PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau kembali mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dalam mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp8,2 triliun. Evaluasi tersebut dilakukan menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 serta APBD Perubahan 2026.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini baru mencapai sekitar 51,1 persen. Seharusnya memasuki pertengahan tahun, idealnya capaian penerimaan sudah berada di kisaran 60 persen.
“Target kita untuk APBD murni 2026 kan Rp8,2 triliun. Ini tentu kita evaluasi dengan sisa waktu sekitar lima sampai enam bulan. Idealnya presentasinya sudah mencapai 60 persen, tapi per hari ini baru 51,1 persen,” kata Edi usai rapat dengan Bapenda, Kamis 13 Agustus 2026.
Meski demikian, Edi menyebut pihaknya masih optimistis target penerimaan dapat ditingkatkan hingga akhir tahun. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah optimalisasi penerimaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk sektor yang selama ini realisasinya masih rendah.
Ia mencontohkan salah satu sektor yang ditargetkan PT Riau Petroleum sekitar Rp500 miliar, namun hingga kini baru memberikan kontribusi sekitar Rp38 miliar.
Di sisi lain, terdapat sektor yang menunjukkan peningkatan, salah satunya PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Menurut Edi, penerimaan dari sektor tersebut sebelumnya hanya ditargetkan sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, namun kini telah memberikan setoran sekitar Rp20 miliar.
“Ini terjadi karena ada perolehan dari aktivitas Aryaduta. Kemarin sudah kembali kontraknya, sementara ini masih persewaaan sekitar empat sampai enam bulan,” ujarnya.
Selain BUMD, Komisi III juga melihat potensi besar dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Edi mengatakan masih terdapat sejumlah transaksi penjualan bahan bakar di Riau yang pajaknya belum disetorkan kepada pemerintah daerah.
“Ini yang sedang kita kejar. Potensinya hampir lebih kurang Rp100 miliar lebih,” katanya.
Menurut Edi, terdapat pula sejumlah wajib pungut (Wapu) penjual bahan bakar yang beroperasi di Riau namun sebelumnya belum melakukan pembayaran pajak di daerah tersebut. Ia menyebut jumlah Wapu yang telah terdata dan mulai melakukan pembayaran pajak di Riau terus bertambah.
“Dari sebelumnya 19 Wapu, sudah menjadi 25 dan akan masuk 26 Wapu penjual minyak di Riau yang akan membayar pajak di Riau. Artinya, wajib pungutnya meningkat dan potensinya juga meningkat,” jelasnya.
Edi menambahkan, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga masih relatif stabil dan meningkat. Terlebih dengan adanya program pemutihan denda pajak kendaraan selama Agustus, penerimaan harian bahkan disebut bisa mencapai Rp9 miliar.
Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap PAD Riau tetap terbatas karena porsi penerimaan yang menjadi kewenangan provinsi hanya sekitar 30 persen.
“Dengan kebutuhan kita, satu hari paling tidak kita bisa memperoleh Rp4 sampai Rp5 miliar, baru aman dalam kas kita. Karena kebutuhan wajib kita sekitar Rp250 miliar per bulan, sementara pendapatan rata-rata dari Bapenda masih terjadi deviasi sekitar Rp3 miliar per bulan,” ungkapnya.
Sektor lain yang juga menjadi perhatian adalah pajak air permukaan. Edi mengakui penerimaan dari sektor ini masih belum maksimal dan berada di bawah target.
Menurutnya, salah satu kendala adalah belum optimalnya kerja satuan tugas (Satgas) dalam melakukan pengawasan serta pengukuran penggunaan air oleh perusahaan. Selain itu, ditemukan persoalan teknis seperti alat ukur yang rusak serta adanya pipa yang tidak terdeteksi karena berada di lokasi tersembunyi.
“Sekarang kita sedang melakukan model sistem apa yang terbaik untuk melakukan pengukuran pemakaian air oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kerja Satgas ini bisa maksimal dalam beberapa bulan ke depan, insyaallah penerimaannya bisa meningkat,” katanya.
Dengan berbagai potensi tersebut, Edi menilai target PAD Rp8,2 triliun masih mungkin dikejar. Namun, secara moderat, pihaknya memperkirakan realisasi akhir tahun berpotensi berada di bawah Rp8 triliun.
“Intinya begini, target Rp8,2 triliun itu optimisme masih bisa tercapai. Tapi secara moderat mungkin angkanya di bawah Rp8 triliun,” pungkas polisi Gerindra ini.*****