PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyoroti anomali data dalam rapat koordinasi yang membahas pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat yang menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini bertujuan untuk mengukur kondisi riil ekonomi Riau serta mencari keselarasan data antara pusat dan daerah, Kamis 11 Juni 2026.
Edi Basri mengungkapkan kekesalannya karena ditemukan ketidaksesuaian antara data pertumbuhan penerimaan pajak versi DJP dengan komponen pajak daerah. Menurutnya, terjadi anomali ketika penerimaan pajak secara nasional meningkat, namun pajak untuk daerah tidak mengalami kenaikan.
"Berarti untuk DJP-nya meningkat, tetapi komponen untuk daerahnya tidak meningkat. Ini kita cari anomalinya di mana supaya kita bisa menemukan data yang clear," ujar Edi dalam rapat tersebut.
Ia memberikan contoh konkret, seperti peningkatan ekspor yang mencapai 2 juta ton tidak diikuti oleh kenaikan pajak air permukaan. Hal serupa juga terjadi pada komponen PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2 dan PBB 5 yang seharusnya menjadi bagian dari pajak daerah.
"Sisi lain, kita tadi meminta BPS memaparkan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan PDRB kita agak paradoks. PDRB kita termasuk besar, tetapi pertumbuhan ekonomi kita kecil," tegasnya.
Edi menambahkan, secara ekonomi, Riau berada di peringkat kedua se- Sumatera dan peringkat enam secara nasional. Namun, inflasi daerah, terutama pada komoditas beras, dinilai sedikit mengganggu. Ia mencatat bahwa Riau baru mampu memenuhi 20 persen kebutuhan beras, sisanya harus didatangkan dari luar.
"Petani kita harus kita dorong lagi supaya meningkatkan produktivitas padinya. Yang kedua adalah dari segi minyak goreng juga harus terpenuhi, dan paling penting menjaga stabilitas harga kelapa sawit, karena 61 persen petani sawit adalah petani mandiri," jelasnya.
Menanggapi wacana hilirisasi sawit untuk pemenuhan minyak goreng yang menjadi penyumbang inflasi daerah, Edi Basri mendorong percepatan pembentukan tim. Untuk itu Ia meminta Biro Ekonomi segera membentuk tim untuk mendirikan BUMD baru atau memperluas kegiatan usaha BUMD yang sudah ada.
"Ini sangat membantu sekali dalam menjaga stabilitas ekonomi kita di daerah. Kita percepat pelaksanaannya," tegasnya.
Selain itu, politisi Gerindra ini juga menyoroti anomali lain terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Menurutnya, meskipun produksi dan ekspor sawit Riau sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia terus meningkat, justru terjadi penurunan pada DBH sawit.
"DBH Sawit ini memang perlu kami pertajam analisanya dan koordinasi ke Menteri Keuangan. Di PP itu kan bagian daerah itu 4 persen. Dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, tapi justru terjadi penurunan di DBH sawit," ujarnya.
Ia menegaskan perlunya rekonsiliasi data untuk memastikan DBH sawit meningkat ke depannya.*****