Rabu, 20 Oktober 2021
Follow:
 
Diduga Korupsi Hibah Alat Kesehatan, Polda Riau Tahan Kadiskes Meranti

Elfi | Hukrim
Senin, 20/09/2021 | 11:30:28 WIB
Kadiskes Meranti Ditahan Polda Riau/foto:Istimewa
TERKAIT:
 
 
PEKANBARU, LIPO - Dalam jumpa pers usai memimpin Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2021, Senin (20/9), Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan pihaknya telah menahan dr MH M.Kes (52 tahun), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atas dugaan menggelapkan alat rapid tes dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tersangka terancam dijerat undang-undang Korupsi pasal 9 jo pasal 10 dengan ancaman 5 hingga 10 tahun penjara.

Kini MH sudah ditahan oleh Polda Riau. Kasusnya ditangani Subdirektorat III Reskrimsus. Irjen Agung dalam jumpa persnya didampingi Wakapolda, Brigjen Tabana Bangun, Kabid Humas Kombes Sunarto dan Direktur Reskrimsus Kombes Ferry Irawan menyebutkan, bahwa penyidikan akan terus bergulir, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pelaku lain, selain tersangka MH sendiri.
 
"Tentu, kita akan dalami lagi kasusnya," tegas Irjen Agung.

Terungkapnya perbuatan MH berawal setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait alat rapid tes yang diberikan oleh kantor KKP kelas II, yang disalahgunakan. Seharusnya rapid tes ini diperuntukkan secara gratis, namun diduga dikomersilkan atau dijual oleh tersangka dengan nilai Rp150 ribu bahkan lebih, untuk setiap satu alatnya.

"Jumat kemarin kita sudah memeriksa dan menahan dr MH, selaku Kadiskes Meranti. Kita lakukan penyidikan atas perbuatan penggelapan barang negara untuk kepentingan pribadi. Kita temukan bantuan rapid tes antigen sebanyak 3.000 alat yang diberikan oleh kantor KKP diselewengkan, tidak didistribusikan," beber jenderal bintang dua tersebut.

"Antigen ini dikomersilkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana tujuan hibah Rapid tes yang diberikan kepada dinas sudah disalahgunakan. Kita akan hitung nanti berapa kerugian negara. Dia mengomersilkan satu rapid tes dengan menarik dana Rp150 ribu bahkan lebih," terang mantan Direktur cyber Bareskrim tersebut.

Agar tidak dicurigai, tersangka lalu menutupinya dengan membuat laporan pengalokasian palsu. Kasusnya dilakukan tersangka mulai September 2020 lalu. 

"Kita mendapat informasi dan datanya dari masyarakat, kemudian kita dalami karena kita tahu bahwa rapid yang harusnya disimpan difasilitas kesehatan ternyata tidak demikian, di mana sebagian alat berada di klinik yang bersangkutan (MH)," tutup  Agung. (*5/***)



Berita Lainnya :
 
  • Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
  • KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka Terkait OTT Di Kuansing Riau, Ini Kronologisnya
  • Selain Bupati Kuansing, Beberapa Kadis di Kuansing Dikabarkan Turut Diperiksa KPK
  • Serahkan Zakat Secara Langsung, Wabup Husni Sampaikan 2 pesan kepada Mustahik
  • Delapan Orang Masih Diperiksa KPK di Riau, Sejumlah Kantor Digeledah
  • Sidang Dugaan Pembobolan Dana Nasabah BJB, Teknisi Sebut Ada Backup Rekaman CCTV
  • Silaturahmi dengan Ditjen Polpum, Kemendagri Dukung Pelaksanaan Rakor FPK
  • KPK RI Benarkan Ada OTT di Kuansing Riau, Sejumlah Pihak Masih Diperiksa, Terkait HGU?
  • 5 Aturan Baru PPKM Berlaku Mulai Hari Ini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index