu bukan hanya terletak pada sertifikat yang diperoleh, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dihasilkan.

"Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar," tegasnya.

Ke depan, Kemnaker akan memperluas penerapan praktik baik SMAP dan SIKENCUR secara bertahap ke berbagai satuan kerja melalui pendekatan yang terukur. Pengalaman selama proses implementasi juga akan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

"Seluruh pengalaman dan pembelajaran selama proses ini perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan yang lebih optimal," ujar Yassierli.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, turut menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker, khususnya Biro Umum, atas keberhasilan meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025.

Menurut Aminuddin, capaian tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan instansi pemerintah serta menunjukkan komitmen serius dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, menilai penerapan sistem pencegahan korupsi dan anti-penyuapan yang dijalankan secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi yang semakin baik. Menurut dia, penguatan integritas, transparansi, serta pengawasan yang efektif menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang berkualitas.

"Saya berharap pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat langkah pencegahan risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Dede.*****

Inhil Darurat Narkoba, Kapolres : Beredar Dengan Paket Kecil dan Murah

Wed, 24 Jun 2026 21:03:48 +0700

LIPO - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai berada dalam kondisi darurat narkoba. Peredaran narkotika yang dikemas dalam paket-paket kecil dengan harga murah membuat barang haram tersebut semakin mudah dijangkau oleh para pengguna.

Pernyataan itu disampaikan Kapolres Inhil, AKBP Farouk Oktora dalam Konferensi Pers Pengungkapan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang digelar di Aula Bhakti Rekonfu Mapolres Inhil, Jalan Gajah Mada Tembilahan, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan organisasi masyarakat, serta jajaran Polres Inhil.

“Yang menjadi perhatian kita bersama, saat ini narkoba beredar dalam paket-paket kecil dengan harga yang relatif murah. Kondisi ini membuat narkoba semakin mudah diperoleh oleh para pengguna,” ujar AKBP Farouk Oktora.

Kapolres memaparkan, sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2026, Satresnarkoba Polres Inhil berhasil mengungkap 102 laporan polisi (LP) dengan jumlah tersangka sebanyak 134 orang.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 2.794,06 gram, ekstasi sebanyak 1.351 butir, dan ganja seberat 96,2 gram.

Menurut Kapolres, sebagian barang bukti telah dimusnahkan saat pelaksanaan Operasi Antik Tahun 2026. Sedangkan pada kegiatan kali ini dilakukan pemusnahan barang bukti yang berasal dari lima laporan polisi dengan total sabu mencapai 1.732,08 gram dan ekstasi sebanyak 1.090 butir.

Adapun lima kasus yang barang buktinya dimusnahkan tersebut di antaranya pengungkapan di sebuah rumah kos di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan, dengan dua tersangka berinisial RM dan BA serta barang bukti 14 paket sabu.

Kasus lainnya terjadi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, dengan tersangka AK yang kedapatan membawa 30 butir pil ekstasi.

Kemudian pengungkapan di Jalan H. Said, Kelurahan Tembilahan Kota, yang melibatkan dua tersangka berinisial A dan AA dengan barang bukti tujuh paket sabu seberat 82,43 gram.

Pengungkapan berikutnya dilakukan di Desa Bente, Kecamatan Mandah. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial PY dan JS serta menyita 644 paket sabu dengan berat 76,73 gram.

Sementara kasus terbesar berasal dari pengungkapan terhadap tersangka RA di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita sabu seberat 1.572,92 gram serta 1.060 butir ekstasi.

AKBP Farouk Oktora menegaskan bahwa Polres Inhil akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan tegas terhadap pelaku peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan oleh kepolisian sendiri. Diperlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat luas agar Kabupaten Indragiri Hilir dapat terbebas dari ancaman narkoba,” tegasnya.*****

SPMB SD dan SMP Kabupaten Siak Tahun Ajaran 2026/2027 Dilaksanakan Secara Online

Wed, 24 Jun 2026 21:00:27 +0700

SIAK, LIPO - Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan mulai mempersiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang SD dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Bpk. Romy Lesma, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui laman resmi https://spmb.siakkab.go.id.

Untuk jenjang SD, pendaftaran jalur afirmasi dibuka pada 29–30 Juni 2026 dan pengumuman kelulusan dilaksanakan pada 1 Juli 2026. Sementara itu, jalur domisili dan mutasi dibuka pada 29 Juni–2 Juli 2026, pengumuman kelulusan pada 3 Juli 2026, dan daftar ulang pada 4 Juli 2026.

Untuk jenjang SMP, jalur prestasi dan afirmasi dibuka pada 29–30 Juni 2026 dengan pengumuman kelulusan pada 1 Juli 2026. Adapun jalur domisili dan mutasi dibuka pada 29 Juni–2 Juli 2026, pengumuman kelulusan pada 3 Juli 2026, dan daftar ulang pada 4 Juli 2026.

Dinas Pendidikan Kabupaten Siak menghimbau orang tua calon murid untuk menyiapkan dokumen pendaftaran sejak awal. Untuk jenjang SD, dokumen utama yang perlu disiapkan antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah TK/RA bagi yang memiliki. Untuk jenjang SMP, dokumen yang diperlukan antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, SKL atau ijazah SD/MI, serta ijazah MDTA bagi yang memiliki.

Bagi pendaftar jalur afirmasi, orang tua perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti Kartu PKH, KIP, Kartu Disabilitas, atau surat keterangan dokter sesuai ketentuan. Untuk jalur mutasi, diperlukan surat penugasan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili.

Khusus jenjang SMP jalur prestasi, calon murid menyiapkan dokumen nilai rapor, sertifikat TKA, atau sertifikat prestasi non akademik yang masih berlaku sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak menegaskan bahwa SPMB harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, ramah anak, dan tanpa diskriminasi. Dinas Pendidikan juga telah menyampaikan petunjuk teknis kepada satuan pendidikan, melakukan sosialisasi, serta menerbitkan surat edaran larangan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB.

Masyarakat diimbau agar mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal, membaca panduan pendaftaran dengan cermat, berkoordinasi dengan sekolah, menyiapkan dokumen secara benar, serta tidak melakukan pemalsuan data atau berkas. Orang tua juga diminta tertib pada saat daftar ulang agar proses penerimaan murid baru berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.****

Usai Deteksi KPK, Pemprov Riau Komitmen Perbaiki Tata Kelola PI 10% Migas

Wed, 24 Jun 2026 20:35:49 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau, Rabu (24/6/2026).

Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau. Dan disaksikan sejumlah kepala daerah kabupaten kota.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menyebutkan kehadiran pihaknya di Provinsi Riau, guna penguatan tata kelola PI 10 persen.

