PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau optimistis penerimaan Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan minyak dan gas bumi dapat membantu memperkuat kondisi keuangan daerah. Hingga Mei 2026, realisasi lifting minyak di Riau dinilai masih berada pada jalur yang positif meski sempat terkendala gangguan operasional.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan optimisme tersebut diperoleh setelah pihaknya menggelar rapat bersama SKK Migas, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan EMP Group untuk membahas perkembangan lifting minyak di Provinsi Riau, Senin 29 Juni 2026.
"Kami menanyakan progres eksplorasi minyak di Riau karena itu akan berpengaruh langsung terhadap lifting dan penerimaan daerah dari PI. Alhamdulillah, sampai Mei progresnya cukup baik, meskipun sempat ada kendala akibat gangguan listrik PLN dan insiden pada pipa minyak. Namun, persoalan itu sudah selesai," kata Edi Basri.
Menurutnya, pada awal Juni dana PI diperkirakan mulai ditransfer dengan nilai sekitar US$60 juta. Dana tersebut nantinya dibagi masing-masing 50 persen untuk Pemerintah Provinsi Riau dan 50 persen untuk kabupaten/kota penghasil migas.
Edi berharap target penerimaan PI yang dipatok dalam APBD Riau 2026 sebesar sekitar Rp500 miliar dapat tercapai, bahkan berpotensi meningkat.
"Kita ingin menghilangkan kekhawatiran seperti yang terjadi pada 2024, ketika terjadi defisit karena estimasi penerimaan PI terlalu tinggi. Tahun ini targetnya sekitar Rp500 miliar dan mudah-mudahan bisa tercapai, bahkan kalau memungkinkan bisa lebih besar," ujarnya.
Politisi Gerindra ini menjelaskan dana PI setiap bulan langsung ditransfer kepada PT Riau Petroleum sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola PI. Selanjutnya dana tersebut akan disetorkan ke kas daerah dalam bentuk dividen.
Karena itu, Komisi III DPRD Riau mendorong agar seluruh penerimaan PI dapat dimaksimalkan untuk memperkuat APBD Provinsi Riau.
"Kami berharap dana PI ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbesar kemampuan fiskal daerah. APBD kita saat ini memang sedang kita perjuangkan agar semakin kuat. Target kami, pada 2027 APBD Riau bisa menembus dua digit atau lebih dari Rp10 triliun," katanya.
Selain membahas PI, Komisi III juga meminta keterbukaan informasi mengenai biaya produksi migas yang dikeluarkan PHR. Menurut Edi, besaran biaya produksi akan mempengaruhi laba perusahaan yang pada akhirnya berdampak terhadap besaran PI yang diterima daerah.
"Kami ingin mengetahui apakah biaya produksi yang dikeluarkan sudah efisien. Karena semakin besar biaya, tentu laba akan berkurang dan itu juga berpengaruh terhadap dividen maupun PI yang diterima daerah," jelasnya.
Untuk itu, DPRD Riau berencana meminta hasil audit biaya operasional PHR kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bahan evaluasi.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga membahas sejumlah kendala yang dihadapi perusahaan migas saat melakukan eksplorasi di Riau. Di antaranya persoalan perizinan kawasan hutan, pembebasan lahan, hingga penolakan dari sebagian kelompok masyarakat.
Edi menegaskan DPRD siap membantu menjembatani komunikasi dengan masyarakat agar target peningkatan produksi minyak nasional dapat tercapai.
"Kita ingin mendukung target pemerintah pusat. Kalau produksi minyak meningkat, bukan hanya PI yang bertambah, tetapi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah juga akan ikut meningkat," pungkasnya.*****