Rabu, 20 Oktober 2021
Follow:
 
Mega Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Presiden tak Dengarkan Pendapat Ahli

elpi | Nasional
Kamis, 14/10/2021 | 06:13:42 WIB
Logo BRIN/int
TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto yang menyebutkan pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN membuka politisasi di dunia riset nasional.

Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.

Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Dengan kondisi ini menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," tegas Mulyanto kepada media, Rabu (13/10/2021).

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," kata ahli Nuklir itu.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot. 

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107).  Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. 
Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean.

Selain itu, tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tegas Mulyanto.(lipo*3/rmc)




Berita Lainnya :
 
  • Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
  • KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka Terkait OTT Di Kuansing Riau, Ini Kronologisnya
  • Selain Bupati Kuansing, Beberapa Kadis di Kuansing Dikabarkan Turut Diperiksa KPK
  • Serahkan Zakat Secara Langsung, Wabup Husni Sampaikan 2 pesan kepada Mustahik
  • Delapan Orang Masih Diperiksa KPK di Riau, Sejumlah Kantor Digeledah
  • Sidang Dugaan Pembobolan Dana Nasabah BJB, Teknisi Sebut Ada Backup Rekaman CCTV
  • Silaturahmi dengan Ditjen Polpum, Kemendagri Dukung Pelaksanaan Rakor FPK
  • KPK RI Benarkan Ada OTT di Kuansing Riau, Sejumlah Pihak Masih Diperiksa, Terkait HGU?
  • 5 Aturan Baru PPKM Berlaku Mulai Hari Ini
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index