Dulu Sulit Tersentuh Hukum, Aktivis Lingkungan Apresiasi Presiden Prabowo Cabut Izin Konsesi PT RAPP

Dulu Sulit Tersentuh Hukum, Aktivis Lingkungan Apresiasi Presiden Prabowo Cabut Izin Konsesi PT RAPP
Johny Setiawan Mundung/F: FB

PEKANBARU, LIPO - Pengamat perminyakan sekaligus aktivis lingkungan, Johny Setiawan Mundung, mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pencabutan izin tersebut dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat 20 November 2026. Areal kerja yang izinnya dicabut disebut mencapai 338.536 hektar di Provinsi Riau.

Johny mengaku bersyukur atas keputusan tersebut, dan menjadi langkah penting, terutama bagi masyarakat adat dan warga desa yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan.

Ia menilai keputusan pemerintah tersebut menunjukkan adanya keberanian mengambil tindakan terhadap perusahaan yang selama ini dinilai sulit tersentuh penegakan hukum.

"Sebagai masyarakat adat dan aktivis lingkungan, tentu kami bersyukur. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sudah lama masyarakat berharap ada tindakan nyata terhadap persoalan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan," ujarnya ketiak dihubungi lewat selulernya kepada LIPUTANOKE  Jumat 20 November 2026.

Johny juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya pernah terjadi di kawasan konsesi RAPP. Ia berharap persoalan itu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu perusahaan saja. Perusahaan lain yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.

Selain mengapresiasi pencabutan izin, Johny meminta pemerintah memastikan kawasan yang izinnya dicabut tidak kembali dikelola oleh perusahaan lain dengan pola pengelolaan yang sama.

Ia berharap lahan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat adat dan masyarakat desa yang selama ini merasa kehilangan akses terhadap tanah ulayat maupun wilayah kelola mereka.

"Kalau memang ada kebun sawit di kawasan hutan yang disita pemerintah, kami berharap bisa dikembalikan kepada masyarakat. Begitu juga kawasan yang selama ini ditanami akasia dan eukaliptus. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih," tegasnya.

Johny secara khusus mengingatkan pemerintah agar tidak membentuk perusahaan baru untuk mengambil alih pengelolaan lahan bekas konsesi RAPP.

Menurutnya, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengelola lahan tersebut dengan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Sejumlah tanaman itu seperti mangga, durian, aren, dan berbagai tanaman buah lainnya.

"Kami tidak ingin ada perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menanam tanaman yang bermanfaat secara ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis," katanya.

Lebih lanjut Johny juga menyoroti keberadaan tanaman akasia yang menurutnya telah menyebar ke sejumlah wilayah desa di Riau.

Ia menilai pola perkebunan monokultur akasia perlu dievaluasi karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Johny menjelaskan, akasia merupakan tanaman yang dapat menyebar melalui biji yang terbawa angin. Akibatnya tanaman tersebut bisa tumbuh di luar kawasan yang awalnya ditanami perusahaan.

Ia juga menyoroti penggunaan tanaman eukaliptus yang disebutnya bukan tanaman asli daerah setempat.

"Jangan sampai kawasan hutan kita hanya dipenuhi tanaman industri seperti akasia. Kita harus mengembalikan fungsi hutan dengan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekologis setempat," ungkapnya.

Johny berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan tanaman industri, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kemudian, Johny menyebut persoalan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi perusahaan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikannya, WALHI menemukan 38 perusahaan sektor kehutanan mengalami kebakaran di areal konsesinya selama Februari hingga Oktober 2026.

Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin RAPP, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran.

"Perusahaan yang tidak melanggar aturan tentu tidak perlu takut. Namun, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berlaku untuk satu perusahaan," ujarnya.

Johny kembali menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pencabutan izin tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak salah mengambil langkah dalam menentukan pengelolaan kawasan bekas konsesi.

"Terima kasih kepada Pak Prabowo. Kami berharap kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kawasan hutan kepada fungsi semula dan berikan hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum," tutupnya.*****

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Izin Usaha

Index

Berita Lainnya

Index