TEMBILAHAN, LIPO - Anggota Dewan Perwakilan DPR RI asal Riau, Abdul Wahid menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan petani dan kondisi perkelapaan, yang selama ini menjadi sumber kehidupan perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Pernyataan tersebut disampaikannya terkait dengan polemik wacana kebijakan larangan ekspor kelapa bulat, yang tentu saja ditentang keras oleh para petani kelapa di tanah air.
Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini langsung mengontak lembaga yang membidangi ekspor impor seperti Mentri Perdagangan, Komisi VI DPR RI dan Komisi IV DPR RI.
Wahid mengungkapkan, dirinya tidak sepakat dengan kebijakan larangan ekspor kelapa bulat, karena akan berdampak langsung dengan petani dan akan berimbas pada merosotnya nilai jual harga kelapa.
Wahid juga sudah menyampaikan kepada Kementrian bahwa larangan ekspor kelapa bulat akan mengancam kesejahteraan petani kelapa, khususnya Inhil sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.
Dijelaskan pria kelahiran Inhil ini, jika kran ekspor ditutup, maka akan terjadi monopoli harga oleh perusahaan tertentu, akibatnya harga kelapa turun dan tidak berimbang dengan harga kebutuhan hidup masyarakat.
"Kita sepakat industri dalam negeri harus tetap tumbuh dan dilindungi, tetapi nasib petani juga wajib kita lindungi, harga harus kompetitif. Jadi, selagi pemerintah belum bisa mengatur harga kelapa, kran ekspor harus tetap dibuka," ujar Wahid ketika jumpa pers di Tembilahan, Kamis 26 November 2020.
Dari hasil komunikasinya dengan Menteri dan lintas Komisi di senayan, lanjut Wahid, mendapat kata kesepakatan bahwa kran ekspor kelapa bulat akan tetap dibuka sampai pemerintah bisa mengatur harga kelapa melalui regulasi.
"Barusan saya telponan dengan Ketua Komisi IV DPR RI, beliau juga sepakat kran ekspor kelapa tetap dibuka sampai pemerintah bisa mengatur harga jual kelapa," terangnya.
Terakhir, Wahid menegasnya dirinya akan terus memperjuangan nasib petani kelapa. Apalagi seperti diketahui, Wahid lahir dan dibesarkan dari keluarga petani kelapa di pesisir Inhil
"Kita akan kawal terus terkait persoalan harga kelapa ini. Saya juga minta Fraksi PKB di DPRD Inhil juga fokus dengan nasib petani kelapa," pungkasnya.(lipo*7)
GoogleNews
