Minggu, 28 November 2021
Follow:
 
MK Ingatkan Enam Opsi Model Pemilu Serentak

elpi | Politik
Selasa, 23/11/2021 | 05:46:10 WIB
Ilustrasi/int
TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa opsi model pemilu serentak melalui putusan nomor 55/PUU-XVIII/2019. Namun, MK menyatakan tidak berwenang menentukan model pemilu serentak, karena hal ini merupakan wewenang dari pembentuk Undang-Undang (UU), yakni pemerintah dan DPR.

"Dibutuhkan kerja sama dan sinergitas seluruh organ negara terkait penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, MK, dan berbagai lembaga negara lainnya serta kalangan akademik dan mahasiswa," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam keterangan tertulisnya yang dikutip laman resmi MK, Senin (22/11).

Dalam pertimbangannya pada putusan nomor 55/PUU-XVIII/2019, MK memberikan opsi model pemilu serentak yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota.

Keenam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Model pemilu serentak dalam putusan MK dimaksud merupakan opsi untuk menjaga keserentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Di samping itu, Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah menjelaskan, pemerintah dan DPR yang menentukan model pemilu serentak dari berbagai aspek pertimbangan. Penentuan dilakukan dengan proses evaluasi terhadap pemilu serentak sebelumnya.

Opsi model pemilu serentak yang diberikan MK dapat menjadi pedoman maupun petunjuk bagi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Pemerintah dan DPR dapat menindaklanjuti putusan MK tersebut. Guntur juga menyinggung tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Prinsip dasar MK, satu hari pun tidak boleh lewat dari tenggang waktu yang sudah ditentukan undang-undang. "Kalau MK melewati tenggang waktu yang ditentukan, hal itu dianggap cacat," kata Guntur. 

Pengalaman selama ini menunjukkan, MK mempunyai cara tersendiri menangani perkara pilkada. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kunci dalam penyelesaian perkara di MK. 

"Mau dikasih waktu 14 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 30 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 45 hari kerja, juga selesai. Kuncinya Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan berbagai perkara dengan waktu yang telah diberikan, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif. Sehingga semua distribusi dokumen-dokumen yang sudah ada, langsung kami scan yang memudahkan semua jajaran di Mahkamah Konstitusi," jelas Guntur.(lipo*3/rol)



Berita Lainnya :
 
  • JPU Kejari Kuansing Resmi Lakukan Perlawanan Atas Putusan Hakim Membebaskan IAL
  • Polres Siak Tangkap 2 Orang Pengedar Sabu, 1 Orang DPO
  • Sisir Otak Pelaku, Densus 88: Penangkapan Terduga Teroris Disertai Bukti yang Cukup
  • Sita Rp8,95 Milliar Dari Kasus Anak Usaha BUMN, Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Tersangka
  • Erick Thohir Dorong BUMB Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Turis Lokal di Riau
  • Mau Disamakan Seperti FPI, Kader PP Riau Unjuk Rasa Minta Junimart Girsang Dicopot
  • Polres Siak Tangkap Pelaku Ilegal Logging, Diduga Babat Cagar Biosfer Giam
  • Bupati Siak Hadiri Peresmian Markas Kodim 0322/Siak
  • Dua Camat Diprediksi Duduki Kursi Kadis di Pemko Pekanbaru
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index