"Hari ini kami hadir di Provinsi Riau, agendanya adalah penguatan tata kelola PI 10 persen bagi hasil migas ke daerah. Kami dari KPK berharap program ataupun kebijakan PI 10 persen ini bisa memberikan manfaat secara optimal bagi daerah penghasil," kata Brigjen Pol Agung.

Agar hal tersebut terwujud, dikatakannya, perlu dilakukan deteksi ataupun perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

"Permasalahan yang mengemuka dalam pengelolaan PI 10 persen itu secara umum adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Untuk itu, kita hadir agar sama-sama membuka data, mana saja yang perlu dibenahi," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan jajaran KPK ke Bumi Lancang Kuning.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas kunjungan pak Direktur dan jajaran untuk menyampaikan hasil deteksi PI 10 persen ini," kata SF Hariyanto.

Dikatakannya, data dari penyampaian KPK tersebut, akan ditindaklanjuti pihaknya bersama kabupaten kota. Agar tata kelola dalam pengurusan PI dapat dimanfaatkan secara adil.

"Ini akan kami jadikan sebagai perbaikan tata kelola dalam pengurusan PI. Kami berharap dengan data yang telah diberikan oleh KPK, dapat menjadi kajian lanjutan bagi kabupaten kota, sehingga hasilnya dapat memuaskan," pungkasnya.*****

Kontrak Aryaduta Pekanbaru Habis, Plt Gubri SF Hariyanto Kaji Ulang Pengelolaan Aset Arya Duta

Wed, 24 Jun 2026 20:18:45 +0700

PEKANBARU, LIPO – Kontrak pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru dengan Lippo Group segera berakhir. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto akhirnya buka suara soal kelanjutan aset strategis di kawasan Area Duta.

Seharusnya, kata SF Hariyanto, proses pengalihan pengelolaan selesai dalam 6 bulan. Namun hingga kini masih terhambat sejumlah kendala.

"Kemarin kami diskusi juga, Aryaduta ini seharusnya 6 bulan ini sudah selesai. Tapi namun belum bisa kita tindaklanjuti," ujar SF Hariyanto saat paripurna belum lama ini.

Salah satu kendala adalah temuan kajian KPKNRM atau Komite Pengawasan Kewaspadaan Negara dan Reformasi Manajemen. Hasilnya menyebut nilai kontrak lama terlalu rendah.

"Kami dapat pembanding dari hasil KPKNRM, ini harganya terlampau murah kali, agak rendah sekali," tegasnya.

Menariknya, SF Hariyanto menyebut sudah ada pihak yang berminat mengelola. Investor itu sanggup menyetor Rp1 hingga Rp1,5 miliar per bulan ke kas daerah.

"Ada yang sanggup bisa menyetor 1-1,5 miliar per bulan. Ada Pak yang siap, siap dikontrak perjanjian siap," ungkapnya.

Angka itu jauh di atas kontrak sebelumnya yang hanya sekitar Rp2 miliar per tahun. Perbedaan signifikan inilah yang membuat Pemprov masih menahan diri sambil mengkaji lebih dalam.

"Ya kita tinjau dululah. Tapi tetap ini kita lanjutkan, biar ada dampaknya terhadap pendapatan dari restitusi Aryaduta," jelasnya.

Plt Gubri optimistis proses ini segera menemukan titik terang. Ia berharap seluruh tahapan cepat selesai demi optimalisasi PAD Provinsi Riau.

"Insyaallah ini selesai," pungkasnya.*****

21 Calon Komisioner KPID Riau Lolos Psikotes-Wawancara, Masuk Tahap Fit and Proper Test di DPRD

Wed, 24 Jun 2026 18:46:40 +0700

PEKANBARU, LIPO – Tim Seleksi Timsel Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Riau periode 2026-2029 resmi mengumumkan hasil seleksi tahap psikotes dan wawancara.

Sebanyak 21 peserta dinyatakan lulus dan berhak maju ke tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan Fit and Proper Test di DPRD Riau.

Pengumuman tertuang dalam Pengumuman Nomor 024/TIMSEL-KPID/2026 yang diterbitkan Rabu 24/6/2026.

Ketua Timsel Assoc Prof Syarifah Farradinna MA PhD mengatakan, 21 peserta lulus berdasarkan Surat Keputusan Timsel Nomor 021/TIMSEL-KPID/2026.

“Bertujuan 21 peserta dinyatakan lulus seleksi psikotes dan wawancara,” kata Prof Syarifah, Rabu (24/6/2026).

Para calon komisioner yang lolos selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diselenggarakan DPRD Provinsi Riau. Jadwal pelaksanaan tahapan tersebut akan diumumkan kemudian melalui website resmi DPRD Riau.

Selain itu, Timsel membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap para calon anggota KPID Riau yang lolos.

Masukan dapat disampaikan melalui email timselkpidriau2026@gmail.com, pos, atau diantar langsung ke Sekretariat Timsel di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 719, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru.

Timsel mewajibkan pelapor melampirkan fotokopi identitas diri dan nomor telepon. Informasi harus dilengkapi data dan bukti akurat, serta mencantumkan nama dan nomor peserta calon anggota yang dimaksud.

“Masa penyampaian tanggapan publik dibuka mulai 25 Juni hingga 8 Juli 2026. Seluruh proses seleksi dilakukan sesuai ketentuan berlaku dan keputusan Timsel bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat,” tegas Prof Syarifah.

Berikut 21 peserta yang dinyatakan lolos:

1. Agusviyanda 2. Al Qusairi 3. Bambang Suwarno 4. Dian Citra Andriani 5. Dolly Ichsan 6. Ferlan Niko 7. Hasnah Gazali 8. Jelprison 9. Lutfi Arifiandy 10. M. Asrar Rais 11. Mario Abdillah Khair 12. Muhammad Yunaidi T 13. Pitrayati 14. Prima Ermad Suhaemi 15. Putri Poppy Nirmala 16. Romi Ainur 17. Sherly Arianti 18. Syarifah Dian Eka Sari 19. Wan Gana Maulana 20. Wankardi Wandi 21. Yuhendra

Tahap Fit and Proper Test di DPRD menjadi penentu akhir siapa yang akan duduk sebagai komisioner KPID Riau 2026-2029.*****

Kuota SMP Negeri Pekanbaru Terbatas, Pemko Gandeng 23 Sekolah Swasta Gratiskan Siswa Lulusan SD

Wed, 24 Jun 2026 18:31:40 +0700

PEKANBARU, LIPO - Daya tampung SMP Negeri di Kota Pekanbaru masih belum sebanding dengan jumlah lulusan SD. Tahun ajaran 2026/2027 ini, hampir 4.000 siswa terancam tidak kebagian kursi di sekolah negeri.

