LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, memberikan tanggapan terkait kebingungan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran dan defisit anggaran daerah.
Menurutnya, kondisi anggaran yang sedang tidak sehat memerlukan solusi yang tepat tanpa harus membebani aparatur sipil negara (ASN).
Edi Basri menanggapi rencana Gubernur Wahid untuk memotong tunjangan kinerja (TPP) ASN sebagai salah satu solusi. Ia menegaskan bahwa pemotongan TPP sebaiknya tidak dilakukan, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
"ASN juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, jadi sebaiknya TPP tidak dipotong," ujarnya di DPRD Riau 13 Maret 2025.
Sebagai alternatif, Edi Basri menyarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki. "Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya mengevaluasi aset yang tidak terpakai, seperti mobil dinas. Aset-aset tersebut bisa dijual atau disewakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita juga punya banyak aset lainya yang potensial, itu yang harus dimaksimalkan untuk menambah pemasukan," jelasnya.
Selain itu, politisi Gerindra ini juga menyarankan agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, terutama yang memiliki nilai profit tinggi. Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut tidak boleh mengganggu kinerja aparatur pemerintah.
"Kolaborasi dengan perusahaan bisa dilakukan, tapi jangan sampai menyentuh atau membebani aparatur kita," tambahnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Edi Basri meyakini bahwa pemerintah daerah bisa mengatasi masalah defisit anggaran tanpa harus mengurangi kesejahteraan ASN. Ia berharap Gubernur Wahid dan jajarannya dapat segera mengambil tindakan strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah.(***)