LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa over estimasi atau perkiraan berlebihan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 menjadi penyebab utama defisit anggaran yang mencapai Rp3 triliun. Sehingga Defisit ini berimbas pada kekurangan anggaran di APBD 2025.
Edi menjelaskan, defisit tersebut ditambah dengan adanya peraturan presiden yang meminta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi ini sulit dilakukan karena anggaran daerah sudah terbebani oleh defisit yang terjadi. Selain itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima Riau juga belum sepenuhnya terealisasi.
"Kita harus mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga bulan ke depan, seperti memaksimalkan penerimaan pajak dan bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk menormalisasi anggaran. Tujuannya agar efisiensi yang direncanakan pada tahun 2026 tidak terhambat," ujar Edi, Selasa 18 Februari 2025.
Efisiensi yang dimaksud, lanjut Edi, tidak mencakup semua sektor. Beberapa aspek yang akan diprioritaskan untuk dipangkas antara lain perjalanan dinas, pelatihan, dan belanja alat kantor. Namun, kegiatan DPRD Riau dan anggaran untuk TNI-Polri tidak akan dipotong karena dinilai penting untuk menjaga komunikasi publik dan keamanan.
"Efisiensi di Riau sebenarnya tidak bermasalah. Hanya saja, kondisi defisit tahun 2024 yang membebani anggaran tahun 2025 membuat kita harus berhati-hati. Efisiensi belum sepenuhnya bisa dilakukan karena kita masih menunggu realisasi dana transfer dari pusat," jelasnya.
Politisi Gerindra ini optimistis, dengan kepemimpinan gubernur baru di masa mendatang, upaya efisiensi anggaran akan lebih mudah diatasi. Ia menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan memotong program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Efisiensi bukan berarti memotong program untuk masyarakat. Prioritas kita tetap pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(***)