Siak, LIPO - Dana Kurang Bayar DBH tahun 2015 serta Penundaan Kekurangan Bayar DBH 2016 mengakibatkan roda pemerintahan di Kabupaten Siak terhambat dan berujung pada roda perekonomian yang semakin melemah.
Dewan perwakilan daerah Kabupaten Siak meminta penjelasan mengenai Dana kurang bayar dan tunda bayar kepada kementrian Keuangan pusat.
Kedatangan Anggota DPRD Siak iti langsung diterima oleh Tohjaya Kabid Perencanaan DBH Dirjen perimbangan daerah kementrian Keu RI dan Sitorus .
Dalam pertemuan itu antara Anggota DPRD Siak dan kementerian terjadi debat argument yang alot.
Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan,SE, didampingi wakil Ketua dan Ketua Pansus LKPJ,Ismail Amir,SH beserta anggota Pansus secara langsubg pertanyakan kepastian jumlah dana kurang bayar 2015 45 M dan 110 M tahunn 2016.
"Sementara dana lebih bayar sebesar 74 M langsung di potong pemerintah pusat. Tapi untuk dana yang kurang salur 2015 dan kurang bayar 2016 tidak ada kejelasan kapan akan di bayar. "Tanya ketua DPRD Siak dalam pertemuan itu.
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE saat di tanya wartawan mengaku bahwa dana kurang bayar dari Pemerintah pusat sudah kita pertanyakan.
Hanya saja,kata ketua,jawaban yang di berikan oleh kementrian Keuangan tidak memuaskan bagi kita dari anggota DPRD Siak.
Sementara itu ketua LKPJ tahun 2016 Ismail SH mengatakan,memang kemarin kami mendatangi kantor kementerian pusat untuk mendesak agar dana kurang bayar tahun 2015 dan 2016 segera di bayar ke daerah.
Menurutnya,saat kami bertemu dengan pegawai perkantoran Kementrian pusat mereka tidak bisa menjelaskan,malah mereka sempat lari dua kali,karena kami dari anggota DPRD Siak sempat emosi.
Oleh sebab itu,jika dana daerah tidak juga di kirim oleh pusat ke daerah khususnya Kabupaten siak,maka kami akan demo kontor kementerian keuanggan pusat.
Saat ini para PNS,Honor dan kami dari anggota DPRD juga tidak gaji gajian,akibat ulah pusat ini.
Dan kita juga mengancam,jika daerah pengasil minyak tidak di pedulikan oleh pusat,maka kita dari Riau akan mengacam Buat gerakan Riau mardeka dan jika perlu,kami lebih baik bergabung dengan negara jiran malaysia dari pada kesini.
Menurutnya,di saat ini,pemerintah pusat bisa membantu Riau,karena selama ini dana riau ini sudah cukup banyak untuk membangun negara ini,sudah sepantasnya,di saat riau kesusahan pusat membantunya.
Dan kami mendukung Pereseden melakukan pembangunan,tapi lihat kontong kita,ada dana tidak,kalau dana daerah yang di kuras,sama saja membunuh daerah. (lipo*7)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)