LIPO - DPRD Riau mengungkapkan bahwa total tunda bayar Pemerintah Provinsi Riau mencapai Rp915 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Riau salah satu menjadi penyumbang terbesar tunggakan pembayaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Akibatnya, defisit keuangan daerah Riau mencapai Rp2,21 triliun.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menjelaskan bahwa tunda pembayaran terjadi karena berbagai kendala.
Namun, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) kemarin, pihaknya telah mempertanyakan alasan serta realisasi pembayaran yang mencapai Rp915 miliar tersebut.
"Hasilnya, beberapa OPD sudah mulai melakukan pembayaran. Namun, melihat waktu dan banyaknya OPD yaitu 43 OPD sehingga tidak terbahas, kami meminta komisi untuk menyisir mitra kerjanya masing-masing guna melanjutkan pembahasan terkait tunggakan ini," ujar Parisman. Selasa 25 Februari 2025.
Lebih lanjut, Parisman menyebutkan bahwa setiap OPD mengalami tunda bayar. Seperti Dinas PUPR mencatat tunggakan terbesar, yaitu sebesar Rp382 miliar, disusul oleh Disdik Riau dengan tunggakan sebesar Rp136 miliar.
Ketika ditanya mengenai pola pembayaran, Parisman menyatakan bahwa pihaknya telah menanyakan hal tersebut dan menyerahkannya kepada inspektorat serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Akibat tunggakan ini, defisit APBD Riau mencapai Rp2,21 triliun," tegasnya.
Mengenai kegiatan dewan yang tertunda, seperti reses, Parisman yang akrab disapa Iwan Fatah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bahwa ketiadaan dana menjadi penyebab utama.
"Kami telah menyampaikan kepada Bapenda bahwa ketiadaan uang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan dewan," pungkasnya.(***)