Rabu, 20 Oktober 2021
Follow:
 
Dituding Halangi Warga Jadi Buruh, Kades Desa Bongkal Malang Dilaporkan ke Bupati Inhu

Elfi | Inderagiri Hulu
Sabtu, 09/10/2021 | 21:55:55 WIB

TERKAIT:
 
 
RENGAT, LIPO - Masyarakat Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau laporkan Kades Devi Ariat ke Bupati Inhu melalui Dinas terkait. Pelaporan dipicu karena Kades dianggap menghalangi masyarakat menjadi buruh di salahsatu perusahaan.

Surat laporan disampaikan ke Bupati Inhu pada 2 Oktober 2021, ditandatangani oleh puluhan warga dengan tuntutan antara lain :

1. Merugikan kepentingan umum, 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu, 3. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak atau kewajibannya, 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu, dan 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa

"Itu adalah tuntutan kami kepada Bupati Inhu melalui Dinas terkait, laporan sudah disampaikan. Masyarakat juga ingin makan bukan Kepala Desa saja yang mau bekerja, kami hanya ingin jadi buruh di salah satu perusahaan tetapi Kades diduga selalu menghalangi," Ungkap Hermansah, didampingi warga usai membuat laporan ke Dinas Terkait.

Masih kata Hermansyah, selain menjabat kades, Devi juga menjabat sebagai Ketua SPTI-SPSI Desa Bongkal Malang. Melalui organisasinya itu, Kades diduga menghalangi masyarakat menjadi buruh di salah satu perusahaan di Kecamatan Kelayang.

"Kami juga butuh penghasilan dengan menjadi buruh bongkar muat, dengan SPTI-SPSI nya Kades diduga menghalangi orang lain untuk bekerja. Ditengah pandemi covid-19 seperti ini seharusnya Kades membantu warganya bukan malah menekan kami, ini persoalan perut jadi sama-sama ingin cari makan," kata nya, Rabu (6/10/2021).

Masyarakat berharap kepada Dinas terkait dan Bupati Inhu merespon laporan masyarakat Desa Bongkal malang serta mencarikan solusi agar Kepala Desa Bongkal Malang bersikap bijaksana sebagai Kepala Desa. 

Terkait tudinga masyarakat tersebut, awak media berusaha menggali informasi lebih lanjut. 

Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu melalui telepon seluler dengan nomor  08526590XXXX, dan Bupati Inhu Rezita Maylani Yopi melalui telepon seluler 08137447XXXX tidak ada jawaban hingga berita diterbitkan. (*15)



Berita Lainnya :
 
  • Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
  • KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka Terkait OTT Di Kuansing Riau, Ini Kronologisnya
  • Selain Bupati Kuansing, Beberapa Kadis di Kuansing Dikabarkan Turut Diperiksa KPK
  • Serahkan Zakat Secara Langsung, Wabup Husni Sampaikan 2 pesan kepada Mustahik
  • Delapan Orang Masih Diperiksa KPK di Riau, Sejumlah Kantor Digeledah
  • Sidang Dugaan Pembobolan Dana Nasabah BJB, Teknisi Sebut Ada Backup Rekaman CCTV
  • Silaturahmi dengan Ditjen Polpum, Kemendagri Dukung Pelaksanaan Rakor FPK
  • KPK RI Benarkan Ada OTT di Kuansing Riau, Sejumlah Pihak Masih Diperiksa, Terkait HGU?
  • 5 Aturan Baru PPKM Berlaku Mulai Hari Ini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index