BENGKALIS, LIPO-Bupati Bengkalis, Amril Mukminin melantik dan mengambil sumpah 85 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lantai IV Kantor Bupati, Kamis (7/9/2017).
Ke-85 pejabat ASN itu terdiri dari 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) atau setara eselon II, 42 orang Pejabat Administrator (eselon III) dan 31 Pejabat Pengawas (eselon IV). Dipaparkan Bupati Amril, pelantikan ke-12 PPTP itu, sebagai tindak lanjut proses evaluasi jabatan yang dilakukan terhadap 25 PPTP yang pelaksanaannya dimulai april 2017 lalu.
Adapun tim evaluasinya melibatkan berbagai unsur. Seorang dari kalangan birokrasi dan 4 orang dari akademisi beberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau. Masih kata Bupati Amril, ada tiga 3 komponen penilaian dalam evaluasi tersebut. Yaitu, kompetensi (manajerial maupun bidang), pencapaian kinerja dan tingkat loyalitas.
Kemudian, hasil penggabungan ketiga komponen penilaian itu, mesti dikoordinasikan dan harus disetujui Komisi ASN. Maknanya, imbuhnya, penataan PPTP melalui pelantikan hari ini, baik untuk yang tetap dalam jabatan semula, dirotasi atau dimutasi ke jabatan lain yang setara, maupun mungkin didemosi, dilakukan menurut mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
"Bukan atas keinginan kami pribadi, apalagi didasarkan like and dislike. Terus terang, kalau boleh mengedepankan subjektivitas dan dibenarkan regulasi, tak mungkin hal ini baru kami lakukan hari ini. Harus menunggu lebih dari 1,5 tahun pasca pelantikan kami sebagai Bupati Bengkalis," tegasnya.
Di bagian lain, sambungnya lagi, semua pihak harus dapat memahami proses tersebut secara utuh. Menginformasikan kepada mereka yang mungkin belum mengetahuinya secara komprehensif, sehingga tidak terjadi salah penafsiran atau miskomunikasi.
"Apalagi kegiatan pelantikan seperti ini bukan hanya menjadi konsumsi publik, tetapi terkadang, juga dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai momentum untuk "memelintir" informasi dari sisi yang mereka inginkan. Dari sudut pandang yang tentunya dapat patut diduga, tak sesuai dengan fakta dan realita sebenarnya,†tegasnya.
Ada belasan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kehilangan jabatannya atau nonjob. Diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah H Umran, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga H Eduar, Sekretaris DPRD Bengkalis Zulfadli, Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa H Ismail, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Moch Jalal, Kepala Dinas Kesehatan Moch Syukri, Kepala Dinas Sosial Darmawi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu H Hermizon, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muhammad Fauzi dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sofyan Hadi, Kepala Kesbangpol Rusli dan Kadis Kelautan dan Perikanan Amril Fakhri.
Jabatan yang ditinggalkan belasan pejabat tinggi pratamanya ini sebagian besar masih kosong atau belum ditunjuk pejabat definitif. Sementara 3 pejabat yang tidak dilantik dan diambil sumpahnya, yakni HTS Ilyas (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah), Zulfan Herri (Kadis Pemadam Kebakaran) dan Tengku Zainuddin (Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat) tetap dijabatannya, karena sudah didefinitifkan pada akhir tahun lalu dan tidak termasuk pejabat yang ikut job fit yang digelar beberapa bulan yang lalu.
Sementara pejabat yang dilantik adalah oleh Bupati adalah H. Arianto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, H Zufasa Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Haholongan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj. Umi Kalsum sebagaj Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah, Jondi Indra Bustian sebagai Kepala Bappeda, H Mustafa sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Arman AA sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Heri Indra Putra sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Emri Juliarnis sebagai Kepala Balitbang, H. Tuah Hasrun Saily sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Abdul Ridwan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H Ja'afar Arief sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana.
Untuk pejabat administrator atau eselon III yang dilantik antara lain H Yuhelmi sebagai Sekretaris Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Johansyah Syafri sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, HM Nasir sebagai Sekretaris Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Supardi Sekretaris Dinas Kesehatan, Hj Erna sebagai Kabag Ortal, H Imam Hakim sebagai Sekretaris Dispenda, Muhammad Tarmizi sebagai Sekretaris Bappeda, Jamaluddin sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana, Indra Gunawan sebagai Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap, Suheiry Zein sebagai Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan KB dan Safarudin, SH sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD.(lipo*3/net)
Ke-85 pejabat ASN itu terdiri dari 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) atau setara eselon II, 42 orang Pejabat Administrator (eselon III) dan 31 Pejabat Pengawas (eselon IV). Dipaparkan Bupati Amril, pelantikan ke-12 PPTP itu, sebagai tindak lanjut proses evaluasi jabatan yang dilakukan terhadap 25 PPTP yang pelaksanaannya dimulai april 2017 lalu.
