PEKANBARU, LIPO - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau kian memanas pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar sejumlah pengurus dan DPC PPP se-Riau di salah satu hotel di Pekanbaru. Dalam Muswilub tersebut, anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, ditunjuk sebagai ketua pengurus baru.
Namun, pengurus PPP Riau yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Afrizal menolak hasil Muswilub tersebut. Mereka menilai Muswilub tidak sah dan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Afrizal menyatakan pihaknya akan melaporkan hasil Muswilub ke Dewan Pertimbangan PPP karena menilai pelaksanaannya tidak sesuai mekanisme organisasi.
Di sisi lain, kubu pendukung Ikbal Sayuti menyebut Muswilub sah karena dilaksanakan atas perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Menanggapi konflik tersebut, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau, Agung Wicaksono, S.IP., MPA., Ph.D, mengatakan bahwa dinamika seperti ini merupakan hal yang lazim terjadi dalam partai politik, terutama dalam sistem multipartai seperti di Indonesia.
"Ini mencerminkan tantangan dalam pelembagaan partai. Muswilub idealnya menjadi forum demokrasi internal yang memperkuat legitimasi dan konsolidasi kepemimpinan. Namun, jika prosesnya tidak inklusif atau dipersepsikan tidak sesuai prosedur, maka konflik mudah muncul," ujar Agung kepada LIPUTANOKE.COM, Rabu 25 Juni 2025.
Menurut Agung, persoalan ini bukan sekadar soal prosedur teknis, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik kepentingan antar faksi dalam partai, baik dalam hal posisi, pengaruh, maupun kendali terhadap struktur organisasi.
“Ketika saluran dialog internal melemah, maka konflik mudah mencuat ke permukaan dan berisiko melebar,” tambahnya.
Ia menilai PPP sebagai salah satu partai tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga soliditas dan marwah politiknya. Konflik internal ini seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan titik perpecahan.
“PPP harus mengedepankan musyawarah, disiplin organisasi, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok,” ujarnya.
Agung menegaskan, momen ini menjadi ujian penting bagi PPP untuk memperkuat persatuan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Target jangka pendeknya jelas kembali ke Senayan. Tapi itu hanya bisa tercapai jika PPP mampu menyelesaikan konflik internal secara dewasa dan demokratis,” tutupnya.
Berdasarkan informasi yang beredar Muswilub ini digelar untuk menggalang dukungan kepada salah satu calon ketua umum dalam Muktamar PPP dikabarkan akan digelar pada September 2025.*****