Bagansiapiapi, Lipo-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Abdul Kosim mengkritik kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) mengingat Rohil salah satu daerah penyumbang minyak bumi terbesar.
"Pemerintah pusat harus meninjau ulang kebijakan pengurangan DBH ini terutama bagi daerah penghasil. Ini rasanya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Masa minyak Rokan yang bisa dikatakan turut membiayai program nasional tapi daerah penghasil sendiri tidak mendapatkan bagian setara," kata Abdul Kosim kepada wartawan di Bagansiapiapi, Selasa.
Padahal menurutnya dengan kondisi daerah saat ini masih memerlukan ketergantungan dana yang sangat besar untuk membiayai sejumlah infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.
Ia pun menilai sumber daya alam berupa Migas yang menjadi limpahan kekayaan daerah harus mampu memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
"Pemangkasan DBH yang juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Riau sangat berimbas pada melambatnya pembangunan karena banyak program yang terpaksa dihapus," ujar dia.
Seperti diketahui pada tahun ini APBD Rokan Hilir terpotong lebih dari Rp800miliar, akibatnya terjadi pengurangan hampir 50 persen dari anggaran yang sebelumnya telah sempat disahkan DPRD setempat.
Kerumitan terjadi pasca pengurangan DBH, dimana pemerintah daerah terpaksa meninjau ulang dan melakukan langkah rasionalisasi anggaran.
"Kami mendorong agar tidak ada lagi pemotongan DBH. Kasian sebagai daerah penghasil bila roda pembangunan tidak bergerak secara maksimal apalagi kita ketahui masih banyak daerah pesisir yang serba tertinggal dalam pembangunan. Itu semua tentu perlu dukungan anggaran yang sangat besar," katanya.(Lipo*10/Adv)
Ikuti LIPO Online di "Pemerintah pusat harus meninjau ulang kebijakan pengurangan DBH ini terutama bagi daerah penghasil. Ini rasanya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Masa minyak Rokan yang bisa dikatakan turut membiayai program nasional tapi daerah penghasil sendiri tidak mendapatkan bagian setara," kata Abdul Kosim kepada wartawan di Bagansiapiapi, Selasa.
Padahal menurutnya dengan kondisi daerah saat ini masih memerlukan ketergantungan dana yang sangat besar untuk membiayai sejumlah infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.
Ia pun menilai sumber daya alam berupa Migas yang menjadi limpahan kekayaan daerah harus mampu memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
"Pemangkasan DBH yang juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Riau sangat berimbas pada melambatnya pembangunan karena banyak program yang terpaksa dihapus," ujar dia.
Seperti diketahui pada tahun ini APBD Rokan Hilir terpotong lebih dari Rp800miliar, akibatnya terjadi pengurangan hampir 50 persen dari anggaran yang sebelumnya telah sempat disahkan DPRD setempat.
Kerumitan terjadi pasca pengurangan DBH, dimana pemerintah daerah terpaksa meninjau ulang dan melakukan langkah rasionalisasi anggaran.
"Kami mendorong agar tidak ada lagi pemotongan DBH. Kasian sebagai daerah penghasil bila roda pembangunan tidak bergerak secara maksimal apalagi kita ketahui masih banyak daerah pesisir yang serba tertinggal dalam pembangunan. Itu semua tentu perlu dukungan anggaran yang sangat besar," katanya.(Lipo*10/Adv)
GoogleNews