Data Dinas Pendidikan Pekanbaru mencatat 19.200 siswa SD menuntaskan pendidikan tahun ini. Sementara kuota SMP negeri sesuai laman http://smp.spmbpekanbaru.id hanya 15.216 kursi. Artinya ada 3.984 lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri.

Untuk mengatasi kekurangan daya tampung, Pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng sekolah swasta melalui skema kerja sama SPMB. Siswa yang tidak lolos ke SMP negeri bisa tetap sekolah gratis di SMP swasta mitra.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyebut, saat ini sudah 23 SMP swasta yang masuk skema kemitraan SPMB 2026. Beberapa di antaranya SMP Telekomunikasi, SMP Taruna Satria, SMP IT Badrul Islam, SMP Plus Terpadu, SMP IT Al-Muhajirin, SMP Tri Bhakti, SMP Pekerti Mulya, SMP Islam YLPI, SMP Masmur, SMP Tunas Karya, SMP Nurul Falah, SMP Yabri Terpadu, SMP Widya Graha, SMP PGRI, SMP Dwi Sejahtera, SMP IT Masmur 2 School, SMP Nurul Falah Kulim, SMP Muhammadiyah 5, SMP Islam Nurul Hidayah, SMP Plus At Thoiba, SMP Bukit Raya Sialang Bungkuk, SMP IT Darul Fiy Azkya, dan SMP IT Aziziyyah.

“Sekolah tersebut menjadi opsi bagi calon peserta didik dalam SPMB tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru,” kata Markarius, Rabu (24/6/2026).

Markarius menegaskan calon peserta didik tidak hanya bisa memilih SMP negeri, tapi juga sekolah swasta mitra. Kerja sama ini khususnya membantu wilayah yang sulit mengakses sekolah negeri.

“Kita berupaya menyelesaikan persoalan wilayah yang kesulitan mengakses sekolah negeri. Sekolah swasta yang jadi mitra pemerintah kota bisa menjadi opsi,” jelasnya.

Pemko melalui Dinas Pendidikan masih membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta lain. Simulasi tahap awal penerapan kerja sama ini sudah dilakukan agar seluruh lulusan SD bisa terakomodir.

“Jadi para calon peserta didik bisa langsung terakomodir, jangan sampai ada yang tidak dapat sekolah,” ulasnya.

4 Jalur SPMB SMP 2026 Dibuka

SPMB SMP Pekanbaru 2026 menyediakan empat jalur pendaftaran: jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Dengan tambahan kuota dari sekolah swasta mitra, Pemko berharap tidak ada lulusan SD yang putus sekolah karena keterbatasan daya tampung negeri.

Langkah ini jadi solusi jangka pendek sambil Pemko terus berupaya menambah ruang kelas dan unit sekolah baru ke depan.*****

PPID Utama Pemko Pekanbaru Raih Peringkat Informatif di KI Riau Award 2025

Wed, 24 Jun 2026 17:56:00 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menorehkan prestasi. PPID Pemko Pekanbaru meraih penghargaan kategori Informatif pada ajang KI Riau Award 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Riau.

Penghargaan diserahkan Kepala Dinas Kominfotik Riau Supriyadi kepada Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syamsuwir, Rabu 24/6/2026 di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning. Turut hadir mendampingi Kepala Diskominfotiksan Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi 2025

Penghargaan diberikan setelah KI Riau menyelesaikan tahapan monitoring dan evaluasi Monev keterbukaan informasi publik tahun 2025. Melalui proses E-Monev Keterbukaan Informasi yang panjang, KI Riau kemudian mengumumkan hasil penilaian terhadap badan publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Pemko Pekanbaru berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk kategori PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau. Predikat ini menunjukkan badan publik telah memenuhi standar layanan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Komitmen Transparansi Pemko Pekanbaru

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang diwakili Plh Sekda Syamsuwir menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah Pemko Pekanbaru kembali mendapatkan peringkat Informatif. Kami ucapkan terima kasih kepada KI atas kepercayaan kepada Pemko Pekanbaru sehingga mendapat peringkat Informatif,” ujarnya.

Syamsuwir juga memberi selamat kepada Kadiskominfotiksan beserta tim. Menurutnya, penghargaan ini menjadi indikator bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat Pekanbaru sudah berjalan informatif.

“Penghargaan ini menjawab kepada publik bahwa Pemko terbuka terkait informasi. Penilaian ini melalui proses panjang sejak peluncuran E-Monev hingga penganugerahan. Ini bukti komitmen Pemko Pekanbaru mewujudkan keterbukaan informasi publik, transparansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Dengan predikat Informatif, Pemko Pekanbaru diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi agar hak publik atas informasi dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan mudah diakses.*****

Pelantikan RT-RW Pekanbaru Serentak Digelar di Danau Bandar Kayangan, Wako: Bukan Retreat, Ini Pembinaan Kekompakan

Wed, 24 Jun 2026 17:49:49 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemilihan Ketua RT dan RW serentak di Kota Pekanbaru telah rampung. Pemerintah Kota Pekanbaru kini tinggal selangkah lagi melantik seluruh pengurus yang terpilih.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pelantikan akan dilaksanakan bersama-sama setelah persiapan dari Kecamatan Tuah Madani selesai.

“Tinggal menunggu Tuah Madani, karena kita akan melakukan pelantikan bersama-sama,” kata Agung kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Pembinaan di Danau Bandar Kayangan

Usai dilantik, seluruh Ketua RT-RW baru akan dikumpulkan di destinasi wisata Danau Bandar Kayangan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur. Lokasi yang dikenal warga sebagai Danau Buatan itu dipilih sebagai tempat pembinaan.

Agung menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kekompakan dan menyamakan pemahaman para pengurus terkait visi besar Pemko Pekanbaru: kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

“Ini bukan retreat. Tapi kita hanya ingin membuat kekompakan saja seperti outbound dengan cara hemat saja di Bandar Kayangan,” jelas Agung.

Ia menegaskan konsep kegiatan dibuat sederhana agar efisien anggaran, namun tetap efektif membangun sinergi antara RT-RW dengan Pemko.

Menunggu Pelantikan Serentak

Pemko Pekanbaru sebelumnya telah menggelar pemilihan Ketua RT-RW secara serentak di seluruh kecamatan. Namun hingga kini, pelantikan untuk pengurus terpilih belum dilaksanakan. Dengan selesainya persiapan Kecamatan Tuah Madani, agenda pelantikan serentak dipastikan segera terlaksana.

