PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Abdullah, meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Riau.
Evaluasi ini penting karena sebagian besar BUMD dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Alih-alih bisa menambah PAD untuk meningkatkan perekonomian daerah, justru sebaliknya hanya membebani APBD, bahkan ada BUMD yang cuma jadi benalu.
Abdullah menyebutkan, berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, sekitar 60 persen BUMD di Indonesia minim kontribusi dan justru membebani anggaran daerah termasuk Riau.
“Sebagian besar BUMD kita kondisinya tidak sehat. Ada yang memiliki utang dan bahkan sampai merumahkan karyawan,” ujar Abdullah, Rabu 21 Januari 2026.
Ia menegaskan, kinerja direksi harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemajuan BUMD. Karena itu, ia meminta agar pimpinan BUMD diisi oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.
"Penempatan direksi yang tepat akan mampu memperbaiki kinerja perusahaan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Riau," ujarnya.
“Karena tujuan BUMD ini kan untuk mendorong ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Kalau tidak dikelola dengan baik, justru jadi beban,” timpalnya.
Politisi PKS ini berharap langkah evaluasi tersebut dapat segera dilakukan oleh kepala daerah agar BUMD benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.*****