PEKANBARU, LIPO - Gubernur Riau, Syamsuar, meminta BRK Syariah memiliki konsultan pajak, hal tersebut untuk mengantisipasi jika ada permasalahan pajak yang menyangkut BRK Syariah.
Hal itu disampaikan Syamsuar saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tahun 2023, di Ballroom Lantai 4 Menara Dang Merdu Kantor Pusat BRK Syariah, Kamis (4/5/2023).
"Harusnya BRK Syariah ini punya konsultan pajak yang banyak, jadi bisa berargumen jika ada permasalahan terkait pajak," pintanya.
RUPS-LB merupakan agenda tahunan dimana para pemegang saham membahas kinerja BRK Syariah, pembagian laba dan dividen.
"RUPS ini merupakan agenda tahunan. Ini membahas menyangkut laporan keuangan, pembagian laba, dividen yang nanti akan diberikan kepada masing-masing daerah," kata Gubri.
"Laporan tahunan ini juga sudah merupakan kewajiban bank. Jadi bank harus menyampaikan kepada pemegang saham," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubri mengaku memberi catatan khusus kepada BRK Syariah. Dimana karena BRK sudah menjadi bank syariah, maka harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam.
"Karena BRK ini sudah jadi syariah, maka saya harap jangan ada lagi yang konvensional. Kalau syariah ya syariah. Kalau syariah Insya Allah pasti untung," katanya.
Selain Gubernur Riau Syamsuar, tampak Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. Kegiatan ini dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 21.00 wib. (*1/***)
GoogleNews
.jpg)
