Kebijakan Wajib Sertifikasi Vaksin Bagi Pekerja PT.PHR Minta Ditunda

BENGKALIS, LIPO - Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Surya Budiman mengusulkan kepada Management PT. PHR (Pertamina Hulu Riau) dan Pemerintah agar menunda kebijakan wajib Sertikasi Vaksin bagi masyarakat terutama karyawan/mitra kerja yang akan bekerja di wilayah operasi PT. PHR.

Terkait banyaknya pengaduan dan terjadinya keresahan dari masyarakat tentang syarat wajib untuk bekerja di area operasi PT. PHR, sementara masyarakat sangat kesulitan mendapatkan vaksinasi, disebabkan terbatasnya quota vaksin di wilayah Kabupaten Bengkalis.

"Kita sudah komunikasikan juga Permasalahan ini dengan SKK Migas SUMBAGUT melalui Humasnya Bapak Yanin, beliau berjanji akan menyampaikan permasalahan ini langsung ke Pimpinan PHR." Ujar Dewan Muda Energic yg akrab di sapa Surya ini.

"Kita usulkan kepada Management PHR agar menunda kebijakan pemberlakuan syarat bekerja yang menggunakan Sertivikasi Vaksin, khusus untuk warga yg akan bekerja, karena quota vaksin Covid 19 untuk wilayah Kabupaten Bengkalis sangat terbatas” ujar Politisi PKB ini.

Hal ini juga Menjadi Perhatian Anggota DPR RI H Abdul Wahid dari Fraksi PKB Dapil Riau, Abdul Wahid Anggota  Komisi VII yg membawahi  lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup. ini Sangat Konsen dari awal mengawal transisi dari PT. Chevron ke PHR.

Management PHR harus sensitif terhadap dinamika yg terjadi ditengah masyarakat dampak dari Kebijakan yg dibuat Perusahaan dan Mencarikan Solusi untuk itu.”  kata Abdul Wahid yg merupakan Ketua DPW PKB Riau ini.

Lebih lanjut Surya Budiman juga mendorong agar pemerintah fokus saja melakukan vaksinasi agar target vaksinasi segera terealisasi Dan menjalin komunikasi dengan Management PT. PHR agar kebijakan ini ditunda. 

"Persyaratan bekerja yang ribet itu justru merepotkan warga, seharusnya pemerintah fokus mencapai target vaksinasi, agar herd immunity terwujud, kalau bisa November tuntas," tegas Surya Budiman lagi.

Agar roda ekonomi bergerak, lanjut Surya, seharusnya pemerintah melonggarkan bagi warga yang belum divaksin karena keterbatasan quota vaksin dari pusat untuk daerah Kab. Bengkalis. 

"Agar roda ekonomi bergerak, aktivitas masyarakat harus dipermudah, tentu untuk yang sudah vaksin. Tinggal sasaran pemerintah fokus untuk yang belum vaksin disegerakan," tutup Anggota DPRD Kab. Bengkalis Kelahiran Kota Duri ini. (*1/***)