Sabtu, 23 Januari 2021
Follow:
 
KPK Minta Cakada Jujur Laporkan Sumbangan Kampanye

elpi | Hukrim
Rabu, 25/11/2020 | 05:58:15 WIB
Gedung KPK/int
TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah (Cakada) dengan secara terbuka dan jujur melaporkan sumbangan kampanye yang mereka terima. Hal tersebut menyusul korupsi yang dilakukan kepala daerah berkaitan erat dengan sumbangan dana kampanye.

"Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3 persen cakada menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan pembekalan cakada secara daring, Selasa (24/11).

Alexander mengatakan, korupsi kepala daerah berhubungan erat dengan kecenderungan kandidat terpilih untuk membalas jasa atas dukungan dana dari donatur. Dia melanjutkan, survei KPK juga menangkap adanya harapan donatur kepada kepala daerah yang mereka sumbang dana kampanye.

Di antara harapan yang ada antara lain kemudahan perizinan dan kemudahan ikut tender proyek pemerintah, keamanan menjalankan bisnis, kemudahan akses donatur atau kolega menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD, kemudahan akses menentukan peraturan daerah, prioritas bantuan langsung serta prioritas dana bantuan sosial (bansos) atau hibah APBD.

Alexander mengatakan, berdasarkan evaluasi KPK ada lima modus korupsi kepala daerah. Pertama, intervensi dalam kegiatan belanja daerah, mulai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos) dan program, pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah daerah (pemda) di BUMD.

Kedua, intervensi dalam penerimaan daerah, mulai pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, sampai kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, sampai pemerasan.

Keempat, benturan kepentingan dalam proses PBJ, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkapan jabatan. Kelima, penyalahgunaan wewenang, mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi atau promosi ASN.

"Salah satu indikator integritas cakada adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye," katanya.(lipo*3/rol)




Berita Lainnya :
 
  • Kedapatan Jual Burung Betet, Oknum PNS Pemrov Diamankan Polda Riau
  • PT SRK Nunggak Pembayaran Upah Pekerja, Buruh Mogok Sambil Dirikan Tenda
  • Gagal Salurkan Hasrat di Dapur, Ternyata Buruh ini Telah Berulang Kali Cabuli Mawar
  • Getir Kehidupan Kakek Syafri Lansia berusia 86 Tahun Yang Terus Berjuang
  • Tahun Ini, Kementerian PUPR Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan Untuk 222.876 Unit
  • Bengkalis, Pelalawan dan Inhil Jadi Percontohan PLTS di Riau
  • Kementerian Perikanan Tetapkan 20 Jenis Ikan yang Dilindungi, Termasuk Arwana
  • Ketua Satgas Covid-19 Kebobolan Diserang Corona
  • Menikmati Pemandangan Kota Batam dari Barelang Bridge
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index