RT dan RW merupakan garda terdepan pelayanan di tingkat kelurahan. Karena itu Pemko berharap, setelah pembinaan ini para ketua RT-RW bisa lebih solid dalam menjalankan tugas dan mendukung program pembangunan di wilayahnya masing-masing.*****

Bupati Inhu Minta BUMD Optimalkan Aset Daerah, Parkir RS Jadi Potensi Baru Pendapatan

Tue, 23 Jun 2026 20:30:00 +0700

INHU, LIPO – Bupati Indragiri Hulu (INHU) Ade Agus Hartanto, menerima laporan kinerja Triwulan I 2026 dari dua BUMD milik Pemkab Inhu, Perumda BPR Indra Arta dan PD Indragiri. Rapat evaluasi digelar di kediaman bupati, Selasa (23/6/2026), dipimpin Sekda Inhu Zulfahmi Adrian.

Dalam rapat itu dibahas capaian kinerja, tantangan, serta rencana pengembangan usaha kedua BUMD agar kontribusi ke pembangunan dan pendapatan daerah makin besar.

PD Indragiri Bidik Parkir RS Jadi Sumber Pendapatan Baru

Direktur PD Indragiri Yogi Susilo memaparkan laporan kinerja Triwulan I 2026 sekaligus rencana bisnis 2026-2030. Strateginya mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta memperkuat sumber pendapatan perusahaan.

Bupati Ade Agus Hartanto merespons positif rencana pengelolaan lahan parkir rumah sakit daerah. Ia menilai parkir yang tertib dan profesional bisa meningkatkan pelayanan sekaligus menambah pemasukan daerah.

“Selain itu, PD Indragiri juga saya dorong menjajaki berbagai peluang usaha dan kerja sama strategis untuk optimalkan aset milik daerah, agar manfaatnya lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujar Ade.

BPR Indra Arta Didorong Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Direktur Umum Perumda BPR Indra Arta Yuli Andesra menyampaikan laporan kinerja, tantangan yang dihadapi, target, dan capaian hingga Triwulan I 2026.

Menanggapi persoalan yang membelit BPR, Bupati menegaskan prioritas saat ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat.

“Terkait persoalan hukum yang ada, kita tunggu proses yang berjalan. Namun yang terpenting saat ini adalah mengoptimalkan hal-hal yang masih bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan,” tegas Ade.

Meski ada tantangan, Bupati melihat BPR Indra Arta masih punya peluang berkembang. Manajemen diminta menekan biaya operasional dan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan. Ia juga mengapresiasi direksi dan pegawai yang terus bekerja di tengah kendala.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan upaya yang terus dilakukan. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan, usaha untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan terus berjalan,” katanya.

Sekda Inhu Zulfahmi Adrian turut memberi masukan langkah yang perlu segera ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola dan pengembangan BUMD ke depan.

Rapat dihadiri Asisten I dan II Setdakab Inhu, Kepala Bapperida, Kadis PU, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum, jajaran direksi BUMD, serta pejabat terkait lainnya.

“Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Inhu berharap kinerja BUMD semakin optimal sehingga mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Sekda Zulfahmi.*****

Aksi Mahasiswa di DPRD Riau Memanas, Polisi Ungkap Kronologi dan Usut Dugaan Kekerasan

Wed, 24 Jun 2026 17:18:24 +0700

PEKANBARU, LIPO – Demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (22/6/2026), sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan.

Insiden terjadi ketika petugas berupaya mengamankan sejumlah benda yang diduga akan digunakan untuk aksi pembakaran.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta menyampaikan bahwa secara keseluruhan kegiatan berlangsung kondusif. Massa aksi juga sempat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD Riau.

Menurutnya, penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hak yang dijamin konstitusi. Namun, aparat tetap berkewajiban menjaga agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko bagi keselamatan umum.

Aksi dimulai sekitar pukul 15.30 WIB saat massa tiba dari Tugu Zapin dan langsung menggelar orasi. Situasi mulai berubah sekitar pukul 16.00 WIB setelah muncul sebuah kendaraan yang membawa ban bekas yang telah disiram bahan mudah terbakar.

Melihat potensi bahaya, petugas segera mengamankan ban tersebut. Tindakan ini sempat mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi hingga terjadi dorong-dorongan.

Beberapa menit kemudian, kondisi sempat kembali terkendali. Namun, ketegangan kembali muncul ketika massa membakar gambar Ketua DPRD Riau. Tak hanya itu, ada pula upaya membakar atribut aksi menggunakan bahan bakar yang telah disiapkan.

Aparat kembali bertindak dengan mengamankan botol berisi Pertalite dari mobil komando. Upaya tersebut memicu keributan singkat sebelum akhirnya situasi dapat diredam.

Aksi berlanjut hingga sore hari dan ditutup dengan penyerahan tuntutan kepada pimpinan DPRD sekitar pukul 18.00 WIB. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib.

Di tengah rangkaian aksi, muncul laporan adanya dugaan kekerasan terhadap salah seorang peserta, M. Luthfi, yang merupakan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekanbaru.

Korban disebut mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros.

Muharman menegaskan pihaknya tengah mengusut laporan tersebut secara menyeluruh. Polisi kini mengumpulkan berbagai informasi untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dilaporkan.

"Dari keterangan awal, pelaku diduga seorang pria berpakaian gelap, berambut panjang, dan mengenakan penutup kepala. Namun, identitas tersebut masih dalam tahap verifikasi," katanya, Rabu (24/6/2026).

Muharman menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru menyimpulkan sebelum seluruh bukti terkumpul.

Ia juga menambahkan, personel yang diturunkan dalam pengamanan aksi menggunakan seragam resmi serta sebagian mengenakan kemeja putih, sesuai prosedur operasional.

“Ciri-ciri yang disebutkan berbeda dengan personel kami, namun tetap akan kami telusuri secara objektif,” jelasnya.

Polisi memastikan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam insiden tersebut, proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua akan kami ungkap secara terbuka dan profesional,” tutupnya.(***)

Saksi Mahkota Dipersoalkan, Ahli Pidana Nilai Dakwaan terhadap Abdul Wahid Tak Terbukti

Wed, 24 Jun 2026 16:20:35 +0700

PEKANBARU, LIPO – Persidangan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian menarik perhatian. Sorotan tajam muncul terhadap status dan kredibilitas saksi mahkota yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (24/6/2026), tim penasihat hukum menilai keterangan saksi mahkota Dani M. Nursalam patut diragukan. Selain disebut sebagai residivis, riwayat pidananya dinilai dapat memengaruhi kualitas kesaksiannya di hadapan majelis hakim.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama itu turut menghadirkan ahli hukum pidana, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Dalam keterangannya, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut menegaskan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menjerat Abdul Wahid sebagaimana dakwaan jaksa.

“Tidak ada bukti memadai untuk menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,” ujar Chairul Huda usai persidangan.

Ia menjelaskan, unsur-unsur dalam dakwaan, baik Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan, Pasal 12 huruf f terkait pemotongan anggaran, maupun Pasal 12B mengenai gratifikasi, dinilai tidak terpenuhi.