Adapun tim evaluasinya melibatkan berbagai unsur. Seorang dari kalangan birokrasi dan 4 orang dari akademisi beberapa perguruan tinggi di Provinsi Riau. Masih kata Bupati Amril, ada tiga 3 komponen penilaian dalam evaluasi tersebut. Yaitu, kompetensi (manajerial maupun bidang), pencapaian kinerja dan tingkat loyalitas.
Kemudian, hasil penggabungan ketiga komponen penilaian itu, mesti dikoordinasikan dan harus disetujui Komisi ASN. Maknanya, imbuhnya, penataan PPTP melalui pelantikan hari ini, baik untuk yang tetap dalam jabatan semula, dirotasi atau dimutasi ke jabatan lain yang setara, maupun mungkin didemosi, dilakukan menurut mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
"Bukan atas keinginan kami pribadi, apalagi didasarkan like and dislike. Terus terang, kalau boleh mengedepankan subjektivitas dan dibenarkan regulasi, tak mungkin hal ini baru kami lakukan hari ini. Harus menunggu lebih dari 1,5 tahun pasca pelantikan kami sebagai Bupati Bengkalis," tegasnya.
Di bagian lain, sambungnya lagi, semua pihak harus dapat memahami proses tersebut secara utuh. Menginformasikan kepada mereka yang mungkin belum mengetahuinya secara komprehensif, sehingga tidak terjadi salah penafsiran atau miskomunikasi.
"Apalagi kegiatan pelantikan seperti ini bukan hanya menjadi konsumsi publik, tetapi terkadang, juga dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai momentum untuk "memelintir" informasi dari sisi yang mereka inginkan. Dari sudut pandang yang tentunya dapat patut diduga, tak sesuai dengan fakta dan realita sebenarnya,†tegasnya.
Ada belasan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kehilangan jabatannya atau nonjob. Diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah H Umran, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga H Eduar, Sekretaris DPRD Bengkalis Zulfadli, Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa H Ismail, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Moch Jalal, Kepala Dinas Kesehatan Moch Syukri, Kepala Dinas Sosial Darmawi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu H Hermizon, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muhammad Fauzi dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sofyan Hadi, Kepala Kesbangpol Rusli dan Kadis Kelautan dan Perikanan Amril Fakhri.
Jabatan yang ditinggalkan belasan pejabat tinggi pratamanya ini sebagian besar masih kosong atau belum ditunjuk pejabat definitif. Sementara 3 pejabat yang tidak dilantik dan diambil sumpahnya, yakni HTS Ilyas (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah), Zulfan Herri (Kadis Pemadam Kebakaran) dan Tengku Zainuddin (Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat) tetap dijabatannya, karena sudah didefinitifkan pada akhir tahun lalu dan tidak termasuk pejabat yang ikut job fit yang digelar beberapa bulan yang lalu.
Sementara pejabat yang dilantik adalah oleh Bupati adalah H. Arianto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, H Zufasa Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Haholongan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj. Umi Kalsum sebagaj Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah, Jondi Indra Bustian sebagai Kepala Bappeda, H Mustafa sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Arman AA sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Heri Indra Putra sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Emri Juliarnis sebagai Kepala Balitbang, H. Tuah Hasrun Saily sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Abdul Ridwan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H Ja'afar Arief sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana.
Untuk pejabat administrator atau eselon III yang dilantik antara lain H Yuhelmi sebagai Sekretaris Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Johansyah Syafri sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, HM Nasir sebagai Sekretaris Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Supardi Sekretaris Dinas Kesehatan, Hj Erna sebagai Kabag Ortal, H Imam Hakim sebagai Sekretaris Dispenda, Muhammad Tarmizi sebagai Sekretaris Bappeda, Jamaluddin sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana, Indra Gunawan sebagai Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap, Suheiry Zein sebagai Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan KB dan Safarudin, SH sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD.(lipo*3/net)
GoogleNews
