LIPO - Langkah bakal calon presiden dari partai Gerindra Prabowo Subianto untuk melenggang ke pentas Pilpres 2024 tak mudah. Karena ia seolah 'tersandera' oleh dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus saja digoreng oleh lawan politiknya untuk melemahkan elektabilitas Prabowo yang masuk dalam nominasi 3 capres unggulan.
Menanggapi rumor ini, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul kepada liputanoke.com menyampaikan agar Prabowo segera menuntaskan informasi pelanggaran HAM tersebut.
"Isu itu berulang mengemuka disaat mendekati Pilpres. Isu itu tampaknya sengaja dimunculkan lagi untuk menyudutkan Prabowo," terangnya Senin (8/5/2023).
Ia juga melihat isu HAM yang digoreng ini sebagai bentuk kampanye negatif karena memiliki basis data yang kuat dan akurat.
"Upaya menyudutkan Prabowo dengan Isu pelanggaran HAM itu termasuk kampanye negatif, bukan kampanye hitam. Karena itu, kampanye negatif pada umumnya dilandasi oleh fakta dan data yang akurat," jelasnya.
Namun, ia juga menepis anggapan sebagai bentuk kampanye hitam karena tak mendasar dan tujuannya lebih kepada pembunuhan karakter secara personal.
"Sementara kampanye hitam tanpa didasari oleh fakta dan data yang akurat. Karena itu, kampanye hitam cenderung mengarah pada fitnah yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi seseorang," ungkapnya.
Jadi, serangan terhadap Prabowo terkait Isu pelanggaran HAM memang kerap dalam ranah abu-abu. Karena itu, pelaku yang menyerang sulit ditindak secara hukum. Namun demikian, upaya menyerang Prabowo disaat mendekati Pilpres memang terkesan mengabaikan etika politik. Isu itu sengaja dipelihara untuk diluncurkan disaat yang tepat.
"Pihak-pihak yang menyerang Prabowo memang tak menginginkan kasus Isu pelanggaran HAM itu tuntas. Bagi mereka Isu itu dibiarkan mengambang untuk menyandera Prabowo secara politis," ungkap Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Hal itu tentu merepotkan bagi Prabowo dalam setiap ingin nyapres. Reputasinya terus digoyang dengan Isu daur ulang tersebut.
"Jadi, Prabowo harus kembali menjelaskan duduk persoalan Isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya. Kalau hal itu tidak dituntaskan, maka peluangnya untuk menang pada Pilpres 2024 tampaknya akan kecil," tukasnya. (*16)