Senin, 1 Maret 2021
Follow:
 
Jokowi Rombak Rumus Penghitungan Upah Buruh, Ini Perubahannya

elpi | Nasional
Senin, 22/02/2021 | 07:33:01 WIB
Presiden Joko Widodo/int
TERKAIT:
 
 
Jakarta, LIPO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebelumnya pengupahan diatur dalam PP 78/2015. Lewat payung hukum yang baru, pemerintah mengubah formula penghitungan upah buruh.
Mengutip pasal 25 PP 36/2021, (1) upah minimum terdiri atas: а. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sedangkan upah minimum kabupaten/kota terdapat syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi pasal 25 ayat 5.

Sementara itu, dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan, tepatnya pasal 43 dijelaskan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan," demikian bunyi ayat 2 pasal 43.

Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang dimaksud terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup yang ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

"Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," bunyi ayat 7.

Kemudian, hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri," demikian ditambahkan pada ayat 9.(lipo*3/dtc)



Berita Lainnya :
 
  • Sekda Ngaku Belum dapat Kabar, JPN Sebut Belum Ada Pemutusan Kontrak PT Datama
  • Sekda Arfan Usman Ikuti HUT Damkar ke 102 tahun, Tingkat Nasional
  • Patroli Bhabinkamtibmas & MPA Temukan Gumpalan Asap
  • Dukungan KLHK Untuk Operasi Udara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau
  • 32 Honorer Terima SK P3K dari Bupati Siak, Ini Pesan Alfedri
  • Pelaku PETI di Benai Ngacir Berenang Seberangi Sungai Lihat Petugas Datang
  • Cevron Akui Minyak Tumpah di Laut Dumai Akibat Pipa Bocor, Pastikan Bukan Limbah
  • Ribuan Tim Satgas Darat Disiapkan Untuk Antisipasi Karhutla
  • Jalin Kerjasama, AAI dan PWI Riau Teken MoU Bantuan Hukum
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index