JAKARTA, LIPO - Kasus korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.
Penetapan dilakukan Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat (6/11/2026). Kasus ini mencakup dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel di Sultra dalam kurun waktu panjang, 2013 hingga 2025.
Pengumuman itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tiga hari setelah penetapan tersangka, penyidik bergerak cepat. Pada Senin (9/11/2026), tim penyidik bersama Tim Forensik Digital menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK.
Penggeledahan menyasar Kantor PT ANI di Kendari dan di lokasi tambang Konawe Utara, Kantor PT KAA di Konawe Utara, Kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta Kantor PT AMID di Buton Tengah.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Penyidik juga mengamankan laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi untuk diperiksa secara forensik digital.
"Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ," tulis Kejagung dalam keterangan resminya.
Penyidikan ini bukan perkara singkat. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dengan persetujuan pengadilan negeri.
Fokus penyidikan mengarah pada proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses itu, PT BSJ diduga memanipulasi dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, AMDAL, hasil eksplorasi, hingga RKAB.
Dugaan yang lebih serius, PT BSJ disebut tetap menambang nikel meski IUP-nya telah berakhir pada 2015. Perpanjangan izin diduga dilakukan lewat skema suspend yang menyimpang, dengan melibatkan penyelenggara negara.
Tidak berhenti di situ, PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung. Hasil tambang itu kemudian dijual menggunakan dokumen IUP perusahaan, seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari PT BSJ kepada penyelenggara negara. Uang itu diduga diberikan agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Akibat rangkaian perbuatan tersebut, PT BSJ diduga meraup keuntungan, sementara negara mengalami kerugian keuangan. Saat ini Kejagung telah meminta penghitungan kerugian negara dan menerbitkan surat tugas ahli.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo Pasal 18 jo Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai primair. Selain itu, ada sangkaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, serta sangkaan alternatif Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 606 ayat (1).
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.*****
GoogleNews
