PEKANBARU, LIPO - Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau yang digelar di Hotel Grand Suka, Pekanbaru, pada Senin 23 Juni 2025, menetapkan Ikbal Sayuti sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau. Muswilub ini digelar atas mandat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dan dihadiri sejumlah pengurus pusat.
Ikbal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muswilub tersebut dan mengaku siap mengemban amanah sebagai ketua DPW.
"Saya berterima kasih kepada formatur yang telah mengamanahkan jabatan ini kepada saya. Insyaallah, amanah ini akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab," ujar Ikbal dalam keterangannya kepada awak media, Selasa 24 Juni 2024.
Terkait adanya penolakan dari sebagian pihak, Ikbal menyebut hal tersebut sebagai dinamika biasa dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa Muswilub ini dilakukan sesuai mekanisme partai.
"Memang ada beberapa pengurus DPC yang tidak hadir, meskipun sebelumnya mereka sudah diundang dan menyatakan siap hadir. Soal ketidakhadiran mereka, saya tidak tahu pasti alasannya," kata anggota DPRD Riau ini.
Setelah Surat Keputusan (SK) penetapan dari DPP diterbitkan, Ikbal berencana mengajak semua pihak, termasuk pengurus DPC yang tidak hadir atau tidak mendukung, untuk duduk bersama.
"Kita akan merapatkan barisan, menyamakan persepsi. Muswilub ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi ruang kaderisasi untuk PPP yang lebih baik," tegasnya.
Ikbal menargetkan perbaikan PPP di Riau, salah satunya dengan meningkatkan jumlah kursi di DPRD Riau dari satu menjadi lima pada Pemilu 2029.
Sementara itu, Ketua Panitia Muswilub PPP Riau, Dedi Putra, menyatakan bahwa Muswilub telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan partai dan merupakan amanah langsung dari DPP.
"Pak Ikbal Sayuti terpilih sebagai ketua DPW berdasarkan hasil rapat formatur. Muswilub ini dilaksanakan bukan tiba-tiba, tetapi bermula dari mosi tidak percaya pengurus dan ketua DPC terhadap Syamsurizal," jelas Dedi.
Menurutnya, setelah penunjukan Afrizal Hidayat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW, proses konsolidasi internal tidak berjalan optimal. Hal ini mendorong delapan DPC menandatangani usulan kepada DPP untuk mengevaluasi kepengurusan dan melaksanakan Muswilub.
"Awalnya sembilan DPC menyatakan setuju dan siap hadir. Namun pada hari pelaksanaan, beberapa di antaranya tidak datang karena diduga mendapat intimidasi," ujar Dedi.
Tiga DPC yang secara tegas menolak Muswilub adalah Pelalawan, Kuansing, dan Kampar. Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pelaksanaan Muswilub tetap sah karena berdasarkan arahan resmi dari Plt Ketua Umum DPP PPP.
"Kami menyayangkan ada pihak yang meragukan keabsahan Muswilub, padahal surat dari Plt Ketum dan Wakil Sekretaris Jenderal sangat jelas," tambahnya.
Dedi juga membantah tudingan bahwa Muswilub ini berkaitan dengan persiapan Muktamar PPP dan dukungan terhadap calon tertentu.
"Kalau memang ada yang menolak, silakan ajukan ke Mahkamah Partai. Kita uji legalitasnya di sana," katanya.
Sementara itu, pengurus harian DPW PPP Riau, Irsyadul Ibad, menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi adalah hal wajar. Namun, ia berharap seluruh pihak bisa kembali bersatu usai Muswilub.
Seperti diketahui, kubu Afrizal Hidayat yang masih mengklaim sebagai kepengurusan sah PPP Riau, menolak pelaksanaan Muswilub dan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai karena menganggap proses tersebut tidak konstitusional.*****