Siak, LIPO-Wakil Bupati Alfedri pimpin Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan Kamis, (22/12/16).
Hadir dalam rapat tersebut, Mewakili kejaksaan Negeri Irvan, Kapolres Siak Restika Penenggolan, Ketua Pengadilan Negeri Abdul Kadir, Perwira Penghubung Sumarno, Pimpinan SKPD Kabupaten Siak dan para Camat se kabupaten Siak.
Dalam pemaparannya Alfedri menjelaskan, Ini merupakan Rapat terakhir tahun anggaran 2016, guna rapat ini tentunya untuk membahas dan mengevaluasi kinerja pada tahun 2016 dan terutama terkait dengan persiapan menghadapi natal dan tahun baru 2017.
"Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) cenderung meningkat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017 yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan Harga Kepokmas cenderung mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 3% dari sebelumnya. Makanya solusi yang kita upayakan adalah mengoptimalkan fungsi Tim Terpadu pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta pengawasan makanan/minuman kadaluarsa" jelasnya.
"Tolong dioptimalkan turun kelapangan untuk mengecek persediaan komoditas barang-barang di pasar, kemudian Pemantauan harga ketersediaan kepokmas ini bertujuan untuk terjadinya kestabilan harga, menghindari penimbunan, menghindari aksi boyong masyarakat dan menghindari aksi spekulan, nah untuk solusinya lakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait (Dinas Perhubungan) mengenai kelancaran distribusi daerah penghasil ke wilayah kabupaten siak dan koordinasi dengan dunia usaha (distributor) kepokmas untuk kelancaran dan ketersediaan stock barang" sambungnya.
Selain itu dalam rapat juga dibahas tentang pengamanan natal dan tahun baru 2017. terdapat 156 gereja yang akan merayakan kebaktian hari natal dan tahun baru 2017 dan Volume lalu lintas kendaraan orang dan barang meningkat dapat menyebabkan kecelakaan, kemacetan dan penumpukan orang dipelabuhan/terminal dan tempat-tempat perayaan hari natal dan tahun baru 2017.
Terkait hal tersebut Alfedri mengarahkan agar dilakukan koordinasi antara pihak gereja dengan UPIKA untuk pengamanan dan ketertiban pelaksanaan perayaan hari Natal dan tahun baru 2017 ini serta melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas orang, barang, kendaraan di titik rawan kemacetan dan kecelakaan dalam bentuk posko termasuk di terminal, pelabuhan, wisata dan persimpangan
Selanjutnya juga membahas tentang pelaksanaan operasi sapu bersih pungutan liar serta persiapan perubahan organisasi perangkat daerah.
"Pemerintah Kabupaten Siak akan membentuk Tim Pemberantasan Sapu Bersih Pungli yang akan melibatkan beberapa pihak terkait termasuk unsur Forkopimda (dengan susunan sebagaimana terlampir) dan semua unit kerja terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diminta untuk benar-benar tidak melakukan pungutan liar" ujarnya.
"Mulai tahun 2017 akan ada perubahan organisasi perangkat daerah kabupaten siak, Beberapa Organisasi Perangkat Daerah ada yang dihapus karena merupakan kewenangan Provinsi seperti Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM, ada yang dipisahkan serta ada juga yang digabung dan perlu dilakukan penataan asset, arsip/dokumen, SPJ/pelaporan dan lain-lain.kepala skpd diharapkan menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab terhadap asset di SKPD yang lebur atau dihapus" lanjutnya.(lipo*13)
Hadir dalam rapat tersebut, Mewakili kejaksaan Negeri Irvan, Kapolres Siak Restika Penenggolan, Ketua Pengadilan Negeri Abdul Kadir, Perwira Penghubung Sumarno, Pimpinan SKPD Kabupaten Siak dan para Camat se kabupaten Siak.
Dalam pemaparannya Alfedri menjelaskan, Ini merupakan Rapat terakhir tahun anggaran 2016, guna rapat ini tentunya untuk membahas dan mengevaluasi kinerja pada tahun 2016 dan terutama terkait dengan persiapan menghadapi natal dan tahun baru 2017.
"Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) cenderung meningkat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017 yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan Harga Kepokmas cenderung mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 3% dari sebelumnya. Makanya solusi yang kita upayakan adalah mengoptimalkan fungsi Tim Terpadu pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta pengawasan makanan/minuman kadaluarsa" jelasnya.
"Tolong dioptimalkan turun kelapangan untuk mengecek persediaan komoditas barang-barang di pasar, kemudian Pemantauan harga ketersediaan kepokmas ini bertujuan untuk terjadinya kestabilan harga, menghindari penimbunan, menghindari aksi boyong masyarakat dan menghindari aksi spekulan, nah untuk solusinya lakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait (Dinas Perhubungan) mengenai kelancaran distribusi daerah penghasil ke wilayah kabupaten siak dan koordinasi dengan dunia usaha (distributor) kepokmas untuk kelancaran dan ketersediaan stock barang" sambungnya.
Selain itu dalam rapat juga dibahas tentang pengamanan natal dan tahun baru 2017. terdapat 156 gereja yang akan merayakan kebaktian hari natal dan tahun baru 2017 dan Volume lalu lintas kendaraan orang dan barang meningkat dapat menyebabkan kecelakaan, kemacetan dan penumpukan orang dipelabuhan/terminal dan tempat-tempat perayaan hari natal dan tahun baru 2017.
Terkait hal tersebut Alfedri mengarahkan agar dilakukan koordinasi antara pihak gereja dengan UPIKA untuk pengamanan dan ketertiban pelaksanaan perayaan hari Natal dan tahun baru 2017 ini serta melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas orang, barang, kendaraan di titik rawan kemacetan dan kecelakaan dalam bentuk posko termasuk di terminal, pelabuhan, wisata dan persimpangan
Selanjutnya juga membahas tentang pelaksanaan operasi sapu bersih pungutan liar serta persiapan perubahan organisasi perangkat daerah.
"Pemerintah Kabupaten Siak akan membentuk Tim Pemberantasan Sapu Bersih Pungli yang akan melibatkan beberapa pihak terkait termasuk unsur Forkopimda (dengan susunan sebagaimana terlampir) dan semua unit kerja terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diminta untuk benar-benar tidak melakukan pungutan liar" ujarnya.
"Mulai tahun 2017 akan ada perubahan organisasi perangkat daerah kabupaten siak, Beberapa Organisasi Perangkat Daerah ada yang dihapus karena merupakan kewenangan Provinsi seperti Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM, ada yang dipisahkan serta ada juga yang digabung dan perlu dilakukan penataan asset, arsip/dokumen, SPJ/pelaporan dan lain-lain.kepala skpd diharapkan menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab terhadap asset di SKPD yang lebur atau dihapus" lanjutnya.(lipo*13)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)