Bantah "Parkirkan" Kas Daerah di Bank, BPKAD: Hanya Mununggu Waktu Untuk Dicairkan

Bantah
Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra/int
PEKANBARU, LIPO - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, menjelaskan terkait adanya pemberitaan simpanan uang kas daerah "pakir" Rp. 1,4 triliun di Bank.

Indra menjelaskan, sajauh ini realisasi keuangan APBD Provinsi Riau 2021 sudah mencapai 90 persen, dan diperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp200 miliar. SiLPA ini terjadi karena efisiensi oleh OPD, kegiatan dibatalkan dan ada over target dari penerimaan.

"Sebetulnya bukan mengendapkan dana, tapi karena banyak kegiatan yang sifatnya kontraktual berakhir kontraknya pada bulan Desember. Sehingga terkesan, seolah-olah uang tersebut tidak digunakan, padahal hanya menunggu waktu untuk pencairan saja," ujar Indra, kepada media, Sabtu (25/12/2021).

Dikatakan Indra, saat rapat dengan Mendagri dan Menkeu beberapa waktu, Gubernur Syamsuar sudah menyampaikan bahwa realisasi keuangan APBD Riau 2021 diperkirakan mencapai 95 persen.

Sebelumnya diberitakan, tercatat terdapat sepuluh pemerintah provinsi yang dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan, yakni DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp12,953 triliun, Aceh sebanyak Rp4,426 triliun, Papua sebanyak Rp3,829 triliun, Jawa Timur sebanyak Rp2,751 triliun, Jawa Barat sebesar Rp2,566 triliun, Kalimantan Timur sebesar Rp2,070 triliun, Papua Barat sebesar Rp1,947 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp1,128 triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp1,028 triliun, termasuk Riau sebesar Rp1,426 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian setelah melakukan pemantauan simpanan kas pemerintah daerah (Pemda) di perbankan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin. 

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12/2021),  Tito Karnavian meminta kepala daerah menyampaikan klarifikasinya.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Mendagri. (*1/ckp)



Ikuti LIPO Online di GoogleNews

Berita Lainnya

Index