Rabu, 20 Oktober 2021
Follow:
 
Mahfud Sebut Diduga Banyak Kasus TPPU di Indonesia

elpi | Hukrim
Jumat, 17/09/2021 | 06:11:11 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD /rol
TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, selama ini cukup banyak keluhan masyarakat yang merasakan kerugian akibat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia pun menduga, kasus TPPU yang terjadi di Indonesia jumlahnya tidak sedikit.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri konferensi pers mengenai pengungkapan kasus TPPU hasil peredaran obat ilegal senilai Rp 531 miliar yang disita dari seorang tersangka berinisial DP. Kasus tersebut diungkap Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Di Indonesia itu yang melakukan kayak begini di berbagai tempat, di laut, di hutan, di pertambangan dan berbagai sektor itu diduga banyak," kata Mahfud di Mabes Polri, Kamis (16/9).

Menurut Mahfud, pengungkapan kasus ini menjadi pun menjadi bukti nyata upaya pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap kasus TPPU. "Pengungkapan tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dari penegakan hukum dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi saat ini," ujar dia.

Menko Polhukam menegaskan, pemerintah bekerja dengan serius melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. "Dalam hal ini, untuk kasus kali ini terkait dengan peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Mahfud menyebut, pengungkapan TPPU itu juga dapat memberikan dampak positif bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia tengah berupaya untuk bergabung dalam organisasi FATF yang berkedudukan di Paris.

Salah satu syarat menjadi anggota organisasi tersebut, jelas Mahfud, yakni memiliki banyak prestasi dalam menangani kasus TPPU. "Itu bukan syarat satu-satunya, tapi itu memberi grade sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh," tegas Mahfud.(lipo*3/rol)



Berita Lainnya :
 
  • Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
  • KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka Terkait OTT Di Kuansing Riau, Ini Kronologisnya
  • Selain Bupati Kuansing, Beberapa Kadis di Kuansing Dikabarkan Turut Diperiksa KPK
  • Serahkan Zakat Secara Langsung, Wabup Husni Sampaikan 2 pesan kepada Mustahik
  • Delapan Orang Masih Diperiksa KPK di Riau, Sejumlah Kantor Digeledah
  • Sidang Dugaan Pembobolan Dana Nasabah BJB, Teknisi Sebut Ada Backup Rekaman CCTV
  • Silaturahmi dengan Ditjen Polpum, Kemendagri Dukung Pelaksanaan Rakor FPK
  • KPK RI Benarkan Ada OTT di Kuansing Riau, Sejumlah Pihak Masih Diperiksa, Terkait HGU?
  • 5 Aturan Baru PPKM Berlaku Mulai Hari Ini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index