BENGKALIS, LIPO - Permintaan DPRD Bengkalis supaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan pelaksanaan 7 proyek multiyears (MY) merupakan kesalahan fatal yang harus dipikir ulang kembali.
Pembatalan tersebut akan berdampak buruk bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan dan bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi kondisi keuangan saat ini. Justru dengan penundaan tersebut akan membuat masyarakat kecewa dan berdampak buruk terhadap kinerja Bupati Bengkalis.
“Permintaan untuk menunda proyek MY dengan alasan kondisi keuangan menurut saya itu sebuah kesalahan fatal yang dilakukan kawan-kawan DPRD karena proyek tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pembangunan 6 ruas jalan yang selama ini menjadi impian masyarakat. Saya yakin masyarakat akan kecewa dengan sikap tersebut,†ujar ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkalis, Misliadi kepada awak media ini, Senin (06/08/2018).
Pernyataan tersebut diungkapkan menanggapi pemberitaan di salah satu media online tentang adanya kesepakatan di kalangan legislatif agar Pemkab menunda tujuh proyek MY.
"Karena kondisi keuangan, kita tidak bisa melaksanakan tujuh proyek multiyears tersebut dan sudah sepakat bersama pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menundanya," ujar Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, Selasa dikutip dari antarariau.com
Menurut pria yang juga ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis ini, untuk menyelesaikan persoalan keuangan bengkalis bukanlah dengan mengorbankan harapan dan kepentingan masyarakat banyak, masih banyak solusi lain yang bisa diambil.
“Memang benar kondisi keuangan kita lagi ada masalah, tapi bukan dengan mengorbankan program yang sangat dibutuhkan bengkalis untuk mewujudkan visi misinya, banyak solusi lain apalagi ini program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten bengkalis," lanjut Misliadi.
"Coba kita lihat bagaimana kondisi jalan menuju Rupat Utara, kita lihat juga bagaimana kondisi jalan menuju Sekodi dan kita rasakan juga bagaimana penderitaan masyarakat kec. Talang Muandau yang jalan menuju kecamatan mereka sangat tidak manusiawi. Tak mungkin itu (proyek my) kita tunda lagi karena kondisi seperti itu telah berlangsung lama, kasian masyarakat kita," tambah misliadi.
"Seharusnya bukan penundaan atau pembatalan, bisa saja DPRD meminta supaya MoU proyek My tersebut direvisi khususnya tentang skema pembayaran proyek tersebut supaya My tetap dilaksanakan terutama pembangunan jalan-jalan tersebut," misliadi memberikan salah satu solusi.
Ketujuh proyek Multiyears ini adalah pembangunan Jalan Ketam Putih-Sekodi (Kec. Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center.
"PKB akan yakinkan bupati bahwa My harus dilaksanakan terutama jalan-jalan yg sangat dibutuhkan masyarakat," tutup pria mantan aktivis ini.(lipo*3/*1)
Pembatalan tersebut akan berdampak buruk bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan dan bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi kondisi keuangan saat ini. Justru dengan penundaan tersebut akan membuat masyarakat kecewa dan berdampak buruk terhadap kinerja Bupati Bengkalis.
“Permintaan untuk menunda proyek MY dengan alasan kondisi keuangan menurut saya itu sebuah kesalahan fatal yang dilakukan kawan-kawan DPRD karena proyek tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pembangunan 6 ruas jalan yang selama ini menjadi impian masyarakat. Saya yakin masyarakat akan kecewa dengan sikap tersebut,†ujar ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkalis, Misliadi kepada awak media ini, Senin (06/08/2018).
Pernyataan tersebut diungkapkan menanggapi pemberitaan di salah satu media online tentang adanya kesepakatan di kalangan legislatif agar Pemkab menunda tujuh proyek MY.
"Karena kondisi keuangan, kita tidak bisa melaksanakan tujuh proyek multiyears tersebut dan sudah sepakat bersama pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menundanya," ujar Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, Selasa dikutip dari antarariau.com
Menurut pria yang juga ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis ini, untuk menyelesaikan persoalan keuangan bengkalis bukanlah dengan mengorbankan harapan dan kepentingan masyarakat banyak, masih banyak solusi lain yang bisa diambil.
“Memang benar kondisi keuangan kita lagi ada masalah, tapi bukan dengan mengorbankan program yang sangat dibutuhkan bengkalis untuk mewujudkan visi misinya, banyak solusi lain apalagi ini program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten bengkalis," lanjut Misliadi.
"Coba kita lihat bagaimana kondisi jalan menuju Rupat Utara, kita lihat juga bagaimana kondisi jalan menuju Sekodi dan kita rasakan juga bagaimana penderitaan masyarakat kec. Talang Muandau yang jalan menuju kecamatan mereka sangat tidak manusiawi. Tak mungkin itu (proyek my) kita tunda lagi karena kondisi seperti itu telah berlangsung lama, kasian masyarakat kita," tambah misliadi.
"Seharusnya bukan penundaan atau pembatalan, bisa saja DPRD meminta supaya MoU proyek My tersebut direvisi khususnya tentang skema pembayaran proyek tersebut supaya My tetap dilaksanakan terutama pembangunan jalan-jalan tersebut," misliadi memberikan salah satu solusi.
Ketujuh proyek Multiyears ini adalah pembangunan Jalan Ketam Putih-Sekodi (Kec. Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center.
"PKB akan yakinkan bupati bahwa My harus dilaksanakan terutama jalan-jalan yg sangat dibutuhkan masyarakat," tutup pria mantan aktivis ini.(lipo*3/*1)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)