JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi makin melebar. Pada Rabu (11/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi sekaligus terkait perkara tersebut.
Ketiga saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd, inisial WS dari PT Pertamina EP, dan inisial MJ dari Pemerintah Kota Bekasi.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, periode tahun 2009 hingga 2024 — atau selama 15 tahun.
Ini bukan pemeriksaan biasa. Untuk pertama kalinya dalam perkara ini, Kejagung memeriksa tiga sisi KSO dalam satu hari yang sama. Dimana, Pemkot Bekasi adalah pemegang saham Perseroda. Inisial MJ sebelumnya juga sudah diperiksa pada Selasa (10/11/2026). Artinya, MJ diperiksa dua hari berturut-turut.
Pemeriksaan berulang ini menunjukkan keterangan MJ dinilai sangat penting. Penyidik diduga tengah mendalami bagaimana Pemkot Bekasi sebagai pemilik mengawasi Perseroda, siapa yang mengambil keputusan dalam KSO, dan apakah ada pembiaran terhadap penyimpangan.
Pertamina EP adalah operator dalam KSO. Sebelumnya, pada Rabu (4/11/2026), Kejagung sudah memeriksa saksi IS dari Pertamina EP. Kini giliran WS yang diperiksa.
Penyidik diduga menggali bagaimana mekanisme operasional KSO itu berjalan, mulai dari produksi, pembagian hasil, hingga pengelolaan keuangan KSO selama 15 tahun.
Yang menarik kali ini, karena Foster Oil & Energy Pte. Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Singapura.
Kehadiran saksi dari perusahaan asing ini mengindikasikan penyidik mulai menelusuri adanya pihak ketiga di luar Perseroda dan Pertamina EP yang ikut terlibat dalam skema KSO tersebut.
Apakah Foster Oil berperan sebagai mitra, perantara, konsultan, atau pihak yang menerima aliran dana dari KSO? Itu yang kini tengah didalami penyidik.
Dengan memeriksa ketiga sisi ini secara bersamaan, penyidik bisa mengkonfrontasi keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Apakah keterangan Pemkot, Pertamina EP, dan Foster Oil saling cocok atau justru saling bertentangan.
Perseroda ini dibentuk untuk mengelola Participating Interest (PI) 10 persen dari wilayah kerja migas di daerahnya. Tujuannya agar daerah penghasil migas ikut menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alamnya sendiri.
Dalam praktiknya, Perseroda tidak mengelola sendiri lapangan migas tersebut. Ia bekerja sama melalui skema KSO dengan operator berpengalaman, dalam hal ini PT Pertamina EP.
Skema KSO inilah yang kini dipersoalkan. Penyidik menduga ada penyimpangan dalam tata kelola KSO tersebut, mulai dari pembagian hasil, pengelolaan keuangan, hingga proses pengambilan keputusan yang diduga tidak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan merugikan keuangan negara/daerah.
Karena rentang waktunya sangat panjang, 2009 hingga 2024, penyidik harus menelusuri dokumen kontrak, laporan keuangan, hingga aliran dana selama belasan tahun, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke pihak ketiga.
“Kejaksaan Agung menegaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Rabu (11/11/26).
Keterangan ketiga saksi akan dikonfrontasi dengan dokumen kontrak KSO, laporan keuangan Perseroda, dokumen dari Pemkot Bekasi, dan dokumen dari Pertamina EP.
Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengumumkan nama tersangka baru maupun nilai kerugian negara dalam perkara ini.
Kejagung memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.*****
GoogleNews
.jpg)
