DPRD Riau Lirik Potensi Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari di Pekanbaru, Kamis, mengatakan regulasi tersebut akan lebih kompreherensif lagi mengatur tentang retribusi daerah dengan sasaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun materi yang diubah, seperti penamaan pada retribusi, tambahan pungutan tarif, serta penyesuai terhadap objek retribusi seperti venue PON yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. Ia mencontohkan, saat ini untuk beberapa venue PON cenderung mematok harga sewa kepada pengguna lebih mahal dari harga pasaran.

"Tidak di sesuaikan harga pasar. Harga kita lebih tinggi. Kalau memang venue kita mau lebih terawat dan termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat itu bisa jadi solusi perubahan tarif. Selama ini, hanya untuk segelintir orang saja. Nanti bisa digunakan untuk masyarakat masyarakat," ungkapnya.

Setelah melakukan rapat bersama OPD terkait, akhirnya sudah diusulkan tarif untuk pemanfaatan venue PON sesuai harga pasar. Sehingga nantinya, dari pemanfaatan ini bisa dilakukan penarikan retribusi serta perawatan dan pemeliharaan venue.

"Kita garisbawahi tadi untuk peningkatan PAD. Kita fokus di retribusi. Tadi ada disinggung juga masalah parkir. Ini kan susah dikelola. Kita munculkan ada pasal yang menyebutkan boleh dipihakketigakan untuk pungutan retribusi," sambungnya.

Untuk retribusi parkir ini, ia mencontohkan pungutan parkir di GOR Tri Buana. Dengan adanya retribusi parkir di sana, diharapkan juga akan menjadi pendapatan daerah. Begitu juga dengan beberapa retribusi parkir lainnya di venue yang berbeda. Ia meyakini, bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan sangat membantu terhadap PAD Provinsi Riau.

"Saat ini kami terus menggesa (penyelesaian perda). InsyaAllah segeralah. Kami juga sudah ada kunjungan observasi ke beberapa daerah, belajar dan kemudian mencoba menerapkan ke daerah kita," ucapnya.(lipo*3/ant)