Geger! Pemerintah Dikabarkan Cabut Izin Konsesi RAPP, Seluruh Aktivitas Dihentikan

Jumat, 20 November 2026 | 11:02:10 WIB
Pemasangan Plang Pengumuman di Areal Konsesi RAPP/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas usaha di kawasan hutan Provinsi Riau. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal mencapai 338.536 hektare.

Selain mengambil tindakan tegas terhadap RAPP, Pemerintah melalui Satgas juga dikabarkan turut mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luar areal sekitar 42 hektare.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan dan aset negara yang dinilai bermasalah dalam pemanfaatannya.

Informasi yang diperoleh, Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan serius yang menjadi dasar pencabutan izin perusahaan tersebut. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin yang mencapai 541,46 hektare.

Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Selain itu, terdapat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan keputusan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan perizinan tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan. Tanggung jawab hukum serta kewajiban pemulihan lingkungan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menyasar aktivitas PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan indikasi PKS nonkebun miliknya menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berasal dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

Aktivitas PKS tersebut diduga ikut mendorong meluasnya perambahan hutan di kawasan sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.

Pemerintah kemudian melakukan penguasaan kembali terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL seluas sekitar 42 hektare.

Dampak kerusakan hutan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan persoalan tata kelola perizinan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem. Kebakaran gambut, perambahan, dan rusaknya kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon, hingga mempersempit ruang hidup satwa liar.

Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa penertiban harus diikuti dengan pemulihan lingkungan serta pengawasan berkelanjutan, khususnya di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi salah satu habitat penting gajah Sumatera.

Melalui Satgas PKH, pemerintah menyatakan akan terus memperkuat penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan berkeadilan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi hutan, menyelamatkan aset negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Satgas soal tindakan tegas terhadap dua perusahaan tersebut.*****

 

Terkini