PEKANBARU, LIPO - Sekretariat Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto menyebut dana stunting di Riau diduga 'ditilep''. Pernyataan Sekda secara terang-terangan ini langsung disampaikan dalam Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi APBD Riau 2023, Selasa (02/05/23) kemarin.
Pernyataan bagaikan petir di siang bolong itu ternyata direspon oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kajati Riau, Supardi, langsung memerintahkan Asisten Intelijen untuk mendalami tudingan Sekda Riau, SF Hariyanto, itu.
"Saya baru dengar itu (pemotongan dana stunting," ujar Supardi, Kamis (04/05/23).
"Makanya nanti saya suruh dalami, Pak Asintel untuk dilakukan analisa dulu, pulbaket dulu sejauh mana kemungkinannya," tegasnya lagi.
Untuk diketahui, dalam rapat itu, Sekda Riau SF Hariyanto mengungkapkan soal dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pendistribusian dana penanganan stunting di Dinkes Riau.
Sekda bahkan menyebut kalau dugaan penyimpangan itu telah dimonitor aparat penegak hukum. Ia menyatakan ada delapan kabupaten/ kota yang mendapat dana stunting. Dua di antaranya melapor tidak diberikan dana tersebut.
"Dinas Kesehatan, itu saya dapat laporan juga itu. Dana stunting pun disikat. Itu data semua lengkap delapan kabupaten/ kota. Dua yang melapor tak diberikan," kata SF Hariyanto saat itu.
"Tinggal menunggu waktunya, semua akan terbongkar," sambung mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau itu.
Pernyataan Sekda ini kemudian menghias halaman berita di Bumi Lancang Kuning.
Tudingan serius Sekda Riau ini tentulah tidak main-main. SF Hariyanto harus bisa mengungkap tudingan itu agar publik tidak menganggap omong doang alias 'omdo'. Bila tudingan itu benar, tentu akan sangat disayangkan mengingat dana program itu untuk masyarakat kurang mampu, yang mengalami masalah gizi buruk. (*1)