LIPO - Insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi puluhan tahun di Riau masih menjadi PR yang sangat sulit untuk tuntas, meski Presiden, Gubernur dan Walikota/Bupati dan semua pejabat rakyat sudah silih berganti. Namun, tragedi karhutla masih gagal dan terus berulang. Tak hanya itu, kesehatan masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan paru-paru terancam, belum lagi rusaknya ekosistem dan habitat struktur hutan yang kian masif.
Teriakan aktivis yang menggemakan suara keadilan untuk melindungi hutan dan lahan untuk tatanan global secara luas, seolah hanya sebuah pepesan kosong. Ratapan masyarakat Riau yang menginginkan Riau bebas Karhutla masih menjadi sebuah mimpi semu, karena sejak 1997 masyarakat sudah imun dengan isu 'karhutla dan asap' seolah menjadi terbiasa karena sudah lelah berharap.
Sejak 1 Januari 2023 hingga 3 Mei 2023, diketahui luas lahan dan hutan yang terbakar sangat fantastis yakni 400,56 hektar. Informasi ini dibenarkan oleh M Edy Afrizal Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau ketika dikonfirmasi oleh liputanoke.com.
"Iya benar itu data kumulatif tersebar di kabupaten/kota," jelasnya, Kamis (4/5/2023).
Untuk lahan yang terbakar di 2022, angkanya juga sangat fantastis.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.219 hektar selama 2022.
"Sejak Januari hingga September 2022 luas karhutla di Provinsi Riau 1.219 hektare," sebut Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (12/10/2022).
Sementara itu, Menurut Data BPBD Riau pada tahun 2021 area lahan yang terbakar mencapai 657,71 hektar di Riau.
Kebakaran hutan dan lahan paling luas terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis (200,66 hektar) disusul Indragiri Hilir (122,5 hektar), Dumai (109,1 hektar), dan Siak (72,9 hektar).
Peringatan Keras Presiden Jokowi: Pejabat Bisa Dicopot, Gagal Atasi Karhutla
Dalam konstelasi politik, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap cukup berhasil dalam mengatasi karhutla di Riau. Hal ini juga diiringi peringatan keras disampaikan oleh Jokowi bahwa Pangdam, Kapolda, Danrem bertanggung jawab jika kembali terjadinya karhutla tersebut.
Pernyataan ini disampaikan secara tegas oleh Jokowi saat peringatan mengenai tanggung jawab penanganan karhutla tujuh tahun yang lalu.
"Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem," tegas Presiden dalam keterangan di hadapan awak media usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (08/02/2023).
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2015, Presiden Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya.
Polda Riau Kejar Pelaku, 20 Saksi Sudah Diperiksa
Jajaran kepolisian tak tinggal diam mengingat karhutla yang kian meluas. Saat ini Kapolda Riau sedang mendalami penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis dengan memeriksa 20 orang saksi pada Kamis (4/5/2023).
Pelaku berasal dari Dumai sejumlah 16 orang dan 4 saksi dari Kabupaten Bengkalis. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Teguh Widodo mengatakan pihaknya masih mendalami perkara tersebut dan juga mendatangkan saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
"Saat ini dari tim penegakan hukum baik dari Polres Dumai dan Bengkalis masih mencoba mendalami perkara tersebut. Kemudian sudah mengundang saksi ahli dari IPB, datang hari ini," sebut Kombes Teguh, Kamis (4/5/2023).
Menurut Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto proses pemadaman dan pendinginan masih terus berlanjut. Sedangkan untuk situasi terkini di lapangan, hanya tinggal asap usai pendinginan.
"Sekarang tinggal asap sedikit, terutama asap di areal jalan lintas sama dekat perkebunan. Semuanya sudah kami lakukan pemaritan in sya Allah tidak akan keluar dari areal. Untuk luasan lahan yang terbakar mencapai 70 hektar," jelasnya.
Pemilik lahan ditengarai oleh AKBP Nurhadi milik kelompok tani. Pihaknya terus mendalami seluruh keterangan dari para pihak untuk menentukan kelanjutan penyelidikan yang dilakukan sejak awal kebakaran lahan terjadi.
Sementara itu, Riau kembali mendapat tambahan bantuan helikopter water bombing dari pemerintah pusat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi di Dumai dan Bengkalis. Sebelumnya diberitakan Riau menunggu helikopter water bombing asal Australia yang masih berada Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau M Edy Afrizal mengatakan, tiga unit helikopter tersebut dikirim ke Riau dari tiga lokasi berbeda, yakni dua unit dari luar negeri dan satu unit dari dalam negeri.
Untuk kondisi karhutla di Riau sendiri, saat ini petugas hanya tinggal melakukan pendinginan di Dumai. Sementara di lokasi lain sudah berhasil dipadamkan.
"Karhutla tinggal di Dumai, itupun sudah dalam tahap pendinginan, masih ada asap-asap sedikit," ujarnya.
Untuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), sudah 11 ton garam yang disemai di langit Riau. Penyemaian garam ini lebih difokuskan di daerah pesisir Riau.
