PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau Abdul Wahid, bersama Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, pada Rabu (06/03/25).
Berbagai persoalan dibahas dalam rapat bersama Kadis dan jajaran DLHK Riau. Mulai dari isu lingkungan hingga perizinan.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha yang dinilai masih berbelit-belit dan terkesan sangat menyulitkan dunia investasi.
Gubri Wahid menilai pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah izin usaha, seperti Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
"Kami ingin agar proses perizinan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang rumit, sehingga para investor dapat lebih mudah berinvestasi di Riau," ujarnya.
“Saat ini masih ada oknum yang memanfaatkan proses tersebut untuk mempersulit pemilik usaha. Kalo bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” ungkap Wahid, dikutip liputanoke.com.
Oleh karena itu, Wahid mengimbau agar sistem perizinan harus lebih transparan dan tidak memberatkan, dengan menghilangkan praktik-praktik yang tidak produktif.
“Yang penting itu pengawasan yang harus diperkuat. Bukan mempersulit izin,” kritiknya.
Dalam rapat tersebut, Wahid juga mendorong DLHK melakukan pendataan pengelolaan kawasan hutan oleh para pengusaha, dan membuat laporan dengan lengkap untuk evaluasi lebih lanjut.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan mematuhi aturan yang ada, untuk itu laporan yang komprehensif sangat diperlukan," katanya.
Salah satu program yang juga dibahas adalah perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk membuat rencana strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder), agar masalah kebakaran yang sering terjadi di Riau bisa diatasi lebih baik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, mengingatkan agar menghentikan budaya koruptif, kongkalikong untuk kepentingan pribadi.
"Saya sudah lama berkecimpung di pemerintahan, saya tahu persis bagaimana sistem ini berjalan. Kita harus berani merubah budaya ini, dan lebih fokus pada penyederhanaan prosedur, bukan hanya sekedar rapat tanpa hasil, tak ada lagi rapat sambil bagi-bagi," tukas SF Hariyanto.
Mengakhiri rapat, Wakil Gubernur juga memerintahkan DLHK Riau untuk segera menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) baru yang lebih efisien dalam menangani perizinan dan pengelolaan lingkungan.*****