Bengkalis, LIPO-Dampak rencana rasionaliasi atau pemotongan APBD 2016 sebesar 20 persen, memicu kekhawatiran terhadap nasib 160 orang petugas pemadam kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten Bengkalis. Apabila rasionaliasi terwujud, ancam petugas tersebut tak lagi bergaji.
Demikian disampaikan Kepala BPBD Damkar Kabupaten Bengkalis Moch. Jalal, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
"Memang saat ini belum dilakukan rencana rasionalisasi 20 persen itu, namun sangat khawatir jika rasionalisasi benar-benar diberlakukan. Jadi, bagaimana nasib ratusan petugas nanti," ungkapnya.
Jalal mengakui, hingga memasuki pertengahan September ini, hanya BPBD Damkar yang sama sekali belum menyerahkan laporan ke Bappeda terkait rencana rasionalisasi.
"Sekarang yang ada saja sudah sangat pas-pasan. Nah, kalau ada pemangkasan jelas sangat berpengaruh pada anggaran yang sudah ada. Informasi yang diterima hanya tinggal Kami yang belum menyerahkan laporan rasionalisasi itu ke Bappeda," katanya lagi.
Persoalan ini, Moch. Jalal juga sudah menyampaikan ke sejumlah pimpinan DPRD Bengkalis diantaranya Indra Gunawan "Eet" untuk mencari jalan ke luar.
Untuk diketahui, anggaran pada BPBD Damkar tahun anggaran 2016 berkisar Rp25 miliar. Alokasi gaji pokok 160 petugas Rp1,4 juta perbulan ditambah dengan uang lauk pauk menjadi Rp2,7 juta.(lipo*8)
Ikuti LIPO Online di Demikian disampaikan Kepala BPBD Damkar Kabupaten Bengkalis Moch. Jalal, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
"Memang saat ini belum dilakukan rencana rasionalisasi 20 persen itu, namun sangat khawatir jika rasionalisasi benar-benar diberlakukan. Jadi, bagaimana nasib ratusan petugas nanti," ungkapnya.
Jalal mengakui, hingga memasuki pertengahan September ini, hanya BPBD Damkar yang sama sekali belum menyerahkan laporan ke Bappeda terkait rencana rasionalisasi.
"Sekarang yang ada saja sudah sangat pas-pasan. Nah, kalau ada pemangkasan jelas sangat berpengaruh pada anggaran yang sudah ada. Informasi yang diterima hanya tinggal Kami yang belum menyerahkan laporan rasionalisasi itu ke Bappeda," katanya lagi.
Persoalan ini, Moch. Jalal juga sudah menyampaikan ke sejumlah pimpinan DPRD Bengkalis diantaranya Indra Gunawan "Eet" untuk mencari jalan ke luar.
Untuk diketahui, anggaran pada BPBD Damkar tahun anggaran 2016 berkisar Rp25 miliar. Alokasi gaji pokok 160 petugas Rp1,4 juta perbulan ditambah dengan uang lauk pauk menjadi Rp2,7 juta.(lipo*8)
GoogleNews