Menurutnya, unsur “memaksa” dalam Pasal 12 huruf e mensyaratkan tidak adanya pilihan bagi korban. Namun, fakta persidangan justru menunjukkan adanya alternatif bagi pihak yang disebut korban, bahkan mereka aktif mencari akses komunikasi melalui perantara.

Sementara untuk Pasal 12 huruf f, Chairul menegaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah pihak yang memiliki kewenangan keuangan, seperti bendahara daerah, bukan kepala daerah. Adapun terkait gratifikasi, ia menyebut tidak ditemukan bukti penerimaan yang relevan dalam perkara ini.

Selain substansi dakwaan, Chairul Huda juga mengkritisi penggunaan saksi mahkota. Ia menilai penerapan status tersebut dalam perkara ini tidak tepat.

“Saksi mahkota seharusnya diberikan kepada pelaku dengan peran kecil. Tidak logis jika pelaku utama justru dijadikan saksi mahkota,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsep yang lebih tepat adalah justice collaborator, yakni pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dengan syarat memiliki peran terbatas dalam tindak pidana.

Chairul juga mengingatkan prinsip hukum pidana unus testis nullus testis—satu saksi bukanlah saksi—sehingga keterangan tunggal tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, terlebih jika saksi memiliki kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, ia menyoroti keabsahan barang bukti yang diajukan. Menurutnya, barang bukti harus memiliki keterkaitan langsung dengan dakwaan.

“Jika barang bukti tidak relevan dengan dakwaan, maka tidak dapat disebut sebagai alat bukti,” ujarnya.

Ia bahkan membuka kemungkinan adanya rekayasa perkara apabila dakwaan tidak didukung alat bukti yang kuat, meski tidak menyimpulkan secara pasti.

Ketua tim penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, turut mempertanyakan kualitas saksi mahkota. Ia menilai status residivis yang melekat pada saksi menjadi faktor yang dapat meruntuhkan kredibilitasnya.

“Penilaian terhadap kejujuran saksi menjadi penting, apalagi jika yang bersangkutan memiliki catatan pidana,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya saksi yang memberikan keterangan tanpa sumpah, yang menurut hukum tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti sah.

Tim penasihat hukum pun menyimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan tidak terpenuhi. Pada sidang berikutnya, mereka berencana menghadirkan ahli tambahan untuk memperkuat pembelaan dan meyakinkan majelis hakim agar menjatuhkan putusan bebas terhadap Abdul Wahid.(***)

Kontrak Lippo Berakhir, Anggota DPRD Riau Desak Pengelolaan Hotel Aryaduta Transparan ke Publik

Wed, 24 Jun 2026 16:04:36 +0700

PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah, menyoroti status pengelolaan Hotel Aryaduta pasca berakhirnya masa transisi oleh Lippo Group pada akhir Juni 2026. Ia menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan aset daerah yang dinilai memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi ini.

Abdullah mengingatkan bahwa meskipun terdapat proses restrukturisasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Aryaduta harus segera dilakukan Open bidding untuk pengelolaan berikutnya.

"Meskipun ada restruktur di BUMD, kami mengingatkan agar Aryaduta sudah dilakukan Open bidding, ada pengelolaan berikutnya," ujar Abdullah belum lama ini.

Abdullah meyakini bahwa potensi PAD dari Hotel Aryaduta sangat besar dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah jika dikelola dengan profesional.

Sebagai informasi, kontrak kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta antara Pemprov Riau melalui PT SPR dengan PT Lippo Karawaci Tbk telah berakhir.

Selama ini, kontribusi yang diterima daerah dinilai sangat kecil, hanya sekitar Rp200 juta per tahun, sementara potensi pendapatan hotel diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun .*****

Pansus OPD DPRD Riau Rampungkan Rekomendasi, Targetkan PBBKB Tembus Rp3 Triliun pada 2027

Wed, 24 Jun 2026 15:59:53 +0700

PEKANBARU, LIPO - Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau telah menyelesaikan tugasnya dan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.

Ketua Pansus OPD, Abdullah mengatakan laporan akhir pansus yang disusun dalam 120 halaman memuat seluruh rangkaian kegiatan, temuan, serta rekomendasi yang dihasilkan selama masa kerja pansus.

Menurutnya, pansus telah mengundang sebanyak 146 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, minyak dan gas bumi (migas), Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga sektor lainnya untuk menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Dengan waktu yang terbatas, kita hanya mampu mengundang 146 perusahaan. Seluruh temuan dan rekomendasi sudah kita lampirkan dalam laporan, termasuk terkait pajak air permukaan dan usulan perbaikan metode perhitungan yang lebih konkret, termasuk peningkatan tarif pajak air permukaan," ujar Abdullah, Rabu 24 Juni 2026.

Dalam rekomendasinya kepada Pemerintah Provinsi Riau, pansus menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi dan integrasi data perpajakan daerah, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, optimalisasi PAD, serta pembenahan sistem penerimaan pada tiga sektor pajak strategis, yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius pansus adalah PBBKB. Abdullah mengungkapkan bahwa potensi kehilangan pendapatan pada sektor ini masih sangat besar.

Bahkan, dalam laporan pansus disebutkan terdapat 22 wajib pungut (wapu) atau distributor bahan bakar minyak (BBM) di Riau. Dari jumlah tersebut, terdapat lima perusahaan yang sepanjang tahun 2026 tidak menyampaikan laporan maupun melakukan penyetoran pendapatan.

"Data seluruh distributor sudah kita lampirkan dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau. Potensinya sangat besar sehingga kami juga merekomendasikan adanya kerja sama pengawasan dengan BP Migas dan BPKP sebagaimana yang dilakukan Provinsi Kalimantan Timur," katanya.

Ia menjelaskan, nota kesepahaman (MoU) dengan pihak terkait saat ini tengah berproses dan telah masuk dalam rekomendasi resmi pansus. Dengan pengawasan distribusi BBM yang lebih ketat, Abdullah optimistis penerimaan PBBKB dapat meningkat signifikan.

"Kita berharap pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun depan bisa meningkat dua kali lipat. Saat ini penerimaannya sekitar Rp1,2 triliun dan kita optimistis pada 2027 bisa mencapai Rp3 triliun," ujarnya.

Selain PBBKB, Pansus OPD juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi Pajak Air Permukaan (PAP) pada sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini dinilai belum tergarap optimal.

Pansus merekomendasikan agar Pemprov Riau segera melakukan kajian perhitungan potensi dan penetapan pajak sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut politisi PKS ini, Sumatera Barat telah melakukan penghitungan langsung di lapangan terhadap penggunaan air permukaan di areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan berhasil memetakan potensi penerimaan hingga ratusan miliar rupiah.