Menurut Forecaster On Duty Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMkG) Pekanbaru Bibin S, Kamis (4/5/2023), dari 12 titik panas tersebut Kota Dumai menyumbang sebanyak 9 titik, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pelalawan 2 titik, dan Kabupaten Rokan Hulu 1 titik. Sedangkan untuk titik panas di Sumatera tercatat sebanyak 45 titik.
Sebagai catatan, kabut asap dan Karhutla bukan hal baru di Riau. Sejak 1997, masyarakat Bumi Lancang Kuning selalu kedatangan 'tamu' imbas ulah oknum tak bertanggung jawab ini. Mereka membuka lahan dengan jalan pintas agar biaya murah, membakar lahan.
Dalam rentan 1997, Riau pernah bebas Karhutla dan kabut asap, yaitu 2007, 2008, 2016, 2017 dan 2018. Paling parah adalah tahun 2014 dan 2015 karena ditetapkan bencana nasional dengan status tanggap darurat kabut asap.
Sejak bencana kabut asap tahun 2015, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo punya semangat untuk merestorasi gambut terbakar, termasuk di konsesi perusahaan.
Gubernur Riau Tetapkan Status "Siaga Darurat Karhutla" Hingga 30 November 2023
Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023, terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023.
Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Riau Nomor: Kpts.191/II/2023.
Penetapan tersebut berdasarkan arahan Presiden dan Menko Polhukam, agar provinsi berpotensi Karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat Karhutla 2023.
"Atas arahan Presiden dan Menko Polhukam, perlu diketahui kami telah menetapkan status siaga darurat Karhutla Riau terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat rapat koordinasi persiapan penanganan Karhutla 2023 bersama Forkopimda Riau dan bupati/walikota se-Riau, di Gedung Daerah Riau, Riau (15/2/2023).
Gubri mengatakan, penetapan status siaga darurat Karhutla Riau setelah adanya dua daerah, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis menetapkan status siaga Karhutla 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Karena untuk penetapan status siaga Karhutla tingkat provinsi harus ada dua kabupaten/kota yang menetapkan status Karhutla terlebih dahulu. Dengan telah ditetapkan status siaga Karhutla Riau, maka kita bisa melaksanakan langkah-langkah antisipasi sesuai yang diamanatkan Presiden dan Menko Polhukam," terangnya.
Walikota Dumai Kerja Keras Koordinasi Atasi Karhutla
Wilayah Dumai termasuk daerah dengan luas lahan yang terbakar cukup parah.
Sebelumnya kabut asap menyelimuti kota Dumai sejak terjadinya karhutla pada lahan seluas 50 hektar yang tersebar di perbatasan Dumai dan Bengkalis.
Menurut Walikota Dumai Paisal saat dikonfirmasi LiputanOke.com, saat ini kondisi sudah berhasil diatasi. Titik api sudah berhasil dipadamkan.
"Alhamdulillah api sudah tidak ada lagi, sekarang lagi proses pendinginan," terangnya.
Untuk situasi terkini, Walikota Dumai Paisal menyebutkan proses pemadaman di area gambut cukup sulit, karena itu curah hujan yang deras masih menjadi solusi jitu agar proses pendinginan bisa berjalan sempurna.
"Titik api awal dari Bengkalis. Secara hukum Polres Bengkalis. Kendala selama ini karena gambut tidak akan bisa tuntas kalau tidak hujan. Alhamdulillah beberapa hari ini dan tadi siang hujan deras. Dan dilapangan. Alhamdulillah sudah tinggal pendinginan beberapa titik lagi yang masih ada asap," jelasnya kepada liputanoke.com.
Untuk lokasi karhutla di Tepi Jl. Parit Purba Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai, pihak terkait Polri,TNI, BPBD Kota Dumai, Polres Dumai, Dit Samapta Polda Riau, Brimob, Manggala Agni, Polsek Medang Kampai dan pihak terkait berupaya keras dan berkoordinasi agar pemadaman berhasil dengan cepat.
"Dari total Luas ± 66 Ha lahan yang terbakar, seluruhnya berhasil dipadamkan namun dari dalam Gambut masih mengeluarkan Asap, dan kegiatan Pendinginan akan dilanjutkan besok," ungkapnya.
Pertanyaannya sederhana, mengapa tragedi puluhan tahun karhutla sejak 1997 hingga 2023 yang sudah masuk masa 26 tahun masih belum juga mampu teratasi? Apakah kita masih kekurangan SDM? kemampuan mitigasi bencana yang lemah? kekurangan biaya? atau sanksi hukum yang belum mampu memberi efek jera? Kajian ini cukup menjadi renungan untuk semua pihak.
Rakyat Riau berhak mendapat keadilan atas nama hutan dan lahan yang bebas dari polusi asap yang tentunya terkontaminasi partikel racun jika terhirup. Rakyat juga berhak menggantungkan harapan kepada Negara agar 26 tahun dalam sejarah lahan gambut dan hutan di Riau untuk kembali dikaji ulang, bahwa "Selamatkan hutan dan lahan Riau" untuk menjadi warisan ke generasi berikutnya.(*16)
Tim Redaksi liputanoke.com
GoogleNews
.jpg)
