JAKARTA, LIPO - Penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel memasuki fase krusial.
Pada Selasa (10/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa 5 orang saksi sekaligus terkait perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 hingga 2020 yang berkaitan dengan PT CNI.
Kelima saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah inisial IMES dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), inisial ABF dari Kementerian ESDM, inisial PR dari Kementerian ESDM, inisial JC dari Kementerian ESDM, dan inisial DASW dari Kementerian Perhubungan.
Semuanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai keterangan seputar tata kelola komoditas nikel PT CNI.
Ini adalah pemeriksaan saksi terbanyak dalam satu hari untuk perkara nikel sejauh ini, sinyal bahwa penyidik mulai masuk ke jantung persoalan, bagaimana izin, verifikasi, dan pengiriman nikel bisa lolos dari pengawasan negara.
PT CNI adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan komoditas nikel di Indonesia.
Dalam perkara ini, Kejagung tidak mempersoalkan keberadaan perusahaan tersebut, melainkan tata kelola komoditasnya yakni bagaimana nikel yang diproduksi itu dicatat, diverifikasi, dilaporkan, hingga didistribusikan, baik untuk kebutuhan smelter dalam negeri maupun untuk ekspor.
Periode 2017-2020 menjadi periode yang sangat sensitif dalam industri nikel Indonesia. Pada masa itu, Indonesia sedang berada di masa transisi kebijakan besar: dari negara pengekspor bijih nikel mentah menjadi negara yang mendorong hilirisasi lewat pembangunan smelter.
Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, kewajiban pengolahan di dalam negeri, hingga kuota dan persetujuan ekspor membuat tata kelola komoditas nikel menjadi sangat kompleks dan rawan dimanipulasi. Di sinilah penyidik menduga terjadi penyimpangan.
Jika dirangkai, penyidikan Kejagung selama seminggu terakhir ini menunjukkan pola yang sangat sistematis. Penyidik membedah tiga mata rantai sekaligus:
1. Hulu: Izin dan RKAB — Kementerian ESDM
Kementerian ESDM memegang kunci utama. Setiap perusahaan tambang wajib memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui ESDM. RKAB inilah yang menentukan berapa banyak nikel yang boleh diproduksi, berapa kadarnya, dan ke mana nikel itu akan dijual.
Jika RKAB dimanipulasi, misalnya volume produksi dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya, atau kadar nikel dilaporkan lebih rendah, maka negara bisa kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti, hingga pajak.
Empat saksi dari ESDM yang diperiksa pada Selasa (10/11) diduga dimintai keterangan seputar proses persetujuan dokumen inilah.
2. Tengah: Verifikasi — PT Sucofindo
Pada Jumat (6/11/2026), penyidik telah memeriksa Sdr. DJ selaku Verifikator PT Sucofindo.
PT Sucofindo berperan sebagai surveyor independen yang memverifikasi kualitas dan kuantitas nikel sebelum dikirim. Jika verifikasi ini bisa dimanipulasi, maka nikel yang seharusnya tidak memenuhi syarat bisa tetap lolos, atau volume yang dikirim bisa berbeda dengan yang dilaporkan ke negara.
3. Hilir: Pengiriman dan Logistik — Kementerian Perhubungan
Satu saksi dari Kementerian Perhubungan, Sdri. DASW, juga diperiksa bersamaan.
Kemenhub berperan dalam pengawasan dokumen pelayaran, manifest kapal, hingga izin berlayar untuk pengangkutan nikel. Jika ada perbedaan antara dokumen ESDM, hasil verifikasi Sucofindo, dan realisasi pengiriman di pelabuhan, di sinilah ketidaksesuaiannya akan terlihat.
Dengan memeriksa ketiga mata rantai ini secara berurutan, penyidik berupaya membuktikan apakah ada kesengajaan untuk memanipulasi tata kelola komoditas nikel PT CNI pada 2017-2020.
Pemeriksaan 5 saksi ini tidak bisa dilepaskan dari penggeledahan besar pada Kamis (5/11/2026).
Sehari sebelum pemeriksaan verifikator Sucofindo, JAM PIDSUS menggeledah 6 lokasi di Jakarta terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta, total sekitar Rp11,8 miliar yang disimpan dalam beberapa koper dan tas di salah satu ruangan kantor, plus server, laptop, handphone, dan dokumen transaksi 5 perusahaan.
Meski perkara Sultra 2013-2025 dan perkara komoditas PT CNI 2017-2020 adalah perkara yang berbeda, keduanya menunjukkan satu benang merah yang sama: *tata kelola nikel Indonesia selama bertahun-tahun diduga dikelola dengan cara melawan hukum, dan Kejagung kini membongkarnya dari hulu hingga hilir.
Kejaksaan Agung menegaskan, pemeriksaan 5 saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.
Keterangan kelima saksi akan disandingkan dengan dokumen RKAB dan persetujuan produksi, laporan verifikasi Sucofindo, dokumen pengiriman dan pelayaran, dan dokumen yang disita dalam penggeledahan 5 November 2026
Kejagung juga menegaskan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Status kelima orang tersebut masih sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka dalam perkara PT CNI ini.
Ada tiga pertanyaan besar yang kini ditunggu jawabannya. Pertama, berapa kerugian negara?. Hingga kini Kejagung belum mengumumkan nilai kerugian negara dalam perkara komoditas nikel PT CNI 2017-2020. Dalam perkara nikel Sultra, kerugian negara masih dihitung auditor. Pola yang sama kemungkinan akan terjadi di perkara PT CNI.
Kedua, siapa yang akan jadi tersangka?. Apakah akan ada pejabat kementerian, pihak verifikator, atau pihak korporasi yang akan ditetapkan sebagai tersangka?
Dan ketiga, apakah akan ada penggeledahan lanjutan?. Setelah saksi dari kementerian diperiksa, bukan tidak mungkin penyidik akan melakukan penggeledahan di kantor-kantor terkait untuk mengamankan dokumen.
Kejagung memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.*****