"Di Sumatera Barat, dengan luas HGU sekitar 219 ribu hektare, potensi yang dihitung mencapai Rp514 miliar dan mereka sudah menerbitkan surat ketetapan pajak. Kita ingin Pemprov Riau memulai langkah serupa menghitung seluruh potensi pajak air permukaan di kawasan HGU perkebunan yang mencapai sekitar 1,5 juta hektare," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengenaan pajak tidak dilakukan berdasarkan jumlah batang sawit, melainkan berdasarkan volume penggunaan air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan.

"Objek pajaknya adalah air permukaan, baik dari kanal maupun sungai yang digunakan. Yang dihitung adalah volume penggunaan air berdasarkan rumus yang tersedia, kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan," katanya.

Selain kepada Pemprov Riau, pansus juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat, antara lain harmonisasi sistem perpajakan dan integrasi data nasional, penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), serta penguatan regulasi dan dukungan pusat kepada daerah.

Pansus juga meminta dilakukan revisi terhadap sejumlah regulasi daerah yang dinilai sudah tidak relevan, terutama Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan yang masih berlaku sejak tahun 2012 dan dianggap tidak lagi selaras dengan regulasi pemerintah pusat.

Anggota komisi III DPRD Riau ini meyakini apabila seluruh rekomendasi pansus dijalankan secara konsisten, didukung pengawasan yang kuat serta penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pendapatan daerah Riau dapat meningkat secara signifikan.

"Saya yakin dengan data yang baik, pengawasan yang tepat dan penegakan perda yang maksimal, potensi pendapatan Riau jauh lebih besar. Jangankan Rp11 triliun, saya sepakat dengan yang pernah disampaikan KPK bahwa potensi APBD Provinsi Riau sebenarnya bisa mencapai Rp17 triliun," tutupnya.*****

Ayah dan Anak Ditusuk OTK di Pekanbaru, Pelaku Masih Diburu

Wed, 24 Jun 2026 15:46:41 +0700

PEKANBARU, LIPO – Aksi penusukan brutal terjadi di sebuah warung air kelapa di Jalan Hangtuah, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Rabu (24/6/2026) dini hari.

Seorang ayah bernama Samin dan putranya, Tio Titan Tridana, menjadi korban dalam serangan yang dilakukan pria tak dikenal.

Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dan membuat kedua korban mengalami luka tusuk serius di sejumlah bagian tubuh. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Insiden bermula saat Samin mendatangi warung miliknya sekitar pukul 00.00 WIB. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi warung sudah dalam keadaan berantakan. Kaca bangunan dilaporkan pecah, menimbulkan dugaan telah terjadi sesuatu sebelumnya.

Saat Samin berusaha memeriksa keadaan sekitar, situasi mendadak berubah mencekam. Sekitar satu jam kemudian, seorang pria yang belum diketahui identitasnya datang dengan berjalan kaki sambil membawa senjata tajam.

Tanpa banyak bicara, pelaku terlibat cekcok dengan korban yang dengan cepat berujung perkelahian. Dalam hitungan detik, pelaku menghunus pisau dan menyerang Samin secara brutal.

“Pelaku menusuk korban hingga mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri dan lengan kanan,” ujar Kapolsek Kulim, Kompol Didi Antoni.

Melihat ayahnya diserang, Tio berusaha memberikan pertolongan. Namun, upaya tersebut justru membuatnya menjadi sasaran berikutnya. Pelaku kembali mengayunkan senjata tajam dan menyerang Tio hingga mengalami luka tusuk di bagian leher belakang bawah serta luka di kepala bagian samping kanan.

Usai melukai kedua korban, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Aksi kekerasan yang terjadi di tengah malam itu sempat menggegerkan warga sekitar.

Menerima laporan, jajaran Polsek Kulim segera menuju tempat kejadian perkara. Selain melakukan olah TKP, petugas juga membantu mengevakuasi korban ke rumah sakit.

“Anggota sejak tadi malam sudah berada di lokasi dan membantu membawa korban untuk mendapatkan perawatan medis,” tambah Didi.

Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang identitasnya belum diketahui. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara petunjuk di lokasi kejadian terus didalami untuk mengungkap motif di balik aksi tersebut.

“Anggota masih di lapangan. Kami memaksimalkan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap pelaku,” tegasnya.

Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara pelaku dan korban maupun motif lain yang memicu aksi penusukan. Meski laporan resmi dari korban belum dibuat, aparat memastikan proses penyelidikan tetap berjalan.

“Sampai saat ini memang belum ada laporan, namun kami sudah menindaklanjuti kejadian tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku,” tutup Didi.(***)

Polantas Polda Riau Tebar 4.673 Paket Bansos, Aksi Sosial Warnai Hari Bhayangkara ke-80

Wed, 24 Jun 2026 15:41:44 +0700

PEKANBARU, LIPO - Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polda Riau menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan bakti sosial yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Riau.

Di bawah arahan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika selaku Ketua Pelaksana, berbagai program sosial digelar secara masif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga Rabu (24/6), sebanyak 4.673 paket bantuan sosial telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Polantas bersama jajaran Polres juga melaksanakan 34 kegiatan distribusi air bersih, 17 bakti religi, serta menyelesaikan 11 unit program bedah rumah, termasuk satu unit rumah oleh Polres Indragiri Hulu. Selain itu, tiga kegiatan Gerakan Indonesia Asri turut digelar sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri yang berorientasi pada kehadiran nyata di tengah masyarakat.

“Melalui berbagai kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa Polri benar-benar hadir dan memberi manfaat. Kebahagiaan masyarakat adalah kebahagiaan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menambahkan bahwa keterlibatan aktif Polantas dalam aksi sosial merupakan wujud implementasi Polri Presisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat. Polantas tidak hanya hadir di jalan raya, tetapi juga hadir membantu masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Tak sekadar memberikan bantuan, setiap kegiatan juga diiringi dengan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban (kamtibmas), keselamatan berlalu lintas (kamseltibcarlantas), serta kampanye Green Policing untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

“Kami ingin bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang melalui edukasi kepada masyarakat,” tambah Jeki.

Kehadiran Polantas ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Suyatno, warga Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sangat terbantu dengan program distribusi air bersih yang dilaksanakan Polda Riau.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, karena selama ini akses air bersih cukup sulit. Kami berterima kasih kepada Kapolda Riau dan jajaran Polantas atas kepeduliannya,” ungkapnya.

Di momen Hari Bhayangkara ke-80, ia juga berharap Polri semakin profesional dan terus hadir sebagai pelindung serta pelayan masyarakat.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Lebih dari sekadar bantuan, aksi sosial tersebut menjadi simbol pengabdian dan komitmen Polri untuk selalu hadir memberikan solusi serta harapan bagi masyarakat.

