PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau berlangsung sesuai aturan. Ia menegaskan, tidak ada lagi praktik titipan maupun intervensi dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Penegasan tersebut disampaikan Eet usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Ombudsman.
"Sudah jelas pesan Pak Gubernur dan Pak Plt Gubernur, yang namanya titipan dan intervensi itu tidak ada lagi. Regulasi sekarang sudah berbeda dibandingkan 20 tahun lalu," kata Eet, Senin 29 Juni 2026.
Meski demikian, menurut Eet, pelaksanaan SPMB masih ditemukan persoalan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Akibatnya, banyak orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.
"Yang lagi ramai itu SMA-SMA yang populer seperti SMA Negeri 8, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 5. Semua wali murid ingin anaknya bersekolah di sana," ujarnya.
Komisi V DPRD Riau, lanjut Eet, mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah lainnya agar pemerataan pendidikan dapat terwujud. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah mengembangkan sejumlah sekolah unggulan dengan kekhasan tertentu, seperti sekolah berbasis pertanian, perikanan, dan perkebunan di beberapa kabupaten dan kota.
Namun, ia menilai masih banyak orang tua yang punya anggapan bahwa hanya sekolah favorit yang mampu memberikan pendidikan berkualitas.
"Hari ini wali murid belum memahami tujuan pendidikan yang dibangun pemerintah provinsi. Ketika anaknya tidak diterima di sekolah favorit, mereka tidak mau bersekolah di tempat lain. Padahal seharusnya orang tua memberikan pemahaman kepada anak bahwa semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama," katanya.
Ia menjelaskan, perbedaan antarsekolah umumnya hanya terletak pada fasilitas penunjang, seperti laboratorium, maupun reputasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sementara dari sisi tenaga pendidik, menurutnya, kualitas guru relatif sama karena telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi.
Politisi Golkar ini juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tetap menjalankan proses SPMB secara objektif sesuai ketentuan, meskipun di lapangan terdapat berbagai bentuk tekanan dari sejumlah pihak.
"Kami mengingatkan kepala sekolah agar tetap objektif. Memang ada berbagai tekanan, baik dari media, LSM, maupun pihak-pihak lain. Tetapi proses penerimaan siswa harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku," tegasnya.
Terkait kuota yang belum terpenuhi, terutama pada jalur prestasi, Eet mengatakan pengisiannya akan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan masing-masing kepala sekolah sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau memang masih ada kuota yang kosong, nanti akan dikoordinasikan oleh dinas bersama kepala sekolah untuk diisi sesuai aturan. Itu menjadi mekanisme internal mereka," pungkasnya.*****