FITRA Riau dan WALHI Riau Dorong Perkuat Hak Komunitas, Jangan Biarkan Kebijakan Perhutanan Sosial Tanpa Dukungan Anggaran

Jumat, 20 November 2026 | 16:27:45 WIB
Forum diseminasi dan dialog multipihak bertajuk "Memperkuat Peran dan Hak Komunitas dalam Pengelolaan Hutan dan Kawasan Pesisir/ist

PEKANBARU, LIPO  - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau bersama WALHI Riau mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadikan penguatan pengelolaan hutan dan kawasan pesisir berbasis komunitas sebagai prioritas pembangunan daerah agar tidak berhenti pada regulasi tanpa dukungan anggaran.

Dorongan tersebut mengemuka dalam forum diseminasi dan dialog multipihak bertajuk "Memperkuat Peran dan Hak Komunitas dalam Pengelolaan Hutan dan Kawasan Pesisir: Temuan Kajian dan Agenda Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau" yang digelar pada 19 November 2026 di Hotel Pangeran bersama koalisi PWYP Indonesia.

FITRA Riau menilai kerangka kebijakan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Riau sebenarnya terus berkembang, tetapi belum diimbangi dengan keberpihakan anggaran yang memadai.

Analisis FITRA Riau mencatat bahwa sepanjang periode 2022–2026 rata-rata belanja subfungsi kehutanan hanya sekitar Rp17,6 miliar per tahun atau sekitar 0,17 persen dari total belanja daerah, dan pada APBD Murni 2026 turun lagi menjadi sekitar Rp2 miliar atau 0,02 persen dari total belanja daerah.

"Jangan sampai pemerintah memiliki regulasi yang semakin lengkap, tetapi anggaran untuk menjalankannya justru semakin kecil karena penguatan masyarakat sebagai pengelola hutan harus terlihat dalam APBD, bukan hanya dalam dokumen kebijakan," ujar perwakilan FITRA Riau, Tarmidzi.

FITRA Riau juga menyoroti besarnya biaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ketika bencana terjadi, dengan mencatat alokasi program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan di sejumlah OPD tahun 2026 sekitar Rp4,19 miliar, dana cadangan/darurat sekitar Rp31,6 miliar, serta bantuan Presiden Rp30 miliar untuk karhutla di Riau.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya menggeser pendekatan dari respons bencana menjadi investasi pencegahan, perlindungan ekosistem, serta penguatan kelembagaan komunitas di tingkat tapak.

Sementara itu, Eko Yunanda dari WALHI Riau menekankan pentingnya keadilan ekologis melalui tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan distribusi, serta tata konsumsi, sekaligus menyoroti tekanan ruang pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat serta praktik baik lokal seperti padi organik di Pulau Mendol, perlindungan padang lamun dan mangrove di Pulau Rupat, hingga lubuk larangan di Cipang.

Dari unsur pemerintah dan akademisi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau memaparkan pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial lewat Keputusan Gubernur Nomor 123/II/2026 yang kini mengarah pada kualitas pendampingan dan pengembangan usaha, sedangkan Mohamad Agar Kalipke dari Masyarakat Adat/Batin Sakai Tengonong menekankan pengakuan ruang hidup adat, dan M. Mardhiansyah dari Jurusan Kehutanan Universitas Riau mendorong pembagian peran lintas OPD.

Pada kesempatan yang sama, Edy Natar Nasution mendorong integrasi tata ruang darat dan laut serta audit izin ekstraktif, sementara FITRA Riau dan WALHI Riau mengingatkan agar rencana Propemperda 2027—seperti Perda Perhutanan Sosial, Perda Pengelolaan Mangrove, Perda Tanah Ulayat, dan Perda Lingkungan Hidup—dilengkapi roadmap, target jelas, serta skema pembiayaan lintas sumber termasuk DBH, pendanaan berbasis ekologi, dana karbon, dan CSR.

Melalui enam rekomendasi utama mulai dari integrasi anggaran lintas OPD hingga penguatan kapasitas dan ruang kelola masyarakat, FITRA Riau dan WALHI Riau berharap penguatan komunitas terwujud nyata dalam APBD dan memberi manfaat ekonomi serta ekologis bagi masyarakat Riau(****)

Terkini