Hari Bhayangkara ke-80 pun menjadi momentum penting bagi Polantas Polda Riau untuk meneguhkan perannya, tidak hanya sebagai penjaga keamanan lalu lintas, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.(***)

Kemendagri Luruskan Polemik MBG di Riau: Bukan Penyebab PAD Turun, Malah Hemat Rp45 Miliar

Wed, 24 Jun 2026 14:31:52 +0700

PEKANBARU, LIPO – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, S. M. Mahendra Jaya, menegaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data yang dilakukan Tim Kementerian Dalam Negeri, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Retribusi Daerah Provinsi Riau.

Klarifikasi lapangan dan telaah dokumen tersebut dilakukan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri yang terdiri atas Tim Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Tim Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.

Berdasarkan hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data yang dilakukan oleh Tim Kemendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri S. M. Mahendra Jaya menyampaikan bahwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

"Pertama, target Retribusi Kantin Sekolah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp950.000.000 atau hanya sekitar 0,018 persen dari target PAD Provinsi Riau sebesar Rp5,24 triliun. Dengan proporsi tersebut, kontribusi Retribusi Kantin Sekolah terhadap PAD Provinsi Riau sangat kecil dan tidak signifikan," ujar Mahendra, Rabu (24/6/2026).

Kedua, berdasarkan dokumen prognosis yang telah ditelaah Tim Kemendagri, penerimaan Retribusi Kantin Sekolah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp1.150.000.000 atau sebesar 121,05 persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, objek retribusi tersebut justru diproyeksikan melampaui target pendapatan tahun berjalan.

Ketiga, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa informasi yang berkembang di ruang publik berawal dari penjelasan Plt. Gubernur Riau yang menggunakan data yang tidak utuh dalam menjelaskan kondisi penerimaan Retribusi Kantin Sekolah.

"Data yang digunakan lebih menitikberatkan pada realisasi sementara, namun belum disandingkan secara utuh dengan target tahunan, prognosis akhir tahun, kontribusi terhadap PAD, serta validitas hubungan sebab akibat antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan penerimaan retribusi daerah," jelasnya.

Selain itu, data prognosis yang menunjukkan capaian Retribusi Kantin Sekolah sebesar 121,05 persen dari target tidak menjadi bagian dari penjelasan yang disampaikan pada saat pernyataan tersebut disampaikan.

Keempat, berdasarkan klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi terhadap data belanja Pemerintah Provinsi Riau, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menghasilkan efisiensi APBD sekitar Rp45 miliar per tahun, khususnya pada komponen belanja makan dan minum peserta didik di sekolah berasrama dan sekolah binaan Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya dibiayai melalui APBD.

Dengan adanya Program MBG, belanja daerah pada komponen tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah lainnya.

Kelima, dalam klarifikasi yang dilakukan Tim Kemendagri, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Nasional dan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau juga menyampaikan bahwa program tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik, pembangunan sumber daya manusia, serta penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Selain itu, hasil klarifikasi lapangan yang dilakukan Tim Kemendagri kepada Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa Program MBG menjadi salah satu faktor yang turut mendorong peningkatan perputaran ekonomi masyarakat yang tercermin antara lain dari meningkatnya penerimaan pajak daerah pada sektor makanan dan minuman serta sektor usaha yang terkait dengan rantai pasok pelaksanaan MBG.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 meningkat dari sekitar Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,2 triliun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Program ini dinilai memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan baku maupun layanan pendukung program.

Berdasarkan seluruh data dan fakta tersebut, Irjen Kemendagri S. M. Mahendra Jaya menyimpulkan bahwa tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Sebaliknya, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa program tersebut justru menghasilkan efisiensi APBD sekitar Rp45 miliar per tahun.

Irjen Kemendagri menambahkan bahwa isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan tata kelola data pendapatan daerah, validasi dan rekonsiliasi data antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan prognosis pendapatan, serta penyempurnaan mekanisme penyajian data dan informasi.

Hasil klarifikasi lapangan, telaah dokumen, dan verifikasi data tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan kebijakan, pembinaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.(***)

Bocah 6 Tahun Tewas Tenggelam di Dermaga TPI Purnama Dumai

Wed, 24 Jun 2026 14:29:35 +0700

PEKANBARU, LIPO – Setelah dilakukan pencarian intensif selama dua hari, Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan korban yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dan tenggelam di perairan sekitar Dermaga TPI Purnama, Kota Dumai. Korban, Nurfazira (6), ditemukan pada Rabu pagi (24/6/2026) dalam kondisi meninggal dunia.

Peristiwa nahas itu bermula pada Selasa (23/6/2026), saat Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru menerima laporan dari petugas KKP Dumai terkait seorang anak yang terjatuh ke laut di area dermaga.

Kepala Kantor SAR Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban saat itu tengah berjalan di kawasan dermaga bersama tiga orang saudaranya.

"Diduga kehilangan keseimbangan, korban terjatuh ke perairan dan langsung terseret arus yang cukup kuat hingga tenggelam. Warga dan nelayan setempat sempat melakukan pencarian awal, namun korban belum berhasil ditemukan," kata Budi, Rabu (24/6/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Unit Siaga SAR (USS) Dumai yang terdiri dari lima personel segera dikerahkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan unsur terkait dan memulai operasi pencarian.

Pada hari pertama, upaya pencarian difokuskan pada penyelaman di sekitar lokasi kejadian dengan kedalaman mencapai empat meter. Namun, hasilnya masih nihil.

Memasuki hari kedua, Tim SAR Gabungan melakukan briefing serta evaluasi strategi pencarian. Operasi kemudian dilanjutkan dengan metode penyisiran permukaan dan penyelaman, dengan area pencarian sekitar 0,038 nautical mile persegi berdasarkan analisis arus dan titik lokasi kejadian.

"Sekitar pukul 08.30 WIB, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berjarak kurang lebih 13 meter dari lokasi kejadian awal," jelasnya.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dumai untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing, disertai apresiasi atas sinergi, dedikasi, dan kerja sama selama proses pencarian berlangsung.(***)

Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma Turun Untuk Umur 9 Tahun, Berikut Rinciannya

Wed, 24 Jun 2026 11:53:58 +0700

PEKANBARU, LIPO - Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sepekan ke depan (24-30 Juni) mengalami kenaikan penurunan dari Minggu lalu. Penurunan ini berdasarkan hasil penetapan harga, Selasa 24 Juni 2026.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Defris Hatmaja mengatakan untuk penurunan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 9,72/Kg atau mencapai 0,26% dari harga periode lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 3.776,16/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan, dengan harga cangkang sebesar Rp 19,77/Kg," ujarnya.

