Sabtu, 29 Januari 2022
Follow:
 
Sita Rp8,95 Milliar Dari Kasus Anak Usaha BUMN, Polda Metro Jaya Belum Tetapkan Tersangka

Elfi | Hukrim
Sabtu, 27/11/2021 | 12:01:31 WIB

TERKAIT:
 
 
JAKARTA, LIPO - Polda Metro Jaya terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi salah satu anak perusahaan BUMN PT PDS. Pada kasus ini Ditreskrimsus telah mengamankan barang bukti uang negara sebesar Rp 8,95 milliar. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Erfan Zulfan, S.I.K., M.Si, menjelaskan, kasus ini bermula pada Anggaran 2018 PT. PDS salah satu anak perusahaan BUMN melaksanakan pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service dengan nilai Rp. 13.175.586.047,- yang bersumber dari kas operasional perusahaan PT. PDS.

Kemudian kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang/jasanya (melanggar SOP). Kemudian barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran.

"Adapun proses pembayaran baru dibayarkan sebesar Rp. 10.204.792.327,-(termasuk PPN) dari nilai total sebesar Rp. 13.175.586.046,- yang dibayarkan secara bertahap setiap bulannya sebesar Rp. 548.92.752," Kata Kabid Humas, Jumat (26/11/21).

Pada kasus ini polisi telah memeriksa 44 orang saksi terkait dugaan korupsi tersebut dan belum menetapkan tersangka.

"Dalam kasus ini kami belum menetapkan tersangka dan masih dalam penyidikan," jelas Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Pol. Auliansyah Lubis, S.I.K.,M.H.

Dijelaskan, penyidik akan menjerat para tersangka dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milliar,

Kemudian pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milliar.(*1/tbn)



Berita Lainnya :
 
  • Omicron Sudah Masuk Riau?, Berikut Penjelasan Masrul Kasmy
  • Pastikan Pembangunan IKN Sesuai Rencana, Kapolri Kunjungi Penajam Panser Utara Kaltim
  • Inspektorat Kuansing Segera Tinjau Kegiatan Desa Sitorajo Kari
  • Turnamen Sepakbola Piala Walikota Solo, Siwo PWI Riau Siap Tampil Maksimal
  • Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Bangkinang Masih Terkendala Hutan Milik Negara
  • Ini Pesan Presiden Jokowi Terkait Merebaknya Omicron
  • Buka Peluang Pengembangan Peran Orang Tua Sebagai Agent of Change di Era Digital
  • Ternyata Ini Manfaat Nira Aren Bagi Kesehatan
  • Sinergi BUMN, PLN & PAL Luncurkan Pembangkit Listrik Kapal Modern Berdaya 60 MW
  •  
     
     
     
       
    Nasional Daerah
    Politik Hukrim
    Ekonomi Otomotif
    Sport Internasional
    Hiburan Bandar Serai
    Lifestyle Tekno
    Travelling    
       
    Copyright © 2014-2021 LiputanOke.Com, All Rights Reserved - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index