LIPO - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Kasir, meminta Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid -SF Hariyanto yang segera dilantik untuk bisa menyelesaikan masalah tunda bayar yang membengkak, terutama di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Kasir mengungkapkan bahwa jumlah tunda bayar di dinas tersebut telah mencapai lebih dari 300 miliar rupiah.
Menurut Kasir, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tunda bayar ini, salah satunya adalah pemutusan kontrak pada proyek-proyek yang tidak dikerjakan dengan baik. Hal ini menyebabkan sejumlah kewajiban keuangan pemerintah daerah tertunda.
"Tunda bayar pada tahun 2024 mencapai lebih dari 300 miliar rupiah, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan gubernur terpilih," ujar Kasir, pada Senin 13 Januari 2025.
Lebih lanjut, Kasir menyatakan bahwa penyelesaian tunda bayar tersebut diproyeksikan akan dilakukan melalui APBD 2025, meskipun ada defisit anggaran yang disebabkan oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan PI minyak, serta berkurangnya deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Meski anggaran terbatas, tugas Gubernur Riau yang baru adalah memastikan bahwa masalah tunda bayar ini bisa diselesaikan dengan baik," tandas politisi PKB ini.
Seperti diketahui Abdul Wahid - SF Hariyanto akan dilantik pada bulan Maret. Ini dilakukan disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).(***)