Dijelaskannya penurunan ini disebabkan harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 61,40 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp 124,57 dari minggu lalu.

"Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.335,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 12.610,00," terangnya.

Berikut penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 22 Periode : Rabu - Selasa, 24 - 30 Juni 2026:

Umur 3 Th (Rp 2,905.29 );

Umur 4 Th (Rp 3,298.26 );

Umur 5 Th (Rp 3,497.10 );

Umur 6 Th (Rp 3,650.18 );

Umur 7 Th (Rp 3,728.26 );

Umur 8 Th (Rp 3,772.38 );

Umur 9 Th (Rp 3,776.16 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,755.44 );

Umur 21 Th (Rp 3,695.74 );

Umur 22 Th (Rp 3,638.34 );

Umur 23 Th (Rp 3,577.22 );

Umur 24 Th (Rp 3,510.14 );

Umur 25 Th (Rp 3,434.80 );

Umur 26 Th (Rp 3,389.05 );

Umur 27 Th (Rp 3,343.02 );

Umur 28 Th (Rp 3,298.13 );

Umur 29 Th (Rp 3,281.08 );

Umur 30 Th (Rp 3,266.86 );

Indeks K : 92.87 %

BOTL : 1.29 %

Harga CPO Rp/Kg 15,305.00

Harga Kernel Rp/Kg 12,368.19

Harga Cangkang Rp/Kg 19.77

Turun Rp (9.72) per Kg utk umur 9 th.

Bea Cukai Tembilahan Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp4,65 Miliar

Wed, 24 Jun 2026 11:43:42 +0700

LIPO - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dengan nilai mencapai Rp4,65 miliar, Rabu (24/6/2026). Dari penindakan tersebut, potensi penerimaan negara sebesar Rp2,46 miliar berhasil diamankan.

Kegiatan pemusnahan yang dipimpin langsung Kepala KPPBC TMP C Tembilahan, Eko Budi Setiawan, itu turut dihadiri Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir, Ahmad Husairi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Tembilahan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelum dimusnahkan, seluruh barang tersebut telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan memperoleh persetujuan pemusnahan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-94/MK/KN.4/2026 tanggal 6 Mei 2026 dan Nomor S-114/MK/KN.4/2026 tanggal 3 Juni 2026. Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga menerbitkan Surat Nomor S-114/MK/KNL.0303/2026 tanggal 18 Mei 2026 dan Nomor S-124/MK/KNL.0303/2026 tanggal 8 Juni 2026.

Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp4.649.961.500 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sebesar Rp2.460.733.830.

Barang yang dimusnahkan terdiri dari 3.119.440 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT), 1.105,46 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 1.137 pcs tekstil dan produk tekstil, 166 pcs aksesoris dan perlengkapan seperti tas, dompet, dan jam tangan dan 89 pcs kosmetik.

Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik barang. Rokok ilegal dimusnahkan melalui pemotongan menggunakan mesin pemotong, minuman beralkohol dan kosmetik dimusnahkan dengan cara digilas, sedangkan barang lainnya dibakar hingga tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat digunakan maupun diedarkan kembali.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Satpol PP Inhil Ahmad Husairi menyampaikan apresiasi atas langkah Bea Cukai Tembilahan yang secara konsisten melakukan penindakan dan pemusnahan barang ilegal.

Menurutnya, kegiatan tersebut penting sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengapresiasi kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara,” ujar Ahmad Husairi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam mengawasi peredaran barang ilegal, barang berbahaya, maupun barang yang peredarannya dibatasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi dan bekerja sama dalam mengawasi peredaran barang ilegal, berbahaya, serta barang yang dibatasi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC TMP C Tembilahan, Eko Budi Setiawan, mengatakan bahwa pemusnahan BMMN tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

“Pemusnahan ini merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan mengamankan hak-hak negara. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi Bea Cukai dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Eko Budi.

Ia menegaskan, peredaran barang ilegal masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama karena tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang patuh dan masyarakat sebagai konsumen.

“Peredaran barang ilegal masih menjadi tantangan bersama. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan barang ilegal serta turut melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran. Dengan demikian, iklim usaha yang sehat dan berkeadilan dapat terus terjaga,” tambahnya.

Bea Cukai Tembilahan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai melalui sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, menjaga iklim usaha yang sehat, serta mengoptimalkan penerimaan negara.****

BMKG Prakirakan Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Riau Hari Ini

Wed, 24 Jun 2026 09:18:31 +0700

PEKANBARU, LIPO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Riau, Rabu (24/6/2026).

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Sanya Gautami, menyebutkan hujan berpotensi terjadi di sejumlah daerah sejak pagi hingga sore dan malam hari.

"Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan sebagian Kota Pekanbaru," ujar Sanya.

Memasuki siang hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Sementara pada sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru pada pagi dan sore hingga malam hari.

Untuk kondisi suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 60 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

Di sektor maritim, tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau diprakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan melalui citra satelit, BMKG memantau ada 55 titik panas di wilayah Sumatera. Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau menyumbang enam titik panas yang tersebar di Kabupaten Bengkalis satu titik, Kota Dumai dua titik, dan Kabupaten Siak tiga titik.(***)

Izin PKKPRL Masih Berproses, Pembangunan Galangan Kapal PT MNS Tetap Berjalan

Wed, 24 Jun 2026 06:42:55 +0700

Siak, LIPO -Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) masih dalam proses di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski demikian, pembangunan galangan kapal di kawasan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, tetap berlanjut.

Direktur Utama KITB, Eriyanto, Selasa (23/6/2026), mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen PT MNS terkait perkembangan perizinan tersebut.

“PT MNS menyampaikan izin PKKPRL sudah diajukan ke KKP dan saat ini masih dalam tahap proses,” kata Eriyanto.

Penjelasan itu disampaikan menyusul munculnya informasi penghentian sementara aktivitas PT MNS dan PT TFDI. Menurut Eriyanto, penghentian hanya berlaku pada pembangunan slipway atau fasilitas penarikan kapal serta dermaga yang masih dalam tahap penimbunan.

Penghentian dilakukan karena pembangunan pada titik tersebut menjorok ke wilayah perairan sehingga memerlukan izin PKKPRL dari KKP.

Sementara seluruh aktivitas pembangunan di area darat tetap berjalan normal.

“Yang dihentikan sementara hanya pembangunan slipway dan dermaga. Kegiatan pembangunan lainnya tetap diteruskan,” ujarnya.

PT MNS merupakan investor yang membangun industri galangan kapal di KITB. Proyek yang sempat diresmikan Bupati Siak Afni Zulkifli itu memiliki nilai investasi lebih dari Rp400 miliar dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, investasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp250 miliar dan berpotensi menyerap lebih dari 200 tenaga kerja.***