PEKANBARU, LIPO - DPRD Provinsi Riau secara resmi menerima seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada aksi demonstrasi, Senin 1 September 2025. Aspirasi tersebut diserahkan kepada DPR dan Presiden.
Penyerahan aspirasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua DPRD Budiman Lubis, serta beberapa anggota DPRD Riau lainnya.
Dalam kesempatan itu, Parisman Ihwan menegaskan, bahwa DPRD Riau memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyalurkan suara mahasiswa sebagai representasi rakyat Riau.
"Sebagai perwakilan rakyat, kami bertanggung jawab meneruskan seluruh aspirasi ini ke DPR RI. Bahkan, ada beberapa aspirasi yang juga akan kami sampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Iwan Fatah ini, Kamis 4 September 2025.
Selain itu, isu-isu yang sifatnya lokal dan menjadi kewenangan DPRD Provinsi Riau, Iwan memastikan akan menjadi agenda prioritas, dan pihaknya akan melakukan transparansi, supaya bisa dikawal bersama.
Iwan Fatah juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai sangat tertib dan menjunjung tinggi nilai kemelayuan. Menurutnya, aksi yang digelar kemarin berjalan damai tanpa sedikit pun menimbulkan tindakan anarkis.
“Kami bangga melihat mahasiswa Riau mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai. Ini membuktikan bahwa mahasiswa kita sangat menjunjung tinggi sifat-sifat kemelayuan. Bahkan, aksi damai ini juga mendapat apresiasi dari berbagai daerah,” tambah Iwan Fatah.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa antara lain:
1. Mendesak reformasi total penegakan hukum di Indonesia.
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri dan melakukan reformasi institusi Polri.
3. Menolak dan mendesak pembatalan tunjangan DPR RI yang dinilai membebani keuangan negara.
4. Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN dan APBD.
5. Mendesak DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit APBD Riau.
6. Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga pemerintahan.
7. Mendesak perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Mendesak pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok.
9. Mendesak pembebasan aktivis Riau, Khariq Anhar, yang sekarang ditahan oleh polisi.
10. Mendesak pemerintah daerah dan pusat lebih serius memperhatikan persoalan lingkungan hidup di Riau, khususnya soal karhutla.*****