PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi II DPRD Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa dirinya menolak kebijakan moratorium dan pembatasan ekspor kelapa.
Penolakan ini sekaligus klarifikasi terkait pemberitaannya yang mendukung pembatasan ekspor menyusul polemik yang melibatkan PT Sambu Group beberapa waktu lalu.
Ikbal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo), menyampaikan bahwa perjuangannya selama ini justru agar moratorium tidak diberlakukan, karena hal itu dinilai akan merugikan petani.
"Jika moratorium ekspor kelapa dilakukan, petani akan kembali kesulitan seperti dulu. Puluhan tahun mereka hidup susah karena harga kelapa yang sangat rendah. Banyak kebun rusak karena petani tidak mampu melakukan perawatan," kata Ikbal kepada liputanoke.com, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, saat ini harga kelapa dunia tengah meningkat dan permintaan global sedang tinggi. Ini merupakan momentum bagi petani untuk merasakan kesejahteraan setelah sekian lama terpuruk.
"Mustahil saya mendukung pembatasan ekspor di saat petani baru saja menikmati keuntungan dari harga yang tinggi," ujarnya.
Namun demikian, Ikbal menyampaikan bahwa jika pemerintah tetap ingin menerapkan moratorium, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memastikan harga kelapa di tingkat petani tidak anjlok, minimal di angka Rp5.000 per butir. Selain itu, peningkatan hasil produksi harus dibarengi dengan kesiapan industri kelapa dalam negeri menyerap hasil panen petani.
"Industri dalam negeri harus punya kewajiban menyerap kelapa petani jika ekspor dibatasi. Kalau tidak, petani akan kembali menjadi korban," jelasnya.
Terkait kebijakan hilirisasi kelapa, menurut Ikbal harus mendukung terhadap pembangunan industri, namun tetap menekankan pentingnya memperhatikan harga pokok produksi (HPP) di tingkat petani.
"Kalau pembeli dari luar negeri saja berani membayar mahal, artinya mereka sudah menghitung keuntungan. Harusnya industri dalam negeri juga bisa melakukan hal yang sama," tambahnya.
Ikbal menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dirinya berdiri di pihak petani yang telah lama menderita.
"Intinya saya tidak mendukung pembatasan ekspor dan moratorium karena petani sudah puluhan tahun menderita baru berapa bulan menikmati tapi sudah dimoratorium. Dan industri kelapa pun sudah kaya raya," pungkasnya.*****