PEKANBARU, LIPO - Puluhan tenaga honorer berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mendatangi DPRD Provinsi Riau, Selasa 30 September 2025.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau, perwakilan honorer TMS menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Gubernur Riau segera memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memverifikasi dan memutakhirkan data honorer TMS di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami ingin status kami jelas. Verifikasi dari BKD sangat penting agar kami tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” ujar Zali, honorer TMS dari Diskominfotik Riau.
Kedua, mereka mendesak pemerintah provinsi menjalin komunikasi politik dengan Kementerian PAN-RB guna memperjuangkan regulasi atau payung hukum yang bisa melindungi honorer TMS.
Ketiga, para honorer menolak adanya pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer TMS, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Keuangan yang menegaskan tidak boleh ada honorer yang dirumahkan.
“Kami memohon agar tidak dirumahkan. Presiden dan Menteri Keuangan sudah menegaskan itu. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” tambah Zali.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyatakan pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari Kementerian PAN-RB.
“Kami akan segera menggelar rapat bersama BKD dan para sekretaris OPD untuk membahas persoalan ini. Mereka yang TMS sudah masuk dalam data base, hanya saja ikut mekanisme CPNS dan tidak lulus. Siang ini kami akan menerima mereka di ruang Sekdaprov,” ujar Syahrial usai paripurna, Senin 6 Oktober 2025.
Menurut Syahrial, kebijakan pusat akan menjadi acuan bagi Pemprov Riau dalam mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga memastikan bahwa komunikasi dengan instansi terkait di Jakarta terus dibangun.*****