PEKANBARU, LIPO - Kabar baik datang untuk masyarakat Rokan Hulu (Rohul). Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mengungkapkan bahwa usulan peningkatan status jalan di Rohul menjadi jalan nasional hampir terwujud.
"Alhamdulillah, kemarin kami sudah berkoordinasi ke Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional. Mereka mengatakan Insya Allah jalan nasional 27 KM Rohul akan disetujui, tinggal menunggu SK-nya keluar," ujar Budiman Lubis baru-baru ini.
Menurutnya, peningkatan status jalan ini akan sangat menguntungkan masyarakat karena anggarannya nanti berasal dari pusat. Termasuk perawatan jembatan-jembatan yang selama ini menjadi beban daerah.
"Kalau jalan nasional, anggarannya dari pusat. Yang penting kita kejar dulu SK-nya. Kalau ini lewat, ya 2032. Belum tentu kita bisa menjawab lagi nanti," jelasnya.
Budiman menyebutkan, dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari Pemprov Riau, Kabid Bina Marga, PUPR Rohul, pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Demokrat, serta Bupati. Ia juga menyebut sudah menjemput tokoh Golkar untuk bersama-sama mengawal proses ini.
"Yang di Sumatera Utara belum memenuhi syarat, badan jalannya masih kecil. Tapi yang saya utamakan Rohul, karena di situ belum ada jalan nasional. Itu sudah prestasi luar biasa," tambahnya.
Jika terealisasi, total jalan nasional yang akan dibangun mencapai lebih kurang 300 km, termasuk sambungan dari Pesembangunan ke perbatasan Riau, hingga Gunung Tua, Kota Melawas, dan Sibukuan.
"Jadi nanti tidak hanya jalan, tapi ada juga jembatan. Seperti jembatan Ujung Batu yang sudah tua itu nanti menjadi tanggung jawab nasional," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal kerusakan Jembatan Ujung Batu, Budiman memastikan saat ini perbaikan sedang berjalan. Dua pilar jembatan sedang dikerjakan.
"Itu bukan kerusakan baru, tapi sudah ada tanda-tanda merusak. Saya sudah minta tahun 2025 kemarin, dan sekarang sedang dikerjakan. Biar tidak mendadak seperti kemarin, kita siapkan payung sebelum hujan," kata politisi Gerindra.
Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah, camat, dan masyarakat agar mengawasi aktivitas penambangan pasir di sekitar jembatan.
"Tolong diawasi masyarakat yang mengambil pasir. Sebenarnya tidak salah, tapi harus ditentukan lokasinya. Kalau bisa di hilir, jangan di hulu. Sayang kalau jembatan runtuh, mau lewat mana nanti,"harapnya.
Budiman menegaskan, perbaikan jembatan ini sudah masuk anggaran, bukan anggaran darurat.
"Sudah dianggarkan, bukan darurat," tutupnya.*****
GoogleNews
