PEKANBARU, LIPO - Mantan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, meminta aparat penegak hukum serius menangani persoalan kelangkaan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya solar di Riau.
Hal itu disampaikan Edy Natar saat rapat bersama Komisi IV DPRD Riau yang dihadiri unsur Forkopimda, BPH Migas, dan tokoh masyarakat terkait kelangkaan solar, Selasa 23 September 2026.
Menurut Edy, dari pembahasan dalam rapat tersebut terlihat bahwa stok BBM sebenarnya masih mencukupi. Namun, di lapangan tetap terjadi kelangkaan dan perbedaan harga. Ia menilai kondisi tersebut membuka peluang terjadinya kecurangan dan permainan untuk mendapatkan keuntungan.
"Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia," kata Edy.
Edy mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Menurutnya, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan instansi terkait harus bersama-sama mengawasi distribusi BBM.
Ia bahkan meminta pimpinan aparat di Riau dievaluasi jika tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kalau dia nggak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau. Kalau nggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau," tegasnya.
Edy menilai Kapolda dan Pangdam merupakan pejabat yang ditunjuk oleh institusi masing-masing untuk menjalankan tugas di Riau. Karena itu, menurutnya, persoalan yang terjadi di daerah harus dapat ditangani dengan serius.
"Saya mantan Danrem. Dia ditunjuk dari Mabes TNI ke sini untuk melaksanakan tugas. Ditunjuk dari Mabes Polri untuk melaksanakan tugas. Nggak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah aja dari Riau," ujarnya.
Edy menegaskan, persoalan kelangkaan dan distribusi BBM harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak terus dirugikan.*****