LIPO - Publik dibuat geger oleh pernyataan dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto yang secara gamblang mengatakan dana stunting diduga 'disikat' oleh Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal.
"(Kepala) Dinas kesehatan itu, saya dapat laporan juga. Dana stunting pun disikat. Itu data semua lengkap delapan kabupaten dan kota. Dua yang melapor tidak diberikan dan itu sudah sampai ke saya. Tinggal nunggu waktu saja karena gerakan kita dipantau (APH)," ungkapnya, Selasa (2/5/2023) di Pekanbaru.
Hingga berita ini diturunkan saat liputanoke.com meminta konfirmasi Kadiskes Riau Zainal masih bungkam.
Pemerintah Alokasikan Dana Stunting 2022 Sebesar Rp 44,8T
Dari penulusuran tim redaksi liputanoke.com ternyata dana yang digelontorkan cukup fantastis. Untuk tahun anggaran 2022 ditemukan fakta jika alokasi dana mencapai Rp44,8 triliun.
Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting Tahun 2023 pada Selasa (14/06/2022) secara daring.
"Sebanyak Rp44,8 triliun dana kita gelontorkan untuk pencegahan stunting. Anggaran yang besar ini kita harapkan memberikan manfaat yang luar biasa," ujarnya.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.
Tiap Posyandu Dana Stunting Rp20 Juta
Untuk menanggulangi masalah stunting, pada setiap posyandu dana yang diberikan sebesar Rp 20 juta pada tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen untuk mendukung penanggulangan stunting dengan mengalokasikan dana operasional sebesar Rp20 juta di setiap desa melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
"Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp20 juta setiap desa itu disesuaikan dengan petunjuk teknis BKK Desa tahun 2022, seperti untuk Kepala Desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu," kata Syamsuar, pada Senin 18 Juli 2022 dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan dana tersebut dapat digunakan sebagai bantuan usaha untuk rumah tangga miskin atau keluarga terindikasi stunting berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha. Bisa juga berupa bantuan bibit, ternak, benih ikan atau tanaman yang menjadi usaha penunjang keluarga miskin.
3 Daerah Dengan Kasus Stunting Buruk: Inhil, Siak, Pekanbaru
Meski secara nasional dan provinsi, angka stunting di Riau mengalami penurunan, namun terdapat beberapa daerah yang mencatatkan peningkatkan angka stunting di sepanjang tahun 2022.
"Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Pemprov Riau, karena setelah apa yang kita capai di tahun 2022, ternyata fakta lain menyatakan bahwa ada beberapa daerah di Riau yang justru angka stuntingnya meningkat," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Selasa (31/1/2022).
Menurut Zainal, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya; banyak ditemukannya kasus baru di beberapa daerah, terutama daerah yang mencatatkan peningkatan angka stunting di sepanjang 2022, seperti Inhil, Siak dan Kota Pekanbaru.
Pemahaman stunting yang masih awam membuat masyarakat kurang peka pada bahaya yang ditimbulkan. Padahal Stunting adalah proses gagal tumbuh seorang anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama terhadap seribu hari pertama kehidupannya.
DPRD Riau Meradang, Minta Agar Dana Stunting Diusut
Polemik tudingan dana stunting yang diduga 'ditilep' oleh Kadiskes Riau juga mendapat sorotan dari DPRD Riau terutama menyikapi informasi tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Riau SF Hariyanto langsung ke publik.
Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto mengatakan bahwa Sekda Riau pasti memiliki data yang lengkap dan minta agar Dinas Kesehatan segera diperiksa.
"Sekda ini bicara pasti punya data yang lengkap karena tidak perlu kita ragukan lagi pernyataan Pak Sekda ini terkait Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini menyunat dana stunting," ujarnya kepada wartawan Rabu (3/5/2023).
Sugianto selaku anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau akan meminta agar pimpinan bisa memanggil Dinas Kesehatan untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
"Saya sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau akan meminta agar pimpinan bisa memanggil Dinas Kesehatan ini agar semua bisa terang benderang karena kita ini tugasnya sebagai pengawasan," tegasnya. (*16)